Dugaan Pelanggaran,Dua SKPD Pemkot Bandung Saling Lempar Tanggungjawab

 Wed,15 August 2018


Dugaan Pelanggaran,Dua SKPD Pemkot Bandung Saling Lempar Tanggungjawab

Indofakta 2018-05-09 07:15:28 Daerah
Dugaan Pelanggaran,Dua SKPD Pemkot Bandung Saling Lempar Tanggungjawab

BANDUNG --  Lsm Jarak (Jaringan Rakyat Anti Korupsi) menilai 2 (dua) SKPD di lingkungan Pemkot (Pemerintah Kota)  Bandung saling lempar tanggung-jawab. Hal ini terkait dengan persoalan pelanggaran ijin yang dilakukan oleh Manajemen The Green Apartement Kosambi Bandung. 

 

Hal tersebut disampaikan Asep Irwan kepada indofakta.com (7/5/2018). Menurut Sekjen Lsm Jarak itu, pihaknya telah menyurati Kepala Distaru (Dinas Penataan Ruang) Kota Bandung pada 19 Maret 2018. Dalam suratnya No. 005/Peng/JARAK/2018 menyoal sejumlah hal yang diduga dilanggar oleh pihak Manajemen The Green Apartement Kosambi antara lain : RTH yang tidak berdasarkan aturan; Dibangun sarana genset namun KDL dan KDB berkurang; Belum mempunyai ijin IPAL; Ketinggian Bangunan harusnya 70 meter dari titik 0 tapi melebihi dan belum mempunyai SLF (Sertifikat Layak Fungsi). 

 

Surat tersebut lalu dibalas oleh Kepala Distaru, Iskandar Zulkarnain, ST.,MT pada 30 April 2018 lalu. Dalam suratnya No. 640/2185, Hal : Surat Jawaban, Kadistaru Kota Bandung menyebutkan bahwa pihak The Green Apartement Kosambi Bandung belum mengajukan SLF. Berkenaan dengan pelanggaran penyelenggaraan bangunan gedung yang telah memiliki Surat Izin Mendirikan Bangunan tetapi tidak sesuai dengan eksisting di lapangan merupakan kewenangan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP, red) berdasarkan Peraturan Wali Kota Bandung. 

 

Ini seakan melempar tanggung jawab dari pihak Pemkot Bandung. Bayangkan dalam institusi Pemkot Bandung yang katanya melayani masyarakat tapi mempersulit dan memperlambat. Apa salahnya Distaru langsung menyerahkan ke DPMPTSP untuk mempercepat pelayanan. Kelihatannya Pejabat di Pemkot Bandung lebih mengutamakan aturan yang kaku daripada mempercepat pelayanan, kata Asep Irwan. 

 

Meski demikian, kami telah melayangkan Surat tertanggal 6 Mei 2018. Surat dengan nomor : 006?Peng/DPP-JARAK/E/III/2018 Hal : Pelanggaran Pengaduan Perijinan. Kami menunggu jawaban dari dinas tersebut dan berharap tidak ada lagi saling lempar tanggung jawab, pungkasnya. (Y CHS).

Berita Terkait