Mon,21 May 2018


Peran TP4D Bukan Mengarahkan Proyek ke Pihak Tertentu, Kajati Jabar Harus Tanggap

Indofakta 2018-05-02 17:17:44 Hukum / Kriminal
Peran TP4D Bukan Mengarahkan Proyek ke Pihak Tertentu, Kajati Jabar Harus Tanggap

BANDUNG  - Peran TP4D (Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan Dan Pembangunan Daerah (TP4D) di Lingkungan Kejaksaan Diduga Sudah Menyimpang. Pendapat tersebut telah disampaikan oleh Lsm Jarak (Jaringan Rakyat Anti Korupsi) (indofakta.com 1/5/2018).



Pemberitaan tersebut mendapat respon dari 2 (dua) tokoh Lsm di Jawa Barat yaitu Fauzan Rahman, SE dan Aan Kandar Karnawan. Menurut Ketua Umum, GMBI Fauzan Rachman SE dan Kandar Karnawan selaku Ketua Kajian dan Analisa Hukum Lsm Monitoring Community, bahwa berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI, khususnya pada Pasal 34 disebutkan bahwa Kejaksaan bisa memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya. 



Advisnya adalah memberi pertimbangan hukum sesuai dengan fungsi Kejaksaan jika ada instansi pemerintah yang meminta pertimbangan. Misalnya di dalam sebuah proyek pemerintah, sebuah instansi pemerintah meminta pertimbangan agar pelaksanaan proyek tak menyalahi aturan perundang-undangan. 



Lanjutnya, adanya lembaga TP4D di Kejati Jabar “Bukan mengarahkan berjalannya sebuah proyek tertentu kepada pengusaha tertentu, itu sudah turun ke pelaksanaan teknis proyek, dengan meminta HPS dan DED Jadi nggak ada urusan Jaksa di situ. Masa Jaksa ikut mengendalikan pelaksanaan proyek,” katanya kepada indofakta.com(2/5/2018). 



Masih menurut keduanya, "Saat ini beredar rumor di Kota Bandung jika ingin mendapatkan proyek Pemerintah selain mengemis kepada Pokja dan ULP/BLP diduga ada kolusi dengan oknum TP4D, karena ada jaminan akan mendapatkannya sekaligus aman sampai akhir pelaksanaannya meskipun menyimpang dan merugikan keuangan Negara. Sebaiknya Bapak Kajati Jabar segera tanggap dalam hal ini dan lakukan penyelidikan serta penindakan agar nama baik Kejaksaan RI terjaga dengan baik. 



Jangan heran bila di Kota Bandung dan di lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Barat tidak ada temuan penyimpangan proyek yang diperiksa di jajaran Kejaksaan Tinggi maupun Negeri dan itu salah satu bukti. Untuk itu dalam waktu dekat kami akan lakukan unjuk rasa besar-besaran ke kantor Kejati Jabar. Sekaligus menyampaikan bukti buktinya termasuk pengadaan mesin parkir yg menelan biaya 70 miliar,  Proyek Pembangunan Kampung Seni dan Budaya serta proyek Musium Dinas Pariwisata Kota Bandung, Pembangunan Gedung Bandung Creatif Hub dan masih banyak lagi Kegiatan yang berhubungan dengan anggaran dengan hasil akhirnya mengundang pertanyaan dari kami, katanya. (Y CHS).

Berita Terkait