Wed,18 July 2018


LSM Jarak : Peran TP4D Di Lingkungan Kejaksaan Diduga Sudah Menyimpang

Indofakta 2018-05-01 19:39:04 Daerah
LSM Jarak : Peran TP4D Di Lingkungan Kejaksaan Diduga Sudah Menyimpang

BANDUNG -- "Peran TP4D Di Lingkungan Kejaksaan Diduga Sudah Menyimpang". Pendapat tersebut disampaikan oleh Lsm Jarak (Jaringan Rakyat Anti Korupsi). Menurut Ketua Umum, R. Jaksa Gusnidar dan Asep Irwan selaku Sekjen lsm tersebut, bahwa berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI, khususnya pada Pasal 34 disebutkan bahwa Kejaksaan bisa memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya.



Memberi pertimbangan hukum, merupakan fungsi Kejaksaan jika ada instansi pemerintah yang meminta pertimbangan. Misalnya di dalam sebuah proyek pemerintah, sebuah instansi pemerintah meminta pertimbangan agar pelaksanaan proyek tak menyalahi aturan perundangan. 



“Bukan mengarahkan berjalannya sebuah proyek tertentu kepada pengusaha tertentu, itu sudah turun ke pelaksanaan teknis proyek. Jadi nggak ada urusan Jaksa di situ. Masa jaksa ikut mengendalikan pelaksanaan proyek,” katanya kepada Indo Fakta Selasa  (1/5/2018). 



Saat ini beredar rumor di Kota Bandung jika ingin mendapatkan proyek Pemerintah diduga ada kolusi dengan oknum TP4D, karena ada jaminan akan mendapatkannya sekaligus aman sampai akhir pelaksanaannya meskipun menyimpang, ujarnya. Sebaiknya Bapak Kajati Jabar segera tanggap dalam hal ini dan lakukan penyelidikan serta penindakan agar nama baik Kejaksaan RI terjaga dengan baik. 



Makanya di Kota Bandung tidak ada temuan penyimpangan proyek yang diperiksa di jajaran Kejaksaan dan itu salah satu bukti. Untuk itu dalam waktu dekat kami akan lakukan unjuk rasa besar-besaran ke kantor Kejati Jabar. Sekaligus menyampaikan bukti buktinya termasuk pengadaan mesin parkir yg menelan biaya 70 miliar. (Y CHS).

 

Berita Terkait