Tue,25 September 2018


LSM Jarak Tantang APH Usut Korupsi Bupati Majalengka

Indofakta 2018-04-27 15:43:17 Hukum / Kriminal
 LSM Jarak Tantang APH Usut Korupsi Bupati Majalengka

BANDUNG  - Lsm Jarak ( Jaringan Rakyat Anti Korupsi) menantang APH (Aparat Penegak Hukum) untuk mengusut dugaan korupsi Bupati Majalengka, Sutrisno. Perbuatan dugaan korupsi yang dilakukan Bupati Majalengka 2 periode itu seakan dibiarkan begitu saja. 



Tantangan tersebut disampaikan Asep Irawan kepada indofakta.com(27/4/2018). Menurut Sekjen Lsm Jarak itu, selama ini APH terlihat ragu-ragu untuk menindak Sutrisno padahal perbuatan itu ada dan nyata di depan mata. Kami jadi curiga ada apa dengan APH, apakah Sutrisno itu kebal hukum ?



Masih menurut Asep Irawan, "Kami menduga ada aliran dana kredit fiktif Bank BNI Cabang Tasikmalaya ke Sutrisno pada tahun 2013. Dana itu berasal dari terdakwa Didi Gunadi dan digunakan oleh Sutrisno untuk biaya kampanye periode kedua nya. Kasus ini pernah diperiksa Kejati Jabar, tapi setelahnya Sutrisno luput dari tuntutan hukum malah hilang dari Dakwaan Jaksa.



Selanjutnya, Sutrisno pernah dilaporkan ke KPK oleh Lsm GNPK-RI (Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia) Jawa Barat pada 16 Januari 2016. Oleh Ketuanya Nana Supriatna Hadiwinata didampingi dengan pengurus GNPK-RI Kabupaten Majalengka secara resmi melaporkan Bupati Majalengka dkk yang diduga telah melakukan tindak pidana korupsi pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2009 di Kabupaten Majalengka ke KPK di Jakarta.

 

Dugaan kasus ini sudah cukup lama mengendap dan menjadi konsumsi publik sehingga sangat meresahkan masyarakat Majalengka. Perbuatan H.Sutrisno,SE., Msi dkk yang dilaporkan  1). Kerugian negaranya sudah lebih dari Rp. 1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah). 2). Mengganggu kinerja bersih dari aparatur pemerintah daerah setempat. 3). Meresahkan masyarakat. Menurut GNPK bahwa pada bulan Maret tahun 2009, Drs.H.Herman Sanjaya,MM selaku Sekretaris Daerah Pemkab Majalengka, memerintahkan secara lisan kepada kepala organisasi perangkat daerah (OPD) selaku penguna angaran , antara lain : 1). Drs.H.Ade Rahmat Ali,MM Kepala Dinas Perhubungan Pemkab Majalengka, 2). Surya Darma,SH.MH, Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Pemkab Majalengka, 3). Drs.H.Bambang Heryanto, Kepala Satpol PP Pemkab Majalengka, 4). Drs.H.Iman Pramudia,MM, Kepala Bagian Pemerintahan Setda Pemkab Majalengka, 5). H.Udin Abidin,SH.MM, Kepala Bagian Kesra Setda Pemkab Majalengka, 6). Dedi Rahmadi,Sm.Hk, Kepala Bagian Umum Setda Pemkab Majalengka. 7). Kepala Bagian Sarana dan Keuangan Setda Pemkab Majalengka ;
Masing-masing Kepala OPD tersebut diperintahkan wajib menyetorkan sejumlah uang sebesar Rp. 50.000.000,- per-triwulan selama 3 (Tiga) triwulan sehingga masing-masing kepala OPD diwajibkan setor sebesar Rp.150.000.000,- atau total jumlah setoran sebesar Rp. 1.050.000.000,- (Satu miliar lima puluh juta rupiah) ;
Drs.H.Herman Senjaya,MM menunjuk Ucu Fajar Hayati Kasubag Keuangan pada bagian Sarana dan Keuangan Setda Pemkab Majalengka sebagai pengumpul untuk melakukan penagihan kepada kepala OPD sebesar Rp. 50.000.000,- dalam triwulannya, guna disetorkan kepada Muspida sebagai dana koordinasi keamanan Muspida;
Setoran kepala organisasi perangkat daerah (OPD) selama 3 (tiga) triwulan sebesar Rp. 150.000.000,- bersumber dari dana APBD Tahun Anggaran 2009, dengan cara menempatkan pada salah satu pos kegiatan proyek fiktif dimasing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) dengan nilai proyek fiktif sebesar Rp. 200.000.000,- per OPD;
Proyek fiktif sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) hanya direalisasi sebesar Rp.50.000.000,- dengan SPJ sebesar Rp. 200.000.000,-, dengan sisa sebesar Rp. 150.000.000,- wajib disetor kepada pengumpul Sdr.Ucu Fajar Hayati ;
Hanya ada satu kepala OPD yang tidak mematuhi dan tidak melaksanakan kegiatan proyek fiktif sebesar Rp. 200.000.000,- yaitu Sdr.Surya Darma,SH.MHkepala Badan Kesbangpol dan Linmas Pemkab Majalengka, namun karena Sdr.Ucu Fajar Hayati terus menagih, maka Sdr.Surya Darma,SH.MHmemberikan setoran yang bersumber dari talangan dana pribadi sebesar Rp. 150.000.000,- dengan bukti tanda terima sebanyak 4 (empat) lembar sejumlah Rp. 100.000.000,- dan sebesar Rp. 50.000.000,- tanpa tanda terima. Dapat dipastikan bahwa kejadian tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.



Tindakan lain dari Bupati H. Sutrisno, SE.,MSi adalah sorotan yang dilakukan oleh Ketua GMPK (Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi) Majalengka, Uyun Saiful Yunus terhadap kinerja H Sutrisno, SE.,MSi. Meski sesama kader PDI-Perjuangan, Uyun dengan tegas akan menyeret Bupati Majalengka tersebut.

 

Dalam suatu kesempatan pada 9/11 2017 lalu Uyun mengatakan : "Saya siap bertanggung jawab secara hukum, sampai dapat hasilnya, terutama kasus penjualan bibit padi yang dihargai Rp.3 ribu per kilogram, karena itu di peruntukan buat masyarakat kaum tani yang perekonomiannya di bawah standar layak masih saja di embat, apa itu tidak buas tindakan mereka,” tegasnya.



Kasus lainnya adalah tentang Upah Pungut yang pernah diusut oleh Kejaksaan tapi berakhir dengan penghentian. Demikian juga dengan anggaran Desa Peradaban dan ijazahnya yang diduga palsu yang disebut H. Sutrisno, SE.,MSi itu fitnah yang bisa mengganggu karir politiknya. "Meski demikian APH perlu mengusutnya dengan tuntas agar menjadi terang benderang, " tutup Asep Irawan. (Y CHS).

 

Berita Terkait