Tue,25 September 2018


Deklarasi LHKPN Pasangan Calon Kepala Daerah Dihadapan KPK

Indofakta 2018-04-24 22:24:26 Hukum / Kriminal
Deklarasi LHKPN Pasangan Calon Kepala Daerah Dihadapan KPK

MEDAN- Gubsu Dr Ir H Tengku Erry Nuradi mendorong dan menjamin
netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Kepala Daerah
(Pilkada) Provinsi Sumut tahun 2018. Hal ini dilakukan sebagai bentuk
dukungan Pilkada serentak yang aman dan kondusif di Sumatera Utara.



“Kalau tidak netral tentu ada aturannya. Pak Mendagri selalu
memberikan persyaratan kepada kami untuk memberikan sanksi kepada ASN
yang tidak netral,” ujar Gubsu pada acara Pembekalan pasangan calon
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta  Deklarasi Laporan Harta
Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pasangan calon Kepala
Daerah-Gubernur, Walikota, Bupati beserta para Wakil dan Temu Media
yang diselenggarakan oleh KPK dan KPU Sumut, di aula Raja Inal Siregar
Lantai 2 Kantor Gubsu, Selasa (24/4/2018).



Turut hadir pada kesempatan tersebut Mendagri Tjahjo Kumolo, Wakil
Ketua KPK, Saut Situmorang, FKPD Provsu, Ketua KPU Sumut, Mulia
Banurea, Ketua Bawaslu, Safrida Rasahan, 21 pasangan calon kepala
daerah di Provinsi Sumatera Utara, yaitu 2 pasangan dari Provinsi
Sumatera Utara , 3 pasang dari Kota Padang Sidempuan, 4 pasangan dari
Kabupaten Batu Bara, 2 pasangan dari Kabupaten Dairi, sepasang dari
Kabupaten Deli Serdang, 2 pasangan dari Kabupaten Langkat, 3 pasangan
dari Kabupaten Padang Lawas, sepasang dari Kabupaten Padang Lawas
Utara dan 3 pasangan dari Kabupaten Tapanuli Utara dan Ketua DPRD
kabupaten/kota se-Sumatera Utara.



Dalam kesempatan itu, Gubsu  juga menyebutkan, guna mendukung pilkada
serentak di Provinsi Sumatera Utara, Pemprovsu telah menyediakan
anggaran berupa hibah sebesar Rp1,2 triliun. Adapun rincian hibah
tersebut yakni untuk KPU Sumut sebesar Rp855 miliar lebih, untuk
Bawaslu Rp273 miliar lebih dan  untuk pengamanan Polda/Kodam yang
masing-masing sebesar Rp130 miliar dan Rp19 miliar. “Diharapkan dengan
anggaran ini, penyelenggaran pilkada serentak dapat bermanfaat dan
menghasilkan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berkualitas,”
ujar Erry.



Gubsu juga mengapresiasi kegiatan pembekalan yang digelar oleh KPK RI
guna melakukan pilkada yang jujur adil dan transparan sehingga
menghasilkan kepala daerah yang mampu menyelenggarakan tata kelola
pemerintahan yang baik dan bersih. Serta mengutamakan pelayanan publik
yang sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, nawacita Presiden dan Wakil
Presiden RI.



Disampaikannya juga bahwa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi
dan tim Satgas Korsupgah KPK, Pemprovsu adalah terbaik pertama dalam
menindaklanjuti  rencana aksi Korsupgah KPK RI.



“Ada 9 rencana aksi yang kami lakukan antara lain penerapan
e-government pada bidang perencanaan, penganggaran keuangan, pengadaan
barang, jasa dan pelayanan terpadu satu pintu, perbaikan manajemen
SDM, penguatan peran inspektorat, optimaliasi pendapatan daerah dengan
menggunakan Samsat online, pembenahan asset daerah, Perda RTRW Sumut
dan partisipasi publik,” sebut Erry.



Sementara itu, Mendagri Tjahjo Kumolo mengharapkan Pilkada serentak
ini menjadi suatu proses dalam upaya memilih kepala daerah yang amanah
demi kemaslahatan masyarakat dan daerah. Bukan persaingan politik.
“Ini pesta demokrasi harus gembira. Gunakan hak pilih kita untuk
memilih pemimpin yang amanah,” katanya.



Dia juga mengajak masyarakat agar melawan politik uang. “Panwas harus
bertindak tegas. Hindari bentuk apapun terhadap politik uang,” tegas
Mendagri.



Selanjutnya Mendagri mengajak kepada pasangan calon untuk beradu
konsep, gagasan dan program pada pilkada serentak khususnya para calon
di Provinsi Sumatera Utara. “Jangan kampanye yang berujar kebencian,
SARA, fitnah, bangun optimisme masyarakat di Sumut khususnya untuk mau
membangun dan maju ke depan,” ujarnya.



Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang mengatakan kegiatan hari ini
dilakukan KPK untuk meningkatkan partisipasi masyarakat saat pilkada
serentak di Sumatera Utara. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan
dapat meminimalisir conflict of interest terhadap calon kepala daerah
terpilih. Menurutnya, masalah Korupsi itu bisa terjadi karena salah
faktor penyebabnya conflict of Interest (konflik kepentingan).



“Kalau seseorang sudah tidak terbentur conlfict of interest, negara
akan menjadi lebih sejahtera, dimulai dari hal yang sederhana seperti
tidak adil atau pilih kasih,” tambah Saut.



Saut juga mengajak semua komponen termasuk calon pemimpin daerah agar
melakukan politik cerdas dan berintegritas. “Kita jadikan politik
untuk membangun kesejahteraan,” kata Saut.



Ketua KPU Sumut, Mulia Banurea mengatakan, bahwa KPU Provsu
berkomitmen untuk menjadikan Penyelenggaraan Pilkada Serentak di
Sumatera Utara menjadi pelaksanaan Pilkada yang berintegritas, bersih,
kondusif dan tingkat partisipasi semakin meningkat.



“Ini  lanjutnya juga merupakan komitmen kami dengan Gubernur Sumut dan
juga para bupati/walikota se-Sumut bagaimana untuk meningkatkan
tingkat partisipasi masyarakat. Bahkan Gubernur Sumatera Utara
meyampaikan kepada KPU untuk terus mengadakan sosialisai kepada
pemilih pemula dan daerah-daerah,” kata Mulia.



KPU juga berkomitmen untuk menjalankan seluruhan tahapan pemilihan
kepala daerah merujuk kepada regulasi yang ada. Selain itu KPU menjaga
integritas. Kegiatan hari ini merupakan bagian dari komitmen KPU
Provinsi Sumatera Utara. “Mengajak KPK untuk berkomitmen bagi kepala
daerah untuk anti terhadap korupsi,” ujar Mulia.



Selain itu,  KPU Sumut, selalu menjaga  independensi. “KPU sebagai
penyelenggara pemilu selalu menjaga jarak yang sama kepada seluruh
pasangan calon kepala daerah," kata Mulia.



"Kami yakin masyarakat Sumatera Utara percaya, yakin  bahwa yang
terpilih itu adalah orang-orang yang memiliki integritas, bersih,
komit untuk membangun Sumatera Utara,” ujarnya seraya menambahkan
bahwa seluruh tahapan pilkada serentak di Sumut dilakukan secara
transparan.



Dalam kegiatan tersebut masing-masing calon Kepala Daerah turut
mendeklarasikan harta kekayaannya masing-masing. Hal ini dilakukan
untuk menjadikan Pilkada serentak ini lebih terbuka dan
berintegritas.(Raf)

 

Berita Terkait