Wed,18 July 2018


Kisruh Mesin Parkir Tepi Jalan di Kota Bandung, Kejati Jabar Harus Turun Tangan

Indofakta 2018-04-20 18:56:33 Hukum / Kriminal
Kisruh Mesin Parkir Tepi Jalan di Kota Bandung, Kejati Jabar Harus Turun Tangan

BANDUNG - Kejati Jabar (Kejaksaan Tinggi Jawa Barat) sudah seharusnya turun tangan dalam kisruhnya Pengadaan Mesin Parkir Tepi jalan yang saat ini ramai dibicarakan baik itu oleh Masyarakat, Pjs. Walikota Bandung dan DPRD Kota Bandung untuk memberikan kepastian Hukum agar masalah ini tidak bergeser ke ranah Politik. 



Hal tersebut disampaikan Aan Kandar Karnawan kepada indofakta.com (20/4/2018). Menurut Ketua Kajian Hukum Lsm Monitoring Community itu,  "Sebetulnya kami menyoroti hal ini sejak TA 2016 namun kalah dengan pamor keberhasilan nama besar Walikota yg seolah semua program berhasil namun dibalik itu ada beberapa catatan yang justru menurut kami timbul kerugian Negara yg sangat besar diantaranya, Pengadaan mesin parkir tepi jalan yg tidak sesuai dengan judul dalam kode rekening yang disetujui oleh DPRD."



Dalam pemberitaan indofakta.com (15/9/2016) antara lain Aan telah mencurigai bahwa pengadaan Mesin Parkir Bandung itu bakal menjadi masalah. "Perlu dicermati bila Dishub Kota Bandung akan Melelang Pengadaan Mesin Parkir Tepi Jalan Umum. Di satu sisi ini hanya dalih pihak Dishub sebagai pembenaran atas gagalnya penyerapan anggaran. Disisi lain adalah LKPP telah melakukan pembohongan publik.



"Berdasarkan pengamatan saya, mesin parkir  merk Cale di e-catalog adalah buatan lokal padahal yang sebenarnya itu barang impor dari negara asal Swedia. Selain itu mesin merk cale itu tidak ready stock. Artinya kalaupun pihak Dishub Kota Bandung melakukan proses lelang, besar kemungkinan tidak ada Rekanan yang mengikutinya. Ini berakibat pada gagalnya proses lelang mesin parkir tahun ini dan Dishub Kota Bandung lolos dari sorotan publik sebagai pihak yang gagal melaksanakan tupoksinya."



Apabila diamati pihak Dishub Kota Bandung sudah menyatakan Lelang Mesin Parkir Rp.55 miliar Segera Dibuka sebagaimana statemen Kadishub, Didi Ruswandi di media cetak kemarin (13/9/16). Kalau diamati secara detail bahwa dengan menentukan harga sebesar Rp. 125 juta per mesin parkir dengan ongkos kirim (ongkir) Rp. 500.000,00 per unit, saya menafsirkannya itu adalah harga dari mesin parkir merk Cale (lihat di e-catalog, red) dengan segala spesifikasi yang ada.



Kami coba menghitung sesuai dengan statemen Kadishub Kota Bandung, ini hasilnya : Harga : 125.000.000+100jt=125.100.000 x 445 jumlah mesin = 55.669.500.000. Dikenakan pajak 11.5% = 6.800. 000.000 totalnya Rp. 61. 000.000.000. lalu tambahkan keuntungan perusahaan yang ikut lelang, anggap saja 5% , jadi total penawaran dgn pajak dan profit perusahaan di 64.000.000.000 untuk 445 mesin dengan catatan hanya beli mesin saja artinya belum termasuk biaya pemasangan dan pengoprasian, kata Aan.



Saya sudah menduga dari awal bahwa ada penawaran dari pengusaha agar Pemkot Bandung membeli barang tersebut dengan merk Cale melalui e-katalog meskipun sekarang melalui proses lelang. Didalam e - katalog LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) ada tercantum  Komoditas : Lalu Lintas, Manufaktur : Mesin Parkir Meter. Didalam portal e-katalog ikpp, satu-satunya mesin parkir yang tersedia adalah merk Cale, namun barang tersebut ternyata ditulis buatan 'LOCAL ", artinya 100 persen buatan Indonesia. Tercantum di e-katalog, CALE Mesin Parkir Meter Type : CWT AVE Compact, dengan harga kurang lebih IDR 125.000.000.000 per Juni 2016. itupun barang tidak ready stock, nah asli kah barang tersebut atau ada kesalahan yang tidak disengaja oleh LKPP ?



"Kalau sengaja  menurut hemat saya ini jelas pihak LKPP terindikasi melakukan kebohongan publik. Terlepas dari benar tidaknya pihak yang memasukkannya ke dalam daftar LKPP yang pernah dipimpin Agus Rahardjo/Ketua KPK saat ini.



Faktanya sudah menyatakan buatan dalam negeri padahal barang tersebut buatan Swedia. Lalu, apakah pemerintah membiarkan perbuatan yang demikian ? Apabila pemilik barang tersebut (produsen) menuntut, apa sikap pemerintah ? "



Hal-hal yang telah saya sampaikan tersebut sudah merupakan suatu indikasi tindak pidana dan pintu masuk agar APH terutama Kejati Jabar untuk mengusutnya. Sangat diharapkan ketegasan Kejati Jabar, " pintanya. (Y CHS).

Berita Terkait