Sat,22 September 2018


Terkait Korupsi Dana Desa, Mantan Kades Pangumbahan Sukabumi Dituntut 6 Tahun

Indofakta 2018-04-16 15:23:25 Hukum / Kriminal
Terkait Korupsi Dana Desa, Mantan Kades Pangumbahan Sukabumi Dituntut 6 Tahun

BANDUNG - JPU (Jaksa Penuntut Umum) Isnan Herdian, SH, dkk menuntut mantan Kepala Desa Pangumbahan Kabupaten Sukabumi selama 6 tahun pidana penjara dipotong selama terdakwa berada di dalam masa tahanan sementara.

 

Terdakwa juga dikenakan pidana denda sebesar Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan dan harus mengganti kerugian negara sebesar RpRp209.895.131,6. Bila terdakwa tidak membayar, maka harta benda milik terdakwa disita untuk dilelang. Bila tidak mencukupi maka terdakwa diharuskan menjalani kurungan selama 2 tahun.

 

Hal tersebut dikemukakan JPU dihadapan Majelis Hakim yang diketuai I Dewa Gede Suarditha, SH, terdakwa dan Penasehat hukumnya (16/4/2018) di Pengadilan Tipikor Bandung. Dalam tuntutan tersebut, Terdakwa dikenai Pasal 2 ayat ( 1) jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang PTPK (Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 Tentang PTPK jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sesuai dengan dakwaan primer. Adapun alasan JPU menuntut terdakwa sesuai dengan dakwaan primer karena terdakwa belum mengembalikan uang pengganti yang merupakan kerugian Negara. 

 

Terdakwa Subowo, Amd bin Amin diajukan ke muka persidangan karena melakukan tindak pidana korupsi dana desa. Padahal menurut Tim Penasehat Hukumnya, Egy Sudjana, Dkk sebelumnya, sejak awal sebelum pencairan dana desa ke-1 diterima oleh terdakwa ternyata telah terlebih dahulu dilakukan pemangkasan oleh Burhanudin, bahkan dalam BAP diketahui Burhanudin telah menggumajannya sebesar Rp101.000.000,- dengan dalih mengganti biaya kegiatan pemerintahan. Status Burhanudin saat itu menjabat selaku PJS Desa Pangumbahan dari bulan Januari s/d bulan Mei 2016. Dengan demikian seharusnya bertanggungjawab adalah Burhanudin dan Badruhanan yang telah melakukan pemangkasan dengan dalih yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

 

Meskipun terdakwa selaku Kepala Desa Pangumbahan memiliki tanggungjawab jabatan secara struktural akan tetapi dalam konteks suatu tindak pidana dikenal asas kesalahan yang merujuk kepada asas pertangungjawaban dalam hukum pidana, sedangkan dalam hal ini sangat jelas permasalahannya yaitu disebabkan oleh Burhanudin dan Badruhanan. Atas tuntutan tersebut, Tim Penasehat Subowo akan mengajukan Nota Pembelaan (Pledoi) pada sidang mendatang.(Y CHS).

Berita Terkait


 Terbaru