IPDN Seleksi Penerimaan Calon Praja Tahun 2018

 Wed,15 August 2018


IPDN Seleksi Penerimaan Calon Praja Tahun 2018

Indofakta 2018-04-14 07:06:06 Edukasi
IPDN Seleksi Penerimaan Calon Praja Tahun 2018

YOGYAKARTA -- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia memberi kesempatan kepada putera dan puteri warga negara Republik Indonesia untuk mengikuti Seleksi Penerimaan Calon Praja (SPCP) Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Tahun 2018.

 

Informasi tentang seleksi ini dikirim Menteri Dalam Negeri kepada seluruh Bupati dan Walikota di seluruh Indonesia melalui Surat Edaran Nomor 892.1/2202/SJ tentang seleksi penerimaan calon praja Institut Pemerintahan  Dalam Negeri tahun 2018 yang ditandatangani Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

 

Adapun mekanisme SPCP IPDN tahun 2018, pendaftaran peserta calon Praja IPDN tahun 2018 dilaksanakan bersamaan dengan pendaftaran calon siswa-siswi/taruna-taruni pendidikan tinggi kedinasan mulai tanggal 9 - 30 April 2018. 

 

Pendaftaran dilakukan secara online melalui website https://sscndikdin.bkn.go.id. Calon peserta  yang telah mendapatkan nomor pendaftaran peserta pada website, selanjutnya menyampaikan kelengkapan berkas dengan cara mengunggah (upload) dokumen sebagaimana tercantum dalam peryaratan calon IPDN tahun 2018 ke website https://spcp.ipdn.ac.id pada10 April 2018 sampai 2 Mei 2018. Jadual dan persyaratan SPCP IPDN sebagaimana terlampir dapat dilihat pada website https://kemendagri.go.id dan https://spcp.ipdn.ac.id.

 

Pelaksanaan SPCP IPDN tahun 2018 tidak dipungut biaya, kecuali  pada tahap YKD dikenakan biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak  (PNBP) TKD sebesar Rp. 50 ribu per orang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2016 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Kepegawaian Negara. 

 

Pembayaran biaya TKD akan diinformasikan lebih lanjut sebelum pelaksanaan TKD. Biaya SPCP IPDN tahun 2018 akan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Dalam Negeri tahun 2018.

 

Warga  masyarakat diimbau, jika terdapat pihak atau oknum yang menawarkan jasa dengan menjanjikan untuk dapat diterima menjadi calon Praja IPDN tahun 2018 dan meminta imbalan tertentu, maka perbuatan tersebut adalah tidak benar dan termasuk dalam delik penipuan.  

 

Surat Edaran ini ditembuskan ke Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Menteri Pemberdayaan Aparatur Nagara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara. (affan)

 

 

Berita Terkait