BPI Jabar Minta KPK Usut Sumber Uang Suap Bupati KBB

 Wed,15 August 2018


BPI Jabar Minta KPK Usut Sumber Uang Suap Bupati KBB

Indofakta 2018-04-12 11:13:00 Hukum / Kriminal
BPI Jabar Minta KPK Usut Sumber Uang Suap Bupati KBB

BANDUNG - Lsm BPI KPNPA (Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran) Provinsi Jawa Barat  mengapresiasi Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) atas OTT suap Bupati KBB,Dkk

 

Hal itu disampaikan di Yunan Buwana di Sekretariat BPI KPNPA RI JABAR di Jalan Margacinta 89a Kota Bandung, Kamis 11/4/2018 melalui media indofakta.com. Dengan tertangkap tangannya Bupati Bandung Barat beserta 6 orang staff di jajarannya membuktikan adanya pelanggaran dalam proses Pilkada di KBB untuk pemenangan Paslon tertentu oleh ASN yang terstruktur dan masif.  Untuk itu Panwaslu KBB harusnya segera bertindak.

 

Selain itu juga kami meminta KPK untuk mengusut tuntas sumber uang suap yang terkumpul menjadi barang bukti dalam OTT Selasa malam 10/4/2018. Kami menduga semua Dinas dan SKPD yang ada di KBB ikut memberikan penggalangan dana dalam kasus tersebut, ujarnya. 

 

Untuk itu kami memberikan dukungan kepada KPK memanggil semua Kepala Dinas dan Kabid yang ada di KBB. Kami yakin dana-dana yang  terkumpul bukan berasal dari kocek para PNS tersebut. Patut diduga dana mengalir dari pihak lain yang mempunyai kepentingan atas pilkada 2018. Usut tuntas agar kasus tersebut dan kasus-kasus lain yang selama ini seakan terbungkus rapi dapat terungkap dengan terang benderang, " tandasnya.

 

Seperti diberitakan sebelumnya, Bupati KBB telah ditetapkan sebagai tersangka. KPK menetapkan tersangka diduga sebagai penerima suap yaitu : 1. Abubakar, Bupati KBB; 2. Wety Lembanawati, Kadisperindag KBB dan 3. Adiyoto, Kepala Bappeda KBB. Ketiganya dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11UU No. 31 Tahun 1999 Tentang PTPK  (Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 Tentang PTPK jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Sedang Asep Hikayat selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah KBB  dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang PTPK jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 Tentang PTPK. 

 

Dalam konstruksi perkara, diduga Bupati KBB meminta yang kepada sejumlah Kepala Dinas untuk kepentingan pencalonan istrinya Elin Suharliah sebagai Bupati KBB periode 2018 - 2023. Permintaan ini disampaikan dalam beberapa kali pertemuan antara Bupati dengan Kepala SKPD yang diadakan pada bulan Januari, Februari dan Maret. Hingga bulan April, Bupati terus menagih permintaan uang ini salah satunya untuk melunasi pembayaran ke lembaga survey. Untuk mengumpulkan dana tersebut, Abubakar meminta bantuan Wety Lembanawati dan Adiyoto. Keduanya bertugas menagih ke SKPD sesuai janji yang disepakati. (Y CHS).

Berita Terkait