Thu,26 April 2018


Wienarno Djati, SH.MH, Dkk : JPU Tidak Jujur Mendakwa Habib M

Indofakta 2018-04-11 15:31:09 Hukum / Kriminal
Wienarno Djati, SH.MH, Dkk : JPU Tidak Jujur Mendakwa Habib M

BANDUNG - JPU (Jaksa Penuntut Umum) dalam menyusun dakwaannya telah berlaku tidak jujur karena tidak mengutip secara lengkap Pasal 49 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998. Dalam pasal tersebut termaktub sanksi pidana atas perbuatan yang diatur di dalam UU tersebut.



Demikian disampaikan Wienarno Djati, SH., MH, Zamzam Sabil Raziqin, SH, M. Adli Hakim, SH.,MH, Alpha Gugianto, SH, Afzal M, SH dan Rickky I Nainggolan,SH dalam sidang lanjutan korupsi Bank BJB Kcp Al Ihsan di Pengadilan Tipikor Bandung (11/4/2018). Dalam sidang dengan agenda eksepsi khusus untuk terdakwa Habib Marjanuddin, SE, itu, Wienarno Djati, Dkk  menyatakan 2 (dua)  keberatan yaitu Keberatan mengenai kewenangan mengadili dan keberatan terhadap surat dakwaan No. Reg.Perkara:PDS-Cimah/03/2018.



Terkait tentang kompetensi mengadili, bahwa perbuatan Habib Marjanuddin bukan merupakan tindak pidana korupsi melainkan delik umum atau dalam praktiknya sering disebut kejahatan perbankan dimana ketentuannya diatur dalam UU Perbankan. Seharusnya dakwaan diajukan ke Pengadilan Negeri bukan ke Pengadilan Tipikor. Dengan demikian dakwaan JPU harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO). 



Sedangkan keberatan dalam Surat Dakwaan karena surat dakwaan tersebut mengandung cacat formal, mengandung kekeliruan prosedur karena dibuat dengan tidak cermat dan teliti sehingga terdapat kekeliruan yang bersifat fundamental dalam mendakwa seseorang.



Oleh sebab itu, Majelis Hakim menerima eksepsi terdakwa, menyatakan Pengadilan Tipikor Bandung tidak berwenang mengadili, menyatakan surat dakwaan batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima, terdakwa tidak dapat dipersalahkan dengan surat dakwaan tersebut dan melepaskan terdakwa dari rumah tahanan kebonwaru, ujar Tim Penasehat Hukum terdakwa yang tergabung dalam KKBH (Kantor Konsultasi Bantuan Hukum PP. Persis).



Pengadilan Tipikor Bandung mengadili para terdakwa dalam perkara Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) terkait kasus kredit macet di PT. Bank bjb (bank Jabar Banten) dengan kerugian bank plat merah tersebut tak kurang dari Rp13.118.165.111 (tiga belas milyar seratus delapan belas juta seratus enam puluh ribu seratus sebelas rupiah).



Para terdakwa yang diadili antar lain : 1.Habib  Mahjanuddin, 2. Irfan Supriadi (keduanya pejabat Bank bjb); 3. Sandi Febrianto, dan 4. Rendi (keduanya dari pengusaha swasta) dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Tipikor Bandung.



Menurut JPU (Jaksa Penuntut Umum), Arnold Siahaan, SH, Endah Kusumaningrum, SH, Yulia S, SH dan Henny, SH para terdakwa didakwa secara  bersama-sama melakukan tindak pidana terkait terjadinya kredit macet pada Bank BJB Kantor Cabang Pembantu (KCP) RSI Al Ihsan Kabupaten Baleendah periode tahun 2014 - 2015. 



Melalui program BJB KPB (Kredit Purna Bhakti), kredit disalurkan kepada 81 (delapan puluh satu) orang Debitur. Jumlah Debitur sebesar itu didapat dari hasil kerjasama Asep Yulianto sebagai Manager Operasional Bank BJB Cabang Majalaya dengan Sandi Febrianto dan Rendi sebagai mediator. Mereka bersepakat untuk mencairkan kredit pensiunan (KPB) melalui Bank BJB yang Debiturnya adalah para pensiunan yang sudah mendapatkan fasilitas kredit di bank lain untuk di take over (dipindahkan ke BJB) dengan pembagian keuntungan 10 % dari nilai realisasi kredit yaitu sebesar 5% untuk Asep Yulianto dan Rendi sedangkan 5% untuk Sandi Febrianto dan para mediator yang mencari dan membawa berkas nasabah/calon Debitur dengan sejumlah syarat formal dan membuka rekening atas nama di Bank BJB. 



Sesuai kesepakatan antara Asep Yulianto dan Rendi diatur pembagian tugas. Sandi Febrianto tugasnya merekrut media lain atau calo dan berperan untuk mencari Debitur yang mau menyerahkan sejumlah persyaratan padahal diketahui bahwa Debitur pensiunan tersebut telah mendapatkan fasilitas kredit dari bank lain dan gajinya juga dibayar oleh bank lain. Tugas Sandi termasuk juga menyiapkan dokumen persyaratan calon Debitur. Asep Yulianto berperan untuk mencari Kantor Bank BJB yang bersedia mencairkan kredit sedang Rendi berperan sebagai penghubung penyerahan berkas permohonan yang berasal dari Sandi Febrianto untuk diserahkan kepada petugas Bank BJB KCP Al Ihsan yang sebelumnya sudah dikenal oleh Asep Yulianto. Untuk memudahkan kegiatannya, Asep Yulianto mengajak Irffan Supriadi selaku Account Officer (AO) Bank BJB KCP RSI Al Ihsan yang sebelumnya sudah dikenal Asep Yulianto. Atas tawaran tersebut, Irffan menyangggupinya dan sepakat untuk memroses pengurusan hingga pencairan/realisasi KPB. Satu personil lagi yaitu Beben Selaku OB di Bank BJB tersebut disuruh mengambil berkas permohonan untuk disampaikan kepada Habib Marjanuddin untuk dilakukan verifikasi dan analisa kredit serta BI Cheking. Dalam hal ini sebenarnya Habib M telah menyadari kalau berkas tersebut bukan langsung berasal dari Debitur Bank BJB dan mengetahui bahwa permohonan merupakan take over kredit dari bank lain.



Ketika melakukan take over, Habib M melakukan penginputan yang tidak sesuai dengan SOP yang seharusnya bagi KPB untuk take over kredit (pelunasan kredit pada bank lain), tidak cermat dan melakukan.perhitungan plafond kredit dan sejumlah aturan lainnya. Akibatnya perbuatan Habib M yang tidak sesuai dengan UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan sejumlah peraturan lainnya telah merugikan keuangan Negara. 



Oleh JPU, dalam 3 berkas para terdakwa melanggar Pasal 2  ayat (1) atau Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang PTPK jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Majelis Hakim yang diketuai Tardi, Yudianto Hadilaksono dan Sudira akan dilanjutkan senin mendatang dengan agenda Tanggapan JPU atas eksepsi yang diajukan terdakwa Habib Mahjanuddin dan Irffan Supriadi. Sementara Sandi Febrianto dan Rendi tidak mengajukannya. (Y CHS).

Berita Terkait