Tue,25 September 2018


Pengadaan Proyek di PSDA Jabar Diduga Sarat Pengkondisian

Indofakta 2018-04-03 16:21:41 Hukum / Kriminal
Pengadaan Proyek di PSDA Jabar Diduga Sarat Pengkondisian

JABAR - Pengadaan proyek di lingkungan Dinas SDA (Sumber Daya Air) Provinsi Jawa Barat dari tahun ke tahun tidak pernah ada perubahan selalu memainkan proyek dengan cara diijon ataupun pengkondisian. Meskipun dikawal oleh Tim TP4D Kejati Jabar itu hanya dijadikan kedok, ujar Asep Irwan Sekjen Lsm Jarak (Jaringan Rakyat Anti Korupsi) via telepon selulernya.

 

Hal tersebut dikemukakan Asep Irawan kepada indofakta.com (3/4/2018). Mewakili Lsm tersebut, Asep tanpa segan menuding dengan dugaan adanya kelompok tertentu yang melindungi "permainan" di Dinas SDA Provinsi Jabar tersebut. "Kita sudah tau siapa pemainnya. Kita berani menyoroti itu karena tanpa beban. Tugas kami hanya untuk memberantas perbuatan yang melanggar aturan, tegasnya.
 

Senada dengan Lsm Jarak,  saat dikonfirmasi, Ketua Kajian Analisa Hukum Lsm Monitoring Community Kandar Karnawan hal tersebut dibenarkannya. Dari sejak perencanaan penyusunan DED hingga masuknya berkas lelang ke ULP Jawa Barat melalui Pokja yang ditunjuk itu semua sudah terkondisikan kepada calon pemenang yg ditunjuk oleh pihak Dinas, sehingga TP4D Kejati Jabar hanya mengawal secara prosedurnya saja ini dimungkinkan karena celah kolusi masih terbuka lebar dan dapat dijadikan indikator awal terjadinya tindak pidana korupsi, ujar Aan
 

Terlebih jika dilihat hasil pekerjaannya dan diperiksa oleh BPK RI ini menjadi momen kedua pihak Dinas untuk melakukan negoisasi karena BPK RI tidak pernah mau mengekspos ke Publik hasil Pemeriksaannya tidak seperti 4 - 5 tahun yang lalu, ini menjadi celah bagi para koruptor untuk melakukan penyimpangan. Secara logika Dinas SDA mempunyai kewenangan dalam hal pembanguan perbaikan irigasi mau saluran air namun terbukti akhir-akhir ini banyak saluran yang jebol maupun rusak sehingga terjadi banjir dimana mana ini membuktikan bahwa kwalitas pekerjaan yg tidak baik, katanya.

 

Informasi yang terhimpun Indofakta dilapangan pelaksanaan proyek SNVT - PJPA- Citarum, Direktorat Jendral Sumber Daya Air Kementrian PU-PR, pada Proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi SS Bulak Mangga  II Cs DI kabupaten Bekasi dan Proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi SS Jagawarna  di kabupaten Bekasi dalam pelaksanaannya tidak maksimal. Kuat dugaan ada perbedaan antara pelaksannaan dilapangan dengan spesifikasi teknis, daftar kuantitas dan harga sehingga berpotensi merugikan keuangan negara. 
 

Terpisah, saat dikonfirmasi indofakta.com (3/4/2017),  Kasi Penkum Kejati Jabar, Raymond Ali, SH.,MH mengatakan, tidak benar itu.Tugas TP4D melakukan pengawalan dan pengamanan proyek pemerintah maksudnya agar pekerjaan bisa berjalan sesuai ketentuan yg berlaku. Jadi penyerapan anggaran optimal dan tidak ada penyimpangan. Tidak hanya proyek infrastruktur,  termasuk pengadaan tanah dan sebagainya. Pengadaan tanah bagi kepentingan umum, pungkas Raymond.(Y CHS/az).

Berita Terkait