Wed,18 July 2018


BPI KPNPA RI : Jangan Sudutkan Polri di KPK

Indofakta 2018-03-23 06:06:52 Hukum / Kriminal
BPI KPNPA RI : Jangan Sudutkan Polri di KPK

BANDUNG - Ketua Umum BPI KPNPA RI (Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran RI, Drs. Tubagus Rahmad Sukendar, SH mengatakan, terkait kasus Novel Baswedan, jangan sudutkan Polri di KPK juga banyak kasus yang mandek


Hal tersebut disampaikan Drs. TB. Rahmad Sukendar kepada indofakta online (22/3/2018) melalui telepon selulernya. "Dalam kesempatan ini saya sampaikan rasa prihatin yang mendalam atas kasus yang menimpa penyidik senior Novel Baswedan, kami selalu memberi dukungan semangat kepada beliau untuk tidak kendur dalam penindakan korupsi di Indonesia dan kami mendoakan semoga pelaku penyiraman air keras cepat tertangkap.



Namun demikian kami sangat tidak setuju kalau hal tersebut dikait-kaitkan dengan tidakprofesionalnya Polri dalam hal ini Polda Metro Jaya untuk segera mengungkap kasus ini.
 


"Kami percaya Polri selalu bertindak profesional dalam melaksanakan tugasnya di bawah kepemimpinan pak Tito Karnavian dengan slogan Promoter nya membuktikan bahwa Polri mempunyai spirit baru dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum."
 


Seharusnya Pimpinan KPK juga instropeksi diri karena banyak kasus kasus korupsi yang mandek dalam periode yang lama dikarenakan kehatian-hatian dalam penyidikan demikian juga halnya dengan Polri tentunya kasus ini sudah menjadi sorotan publik tentunya Polri tidak main main dalam penanganannya, ujarnya. 
 


Sebagai catatan kami paparkan kasus yang mandek dalam periode kepemimpinan Ketua KPK, Agus Rahardjo,Cs yang sudah naik ke tingkat penyidikan yaitu:
 


1. Kasus TPPU Tubagus Chaeri Wardana
 


Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan telah divonis bersalah dalam kasus suap kepada Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar. Lalu KPK menetapkan Wawan sebagai tersangka pencucian uang, pada 13 Januari 2014. Tapi, hingga kini KPK belum meningkatkan kasus tersebut Wawan ke Penuntutan. Selama hampir 4 tahun KPK mengusut kejahatan penyamaran aset hasil korupsi setidaknya telah memeriksa ratusan saksi. Aset-aset Wawan sudah banyak yang disita dalam kurun waktu tiga tahun terakhir.
 


2. Kasus Korupsi Eks Dirut Pelindo II RJ Lino
 


KPK mulai penyidikan kasus dugaan korupsi Direktur Utama PT. Pelindo II, Richard Joost Lino (RJ Lino), dengan surat perintah penyidikan tertanggal 15 Desember 2015. Tersangka dijerat dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan tiga unit QCC (Quay Container Crane alias mesin derek besar kontainer pada 2010 dengan modus menyalahgunakan wewenangnya menunjuk langsung perusahaan asal Tiongkok, PT Wuxi Hua Dong Heavy Machinery. Co.Ltd., dalam pengadaan tiga alat berat tersebut. Dalam kasus ini negara ditaksir merugi hingga Rp60 miliar.
 


3. Kasus TPPU Rohadi
 


KPK menetapkan mantan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara Rohadi sebagai tersangka gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), pada 31 Agustus 2016. Rohadi sebelumnya dijerat sebagai tersangka suap pengamanan perkara pedangdut Saipul Jamil.
 


Setelah pengusutan berjalan setahun lebih, penyidik KPK belum juga merampungkan berkas perkara Rohadi itu. KPK sudah menyita sejumlah aset milik Rohadi, di antaranya mobil ambulans, Mitshubisi Pajero Sport, Toyota Yaris. Kemudian uang Rp700 juta yang ditemukan di mobil Rohadi saat ditangkap penyidik KPK dan beberapa bangunan milik tersangka.


4. Kasus Suap Eks Bos Lippo Group 

KPK menetapkan mantan petinggi Lippo Group Eddy Sindoro sebagai tersangka suap kepada mantan panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Edy Nasution, pada sekitar November 2016.

 


Dari surat dakwaan terhadap bekas pegawai Lippo Group Doddy Aryanto Supeno dan Edy Nasution, Eddy Sindoro disebut merestui pemberian sejumlah uang dengan total mencapai Rp2,3 miliar kepada mantan panitera PN Jakarta Pusat itu.
 


Sampai saat ini Eddy Sindoro belum pernah diperiksa sebagai tersangka. Chairman PT. Paramount Enterprise Internasional itu dikabarkan masih berada di luar negeri. KPK pun sudah meminta pihak imigrasi mencegah yang bersangkutan ke luar negeri sejak April 2016.
 


5. Kasus Suap Eks Dirut Garuda Indonesia
 


KPK menetapkan Direktur Utama PT. Garuda Indonesia Emirsyah Satar dan Soetikno Soedarjo, yang merupakan beneficial owner Connaught International Pte Ltd, sebagai tersangka suap terkait pengadaan mesin Rolls-Royce untuk pesawat Airbus milik Garuda Indonesia pada periode 2005-2014.
 


Emirsyah diduga menerima suap dari Rolls-Royce melalui Soetikno, CEO sekaligus salah satu pendiri PT. MRA (Mugi Rekso Abadi). Suap yang diduga diterima Emirsyah yakni dalam bentuk uang sebesar €1,2 juta dan US$180 ribu, serta barang bernilai total US$2 juta yang tersebar di Indonesia dan Singapura. 
 


Emirsyah dan Soetikno, telah diperiksa penyidik KPK sekitar Februari 2017. Usai diperiksa KPK ketika itu, Emirsyah mengaku akan kooperatif selama penyidikan kasus suap ini. 
 


Kasus-kasus di atas, merupakan kasus yang penanganan di tingkat penyidikannya memakan waktu antara setahun hingga empat tahun, pungkasnya. (Y CHS).

Berita Terkait