Sat,22 September 2018


BPI KPNPA RI Jabar Dukung KPK Umumkan Calon Kepala Daerah Berstatus Tersangka

Indofakta 2018-03-16 06:10:10 Serba Serbi
BPI KPNPA RI Jabar Dukung KPK Umumkan Calon Kepala Daerah Berstatus Tersangka

JABAR - Ketua LSM BPI KPNPA RI Jawa Barat, Yunan Buwana mendesak KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) untuk segera mengumumkan daftar calon kepala daerah yang ditetapkan menjadi tersangka.

Hal tersebut disampaikan Yunan kepada indofakta online (malam, 15/3/2018). Menurutnya, "hal itu diperlukan agar masyarakat luas paham benar siapa calon Kepala Daerah yang diduga tersangkut Korupsi, jangan sampai diambangkan."

KPK selama ini selalu bersikap Independen bebas dari intervensi dan tidak pernah ikut  bermain Politik. Hal itu semata mata dilaksanakan demi penegakan hukum, masyarakat luas saya yakin percaya atas kinerja KPK selama ini, lanjutnya.

Ditambahkan salah pegiat Anti Korupsi itu, bahwa penetapan tersangka baik sekarang maupun nanti setelah pilkada sama saja tidak bisa menghilangkan status tersangka. Justru masyarakat sangat berterima kasih karena sudah diberitahu oleh KPK  untuk tidak memilih calon yang sudah jadi tersangka, toh sudah ada beberapa calon kepala daerah incumben yang mencalonkan kembali kena OTT oleh KPK, justru masyarakat berterima kasih diberi info lebih dini oleh KPK 

Sebelumnya Ketua KPK
Agus Rahardjo mengatakan, potensi korupsi meningkat menjelang Pemilihan Kepala Daerah serentak 2018. KPK belakangan ini menangkap tangan beberapa calon kepala daerah yang menjadi peserta Pilkada.

Namun, ternyata masih ada beberapa calon kepala daerah lainnya yang diduga melakukan korupsi dan akan segera ditindak.

"Info yang kami dapatkan, saat ini ada beberapa calon yang maju Pilkada yang 95 persen akan jadi tersangka," ujar Agus dalam Rakernis Polri di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, Selasa (6/3/2018).

"Ada beberapa yang sekarang running di Pilkada itu terindikasi sangat kuat mereka melakukan korupsi," lanjut dia.

Namun, Agus enggan menyebut jumlah pasti peserta Pilkada yang diincar KPK. Pihaknya membidik tak hanya peserta di Jawa, tetapi juga luar Jawa.

Agus mengatakan, calon yang diciduk KPK biasanya merupakan petahana atau yang kembali mencalonkan diri menjadi kepala daerah di tingkatan lebih tinggi. Namun, hal ini masih menjadi pembahasan kelima pimpinan.

"Apakah tidak sebaiknya kita umumkan tersangkanya sebelum pemilihan? Jadi supaya masyarakat ada info supaya ini tidak usah dipilih. Nanti akan kita bicarakan," kata Agus.

Adapun mereka yang telah terdaftar sebagai calon kepala daerah dan berakhir di tangan KPK, yakni Bupati Jombang Nyono Suharli, Bupati Ngada Marianus Sae yang maju sebagai calon gubernur NTT.

Kemudian mantan Bupati Subang Imas Aryumningsih, yang kembali mencalonkan diri sebagai Bupati. Terakhir, Bupati Lampung Tengah, Mustafa, yang mencalonkan diri sebagai Gubernur Lampung. (Y CHS).

Berita Terkait


 Terbaru