Pencarian Berita


MK Buka Bimtek Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur,Bupati dan Walikota

MK Buka Bimtek Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur,Bupati dan Walikota

JABAR - Bimbingan Teknis Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Secara Serentak Tahun 2018 Bagi Advokat Se - Indonesia Angkatan IV resmi dibuka. Bimtek yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi ini dilaksanakan di Pusat Pendidikan Pancasila & Konstitusi, Cisarua, Bogor, Jawa Barat.



Rilis yang diterima indofakta online dari Ketua DPC Peradi Bandung, Dr. Musa Darwin Pane, SH.MH (6/3/2018) antara lain memaparkan, Penyelenggaraan Bimtek ini didasari dari Penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2018 yang diikuti oleh 171 daerah, yakni 17 provinsi, 115 kabupaten dan 39 kota dan diikuti oleh 158 juta penduduk Indonesia. Hasil Pilkada 2018 akan sangat menentukan Pemilu 2019. Bimtek ini dilaksanakan untuk para advokat yang akan mewakili sebagai kuasa pemohon, kuasa termohon maupun pihak terkait lainnya. Bimtek ini akan dilaksanakan mulai tanggal 5 Maret sampai 8 Maret yang dihadiri oleh 165 orang, yang diikuti oleh 6 orgnisasi advokat. Sebanyak 7 materi yang akan disampaikan oleh narasumber, ucap Budi Achmad Djohari dalam penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan Bimtek.



Pada kesempatan itu, Ketua Umum DPN Peradi, Luhut MP Pangaribuan yang turut mendampingi Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, Kepala Pusdiklat Pancasila & Konstitusi, menyampaikan sambutan mewakili seluruh peserta Bimtek Angkatan IV. Menurutnya, "Bimtek ini sungguh suatu kegiatan yang harus disambut dan sangat berguna bagi bangsa dan Negara kita. Keadilan harus berdasarkan Pancasila yang merupakan fundamen kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.



Masih menurut Luhut MP, "yang boleh beracara di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung mestinya yang sudah ada kualifikasi tertentu. Terima kasih kepada Mahkamah Konstitusi atas uluran tangannya sehingga advokat dapat mengikuti Bimtek. Hampir 80% masyarakat tidak puas dengan pelayanan para penegak hukum. Saya berharap Bimtek ini dapat terus dilaksanakan untuk angkatan-angkatan berikutnya, " pintanya.

“Advokat adalah penegak hukum, bukan karyawan yang harus mengikuti setiap kemauan kliennya. Jadilah negarawan saat nanti menjadi kuasa dalam perselisihan. Dalam kode etik advokat, dinyatakan Advokat itu tidak identik dengan yang dibela. Advokat itu tidak pernah menjadi bagian dari kliennya, yang dibela itu adalah hak hukumnya yang ada dalam konstitusi dan perundang-undangan," jelasnya.



Ketua Mahkamah Konstitusi yang diwakili oleh Anwar Usman dalam sambutannya mengatakan,
“Pada intinya, pengacara adalah satu keluarga, sehingga saya tidak perlu menyebutkan satu-persatu nama organisasi profesinya. Jika semua pengacara dapat mewujudkan apa yang disampaikan oleh bang Luhut tadi, mewujudkan Indonesia sebagai Negara hukum dapat terwujud secara nyata. Advokat bukan bagian dari klien, itu betul. Sangat keliru apabila advokat membela pencuri, maka dikatakan sebagai bagian dari pencuri. Advokat itu adalah penegak hukum, mempunyai hak yang sama dengan hakim, jaksa dan polisi serta advokat mempunyai kewajiban yang sama untuk menegakkan hukum di Indonesia ini, "ucapnya.



Bimtek Angkatan IV ini diikuti oleh 6 organisasi advokat, yakni Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI), Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin), Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) dan Himpunan Pengacara Konstitusi, Perdata dan Tata Usaha Negara (Persidatun) yang akan diselenggarakan mulai tanggal 5 sampai 8 Maret 2018. (Y CHS).