Lsm BPI-KPNPA Jabar : Memerangi Korupsi harus sama tegasnya

 Thu,16 August 2018


Lsm BPI-KPNPA Jabar : Memerangi Korupsi harus sama tegasnya

Indofakta 2018-03-03 11:00:31 Hukum / Kriminal
Lsm BPI-KPNPA Jabar : Memerangi Korupsi harus sama tegasnya

JABAR - Ketua LSM BPI-KPNPA (Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran) Republik Indonesia Provinsi Jawa Barat, Yunan Buwana menyatakan sangat prihatin atas pernyataan Kabareskrim Polri Komjen Pol. Ari Dono Sukamto yang mengatakan bahwa kasus korupsi yang menjerat pejabat daerah bisa diberhentikan perkaranya jika pejabat yang bersangkutan mengembalikan uang korupsinya. 

Ucapan sekelas Ari yang menyebutkan,  "Kalau masih penyelidikan kemudian si tersangka mengembalikan uangnya, kami lihat mungkin persoalan ini tidak kita lanjutkan ke penyidikan," perlu dikoreksi.

Hal tersebut disampaikan Yunan Buwana kepada indofakta online saat diminta tanggapannya atas pernyataan Kabareskrim tersebut (3/3/2018). Menurutnya, "Pernyataan Kabareskrim tersebut tentunya sangat melukai hati rakyat kecil yang belum sejahtera karena banyaknya uang rakyat yang dikorupsi.

Kalau perlakuan para terduga pelaku korupsi diperlakukan seperti itu lalu bagaimana dengan tindak pidana pelaku yang mencuri motor, mobil, jambret  dan lain-lain mereka juga bisa ganti kerugian dan bebas tentunya, kenapa yang korupsi besar dapat perlakuan khusus dalam hukum, lalu mereka yang melakukan pidana lainnya tidak mendapatkan perlakuan yang sama ?

Sekali lagi kami menyatakan dengan tegas menolak dan  sangat prihatin  pernyataan Kabareskrim meringankan dan memberi angin para pelaku koruptor, pastinya para koruptor akan jadi  tambah bersemangat melakukan korupsi. 
Padahal kalau korupsi jelas kebanyakan jumlah uangnya besar yang bisa menyasar pada TPPU. Kalau hanya mengandalkan OTT, pemberantasan tindak pidana korupsi akan gagal.  Di sisi lain, Pernyataan tersebut tidak adil dan berkeadilan. Oleh sebab itu, 
"Kami minta untuk memerangi Korupsi harus sama tegasnya dengan memberantas Narkoba dan pencurian ikan, bukan malah diperingan dan diprioritaskan," tegas aktivis anti korupsi itu.

Kalau saja perlakuan hukum demikian yang terjadi di Indonesia, betapa malunya Indonesia di mata dunia, mungkin diberi julukan negeri para koruptor, ", tutupnya. (Y CHS).

 

 

Berita Terkait