Fri,19 October 2018


BPI Jabar Laporkan Dugaan Penyimpangan Asset Tetap Pemkot Cirebon Ke KPK

Indofakta 2018-02-28 13:54:44 Hukum / Kriminal
BPI Jabar Laporkan Dugaan Penyimpangan Asset Tetap Pemkot Cirebon Ke KPK

BANDUNG - Badan Peneliti Independen (BPI) Jawa Barat, kembali merilis hasil temuan atas dugaan penyimpangan APBD di Pemerintah Kota Cirebon.

Menurut Agus Chepy K. selaku Ka.Biro Humas BPI Jawa Barat didampingi Ketua BPI Jawa Barat 'Yunan Buwana' menyatakan, "bahwa BPI KPN-PA tetap konsisten mengawasi segala bentuk  penyalahgunaan dan penyimpangan APBD di 27 Kota/Kabupaten di Jawa Barat. Kami akan terus merilis temuan-temuan yang ada dan melaporkan segala bentuk penyimpangan yang sudah dikatagorikan benar-benar merugikan Keuangan Negara. Masyarakat Jawa Barat jangan hanya diam. Lihat, Lawan dan Laporkan segala bentuk penyimpangan para Penyelengara Negara adalah akan jauh lebih baik. Masyarakat adalah garda terdepan dalam memberantas Tindak Pidana Korupsi sekecil apapun," kata Agus Cepy K.

Di tempat yang sama, Ketua BPI Jabar 'Yunan menambahkan, "berdasarkan bukti dan data yang kami pegang bahwa Permasalahan Pencatatan Aset-aset Tetap Daerah, terjadi hampir di semua wilayah 27 Kota/Kabupaten di Jawa Barat. Hal tersebut membuktikan, bahwa adanya dugaan penyimpangan, dan ini penyimpangan yang benar-benar by design serta sistematis," ujarnya. 

"Apapun yang terjadi, lanjut Yunan, Kepala Daerah selaku penanggung jawab pemerintahan, harus turut bertanggung jawab karena adanya pembiaran. Indikasi dugaan penyimpangan APBD di Pemerintah Kota Cirebon sangat mengkhawatirkan. Kami sedang dalami secara cermat dan teliti atas temuan tersebut, sebagai bahan dan bukti untuk pelaporan kami kepada penegak hukum, dan sesegera mungkin kami laporkan ke KPK," tegas Yunan.

Ketika ditemui indofakta online (28/2/2018) Yunan Buwana memaparkan terkait temuan yang ada sebagai berikut :
a.Ada Pencatatan Aset Tetap Ganda senilai Rp185.634.698.600,- b. 27 Bidang Aset Tetap Tanah dengan nilai perolehan Rp. 0 (nol). c. 39 Bidang Aset Tanah senilai Rp168.084.559.000,- dengan luas tanah tidak diketahui (kosong) d. 4 Bidang Tanah senilai 
Rp79.439.000.000,- tidak diketahui lokasi dan asal-usulnya. d. 1 Bidang Tanah senilai 
Rp10.662.240.000,- tidak tercatat pada laporan neraca. e.1 Bidang Tanah senilai Rp1.504.111.716,- diduga milik Pemkot Cirebon dibeli oleh Pemkot Cirebon. - Aset Tanah senilai Rp84.868.823.975,- tidak diyakini kewajarannya. f. Mutasi Aset Tanah senilai 
Rp1.282.046.800,- & Rp1.008.200.000,- tidak bisa ditelusuri dan dijelaskan. - Aset Tanah senilai Rp14.421.583.200,- tidak dilakukan verifikasi dan validasi. - Aset Tanah senilai Rp58.325.307.200,- dimanfaatkan oleh pihak lain bahkan ada sebagian Aset Pemkot Cirebon yang dikavling-kavling oleh PD Pembangunan. 

Pada LHP BPK RI Jawa Barat ditahun 2016 data data yang ada tersebut dinyatakan selesai kami mempertanyakan hasil audit tersebut koq bisa dalam waktu 1 Tahun selesai... ?  tentunya data data yang ada akan kami serahkan semua ke KPK dalam waktu dekat ini pungkas Yunan.(Y CHS).

Berita Terkait


 Terbaru