Wed,17 October 2018


MoU Tiga Lembaga Cegah Pemerasan Dan Penyuapan

Indofakta 2018-02-28 13:46:52 Serba Serbi
MoU Tiga Lembaga Cegah Pemerasan Dan Penyuapan

BANDUNG --  Nota Kesepahaman/MoU (Memorandum of Understanding) yang dilakukan oleh Kemendagri, Kejaksaan RI dan Kepolisian RI hari ini (28/2/2018) dimaksudkan untuk mencegah terjadinya tumpang-tindih penanganan kasus yang dilaporkan. Selain itu juga untuk mencegah upaya pemerasan dan suap-menyuap antar person/oknum. 

 

Hal tersebut dikemukakan oleh Lsm Monitoring Community menanggapi MoU tersebut. Kepada indofakta online (28/2/2018), Aan Kandar Karnawan selengkapnya mengatakan, "MoU itu sudah lama juga dilakukan oleh APH (Aparat Penegak Hukum) namun kenyataan di lapangan selalu terjadi tumpang-tindih sehingga ketika dilakukan Penyelidikan oleh salah satu Intitusi dan hasilnya nihil (tidak ditemukan adanya korupsi) lalu kembali dibuka oleh Intitusi lain dan ini sering terjadi tumpang-tindih penanganan.

 

Untuk Pelapor memang sebaiknya diwajibkan dibuat Berita Acara Laporan agar tidak menjadi  indikasi fitnah, maupun kepentingan pribadi pelapor yang ujungnya ada indikasi pemerasan maupun suap menyuap," ujar Aan melalui ponselnya.

 

Ketua Kajian Hukum Lsm Monitoring Community itu menghimbau, " Mari kita berjalan normatif, terbuka dan profesional. Sudah waktunya kita serius menangani korupsi yang sudah menjadi ancaman bagi Negara yang kita cintai ini. Dan satu lagi yang terpenting jika ditemukan Oknum Aparat yang bermain-main makanya sanksi harus jelas dan terbuka di Media agar tidak ada lagi oknum oknum yang memainkan laporan pengaduan dari masyarakat,  ujarnya. 

 

Sikap Lsm tersebut dengan tegas menyatakan, " Kami selaku Lsm akan mengikuti aturan yang sudah dibuat dan berjalan normatif meskipun banyak sekali laporan pengaduan yang disampaikan namun hasil penyelidikannya tidak jelas. kami hanya menginginkan hasilnya terekpose di Media apakah terjadi korupsi atau tidak, jangan menghilang begitu saja, dan ini kerap terjadi di lingkungan APH. 

 

Sebelumnya dikabarkan bahwa Kementerian Dalam Negeri, Polri, dan Kejaksaan Agung RI menandatangani Nota Kesepahaman (MoU). MoU yang ditandatangani terkait penanganan pengaduan masyarakat terkait indikasi korupsi. MoU tersebut ditandatangani oleh Inspektur Jenderal Kemendagri Sri Wahyuningsih, Kabareskrim Komjen Ari Dono Sukmanto dan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Dr. H. Adi Toegarisman, SH.,MH. Dalam kesempatan ini, Ari Dono berharap kerja sama antara APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) dan APH (Aparat Penegak Hukum) dalam penanganan korupsi.

 

Dalam hal ini kedua lembaga akan mengedepankan APIP dan APH. Apa dan bagaimana penanganan tindak pidana korupsi sudah tertuang dalam PKS (Perjanjian Kerja Sama) tersebut. (Y CHS).

Berita Terkait


 Terbaru