Lemahnya Peran Kades Berimbas pada Puluhan Ribu Warga Halsel Terancam

 Thu,16 August 2018


Lemahnya Peran Kades Berimbas pada Puluhan Ribu Warga Halsel Terancam Tak Ikut Pemilu

Indofakta 2018-02-25 08:16:56 Daerah
Lemahnya Peran Kades Berimbas pada Puluhan Ribu Warga Halsel Terancam Tak Ikut Pemilu

HALMAHERA SELATAN - Banyaknya warga di Kabupaten Halmahara Selatan (Halsel) Provinsi Maluku Utara yang belum memiliki KTP elektronik (e-KTP) hingga berimbas pada terhalanginya penggunaan hak pilih mereka pada Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 mendatang juga dipengaruhi akibat minimnya peran para kepala desa (kades) di masing-masing desa. 

 

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Halsel, Saban Ali dikonfirmasi Sabtu (24/2) mengakui, kurangnya paran Kades dan aparaturnya untuk mendorong partisipasi masyarakat datang melakukan perekaman.

 

"Kita sudah turun ke kecamatan dan desa, bahkan melakukan rapat dengan para kades, tapi banyak yang tidak hadir. Kita juga sudah meminta dan menghimbau para kades untuk mengingatkan warganya datang melakukan perekaman. Tapi itu tidak berjalan dengan baik,"ujarnya. 


Lemahnya peran para kades untuk mengajak warganya datang melakukan perekaman ini terlihat saat Dukcapil melakukan pelayanan mobile di desa dan kecamatan, dimana banyak warga yang tidak datang melakukan perekaman.

 

"Memang ada warga yang cuek begitu saja. Mereka enggan datang melakukan perekaman. Tentu ini dibutuhkan peran dari Pemerintah desa,"tukasnya. 


Saban mengaku, pihaknya sudah berupaya maksimal agar penduduk wajib KTP dapat melakukan perekaman. Hal itu dilakukan dengan turun melakukan perekaman langsung di desa dan kecamatan. Hanya saja kesadaran warga masih minim, padahal hal ini akan berpengaruh pada terhadap penggunaan hak pilih mereka.

 

Sebagaimana data yang dimiliki, saat ini tercatat baru sekitar 101 ribu lebih jiwa yang sudah melakukan perekaman dari 170 ribu lebih penduduk wajib KTP di Halsel. Tentu masih banyak atau sekitar 70 ribu lebih warga yang belum melakukan perekaman, sedangkan pelaksanaan Pilkada yakni Pemilihan Gubernur Maluku Utara, tinggal beberapa bulan lagi.

 

"Syarat penggunaan hak pilih di pilkada dan pemilu itu harus memiliki e-KTP atau minimal sudah melakukan perekaman,"tukasnya. 


Dia mengaku, dengan sisa waktu yang singkat ini, bakal sulit untuk mencapai 100 persen penduduk wajib KTP melakukan perekaman e-KTP. Meski begitu, pihaknya akan memaksimalkan waktu yang ada dalam melakukan pelayanan perekaman. Baik itu dengan cara mobile ke kecamatan atau pun membuka layanan di kantor Dukcapil. Pihaknya menargetkan, hingga menjelang pilgub, sebagian besar warga sudah harus melakukan perekaman sehingga bisa menggunakan hak politiknya nanti.

 

"Dengan waktu yang ada, kalaupun tidak bisa kita capai 100 persen, minimal diangka 80 - 90 persen atau bisa mencapai 140 ribu - 150 ribuan jiwa yang sudah melakukan perekaman,"tukasnya. Karena itu pihaknya berharap adanya peran semua pihak terutama para kades dan aparaturnya untuk mendorong partisipasi dari warga datang melakukan perekaman.

 

"Di kantor Dukcapil saja dalamtu hari kita bisa melayani perekaman lebih dari 200 orang. Belum lagi di kecamatan yang juga melakukan pelayanan perekaman. Kendalanya karena masih minimnya kesadaran warga datang melakukan perekaman. Makanya perlu ada peran dari Kades dan perangkat,"imbuhnya. (Irwan)

Berita Terkait