Wed,20 June 2018


Advokat Tidak Dapat Dituntut Dalam Menjalankan Profesinya

Indofakta 2018-02-20 20:02:41 Serba Serbi
Advokat Tidak Dapat Dituntut Dalam Menjalankan Profesinya

BANDUNG - Advokat tidak dapat dituntut dalam menjalankan profesinya. Hal tersebut merupakan makna dari Pasal 14 dan 15 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Kode Etik Advokat,  Pasal 50 KUHPidana dan Putusan Mahkamah Konstitusi No.26/PUU-XI/2013.



Hal tersebut merupakan Pernyataan Sikap Tim Advokasi Kehormatan Profesi. Menurut rilis yang diterima indofakta online (20/2/2018) melalui Dr. Musa Darwin Pane, SH ,MH,  Pernyataan sikap tersebut menindaklanjuti adanya upaya kriminalisasi terhadap tugas profesi advokat dalam menjalankan profesinya,  berkaitan dengan adanya laporan polisi oleh mantan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudoyono (SBY) terhadap Dr. Firman Wijaya, SH.,MH dengan Nomor LP:187/II/2018/Bareskrim tanggal 6 Februari 2018.



Adapun inti dari 9 Pernyataan Sikap tertanggal 20/2/2018 itu menyatakan, bahwa yang disampaikan Dr. Firman Wijaya, SH., MH. di dalam sidang terbuka bertujuan untuk menggali kebenaran materiil di dalam melaksanakan tugasnya sebagai advokat di dalam konteks kekuasaan kehakiman; Profesi advokat memiliki hak imunitas (hak kekebalan hukum) dalam menjalankan profesinya, Seorang Advokat tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan. 



Laporan yang dilakukan oleh mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), itu bermula dari agenda persidangan Terdakwa Setya Novanto, mantan Ketua DPR, dalam perkara e-KTP di Pengadilan Tipikor Jakarta, 5 Februari 2018. Pada saat itu, DR Firman Wijaya, SH, MH yang merupakan salah satu Tim Kuasa Hukum Setya Novanto, di saat pemeriksaan saksi telah bertanya kepada saksi Mirwan Amir, mantan anggota DPR periode 2009 – 2014 dari Partai Demokrat; Bahwa Mirwan Amir menyampaikan kesaksiannya di bawah sumpah di dalam persidangan terbuka untuk umum, menyatakan pernah melaporkan kepada SBY adanya potensi masalah terhadap proyek E-KTP, namun saat itu Presiden SBY berpendapat agar proyek e-KTP tetap dilanjutkan, mengingat sebentar lagi Pilkada. 
Tanya jawab dengan saksi itu merupakan satu kewajiban advokat dalam melaksanakan tugas profesinya guna mencari kebenaran materil di muka persidangan. Dan karenanya keterangan tersebut harus dianggap benar, karena Majelis Hakim tidak memerintahkan untuk diperiksa sebagai keterangan atau kesaksian palsu (vide Pasal 174 KUHAP jo Pasal 242 KUHP). 



Terkait pernyataan DR Firman Wijaya, SH, MH di luar sidang, yang disampaikan di hadapan para wartawan merupakan pengulangan yang mengutip sesuai yang terjadi di dalam ruang sidang sebagaimana disampaikan oleh saksi Mirwan Amir yang menyebut nama penguasa partai pemenang tahun 2009 dan oleh karenanya tidak dapat dinyatakan sebagai fitnah dan pencemaran nama baik.



Tindakan SBY yang melaporkan rekan advokat DR Firman Wijaya, SH, MH ke polisi adalah langkah dan sikap yang tidak menghormati dan menghargai hukum dan juga profesi advokat di dalam menjalankan tugas profesinya. Adanya laporan polisi tersebut, menjadikan profesi advokat mendapat tekanan, ancaman, hambatan, bahkan merendahkan harkat dan martabat profesi advokat di dalam melaksanakan tugasnya. Tindakan tersebut patut dipertanyakan, karena hal tersebut justru memperlihatkan sikap over reaktif dan tidak bijaksana dalam menilai permasalahan yang terjadi. 



Tindakan SBY yang melaporkan rekan advokat DR Firman Wijaya, SH, MH kepolisi juga dapat dikualifisir sebagai tindakan yang berupaya untuk mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi; hal mana juga memiliki konsekwensi hukum melanggar ketentuan Pasal 21 UU Tipikor, karena sejatinya rekan advokat DR. 
Firman Wijaya, SH, MH sedang berupaya mencari dan menemukan kebenaran materil di dalam persidangan kasus e-KTP dengan terdakwa Setya Novanto. 



Dalam Pernyataan Sikap yang ditandatangani sekitar 400 orang tersebut,  para Advokat menyatakan, kami Tim Advokasi untuk Kehormatan Profesi mendukung sepenuhnya rekan-rekan advokat yang sedang bersidang menangani perkara e-KTP agar dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Penasihat Hukum tidak dihinggapi rasa takut, demi untuk menemukan kebenaran materil di dalam perkara tersebut. (Y CHS).


 

Berita Terkait