Sat,23 June 2018


Satpol PP Sleman Sosialisasi Jaga Warga

Indofakta 2018-02-14 08:17:12 Daerah
Satpol PP Sleman Sosialisasi Jaga Warga

SLEMAN -- Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sleman bersama pemerintah Kecamatan Tempel selenggarakan sosialisasi Peraturan Gubernur DIY Nomor 9 Tahun 2015 tentang jaga warga di Dusun Jlopo, Pondokrejo, Tempel, Selasa (13/2/2018).

Menurut Kabid Trantib Satpol PP Kabupaten Sleman, Akhmad Edi Santoso, dalam sosialisasi tersebut dijelaskan tentang jaga warga. "Merupakan upaya keamanan, ketentraman, ketertiban, dan kesejahteraan serta menumbuhkan kembali nilai-nilai luhur yang ada di masyarakat dengan mengoptimalkan pranata sosial yang ada," kata Akhmad Edi Santoso.

Tidak jarang penyelesaian masalah di masyarakat lebih mengedepankan emosi dan tanpa pikir panjang, seperti main hakim sendiri pada pencuri yang tertangkap serta masalah sosial lainnya seperti kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan. 

Jaga warga ini, dijelaskan Edi, berfungsi menangani dan  menyelesaikan gangguan sosial. "Serta menciptakan keselarasan dan pencapaian trantib di masyarakat yang dapat diselesaikan di tingkat padukuhan sesuai kesepakatan bersama yang tidak bertentangan dengan hukum," kata Edi.

Adapun kewenangan jaga warga, menurut Edi, membuat tata tertib kehidupan sosial yang disepakati warga masyarakat dan melakukan upaya penegakan tata tertib yang telah disepakati.

"Selain itu, juga mempunyai kewenangan melakukan mediasi dan fasilitasi upaya pemecahan masalah di masyarakat," terang Edi lagi.

Saat ini di Sleman telah dibentuk Jaga Warga di 34 padukuhan. Targetnya, setiap tahun dibentuk 17 padukuhan Jaga Warga perwakilan masing-masing kecamatan di Sleman.

Sementara itu, Kepala Dukuh Dusun Jlopo menyambut positif pembentukan Jaga Warga. "Program ini dapat memotivasi warga untuk menumbuhkan rasa kebersamaan dan mengakomodir warga dalam meminimalisir konflik perselisihan yang terjadi ditingkat padukuhan," papar Fathurochman.

Dengan adanya Jaga Warga ini, masyarakat mendukungnya. Karena masalah di tingkat padukuhan dapat diselesaikan bersama dengan menerapkan peraturan atau tata tertib  yang telah disepakati warga. (Affan)

Berita Terkait