Wed,21 February 2018


Tipikor Bandung Hukum H Amar Kasmara 5 Tahun

Indofakta 2018-02-12 17:12:54 Hukum / Kriminal
Tipikor Bandung Hukum H Amar Kasmara 5 Tahun

BANDUNG  - Terbukti melakukan tindak pidana korupsi, Pengadilan Tipikor Bandung menghukum H. Amar Kasmara pidana penjara selama 5 tahun, pidana denda sebesar Rp200 juta subsider selama 3 bulan
Terdakwa juga dibebani untuk membayar uang pengganti kerugian Negara sekitar Rp8.944.200.000 atau 20 % dari total kerugian keuangan Negara. Bila terdakwa tidak membayarnya maka terdakwa dikenakan pidana kurungan selama 1 tahun dan terdakwa tetap ditahan.



Putusan tersebut dibacakan oleh Majelis Hakim yang diketuai Sri Mumpuni, SH (12/2/2018). Menurutnya perbuatan terdakwa telah merugikan keuangan Negara dan dijatuhi hukuman karena melanggar Pasal 2 ayat (1)  jo. Pasal 18 UU No. 31 UU Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang PTPK jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1jo. Pasal 64 ayat (1) ke- KUHPidana. 



Menurut Sri Mumpuni, terdakwa diajukan secara bersama-sama dengan Dr. Edi Siswadi tapi "Tidak tertutup kemungkinannya terdapat nama lain sesuai yang berkembang dalam fakta-fakta yang terdapat dalam persidangan."



Sebelumnya H. Amar Kasmara dituntut pidana penjara selama 7 tahun, pidana denda sebesar Rp500.000.000,-. Bila denda tersebut tidak dibayar, maka terdakwa dikenakan kurungan selama 3 bulan, semua barang bukti dipergunakan untuk perkara lain dan membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,-



Mantan Bendahara Pengeluaran Sekda Kota Bandung itu terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) UU No. 31Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang PTPK jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. Dalam hal ini Terdakwa tidak ada niat merugikan keuangan Negara, melainkan karena adanya perintah dari atasan dan tidak menikmati uang hasil korupsi tersebut. Kesalahannya tidak bertanggung jawab yang terletak pada adanya alur uang, hal ini menyalahi sehingga merugikan keuangan Negara. Terdakwa pada saat membuat Surat Permohonan Pembayaran Langsung (SPP -LS) dana Bantuan Sosial (Bansos) Kota Bandung 2007 - 2008 didasari atas Perintah dari Dr. H. Edi Siswadi, M.Si yang saat itu menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kota Bandung. Terdakwa diperintah untuk mengajukan SPP - LS dengan mengatasnamakan 3 (tiga) orang pegawai Pemerintahan Kota Bandung yaitu Moch. Lukman, Yusuf Hidayat dan Luftan Barkah. Terdakwa diperintahkan oleh Edi Siswadi yang kemudian terdakwa melakukan penelitian kelengkapan dokumen oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (Pejabat Pembuat Komitmen/PPK). Apabila tidak lengkap, maka dokumen tersebut dikembalikan kepada bendahara untuk dilengkapi. Setelah dinyatakan sah, Edi Siswadi Selaku Pengguna Anggaran lalu menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM). 



H. Amar Kasmara dihadapkan ke muka persidangan terkait dengan kedudukannya sebagai ajudan Sekretaris Daerah Kota  Bandung dengan kerugian keuangan Negara sebesar Rp44.721.100.000,- ( empat puluh empat milyar tujuh ratus dua puluh satu juta seratus ribu rupiah) pada kurun waktu 2007 - 2008.



Sidang perkara dengan Nomor Register : 76/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Bdg, H. Amar Kasmara yang sudah ditahan Kejari Kota Bandung sejak tanggal 7 September 2017 itu bersama-sama dengan Dr. H. Edi Siswadi, M.Si. Terdakwa H. Amar Kasmara terlibat tindak pidana korupsi dana Bansos pada tahun 2007-2008. Perbuatannya melakukan korupsi dana bansos yang seharusnya langsung diberikan kepada penerima malah diberikan ke ajudan Sekda Kota Bandung sehingga tidak sampai ke penerimanya atau bukan peruntukannya. Dari audit yang dilakukan oleh auditor BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor : SR-219/PW10/5/2015 tanggal 8 Mei 2015 itu ditemukan adanya kesalahan dalam proses pencairan dana bansos. Tak heran dalam rentang waktu dua tahun (2007-2008), uang negara yang menguap nilainya mencapai jumlah tersebut dengan rincian Tahun 2007 dengan 153 SP2D = Rp26.800.000.000,- dan Tahun 2008 dengan 103 SP2D = Rp18.107.000.000,-. Atas Putusan tersebut, JPU menyatakan banding demikian juga terdakwa. (Y CHS).

Berita Terkait