Sat,23 June 2018


Menunjuk Dr. Hj. Evi Syaefini, MPd Sebagai Penjabat Sekda Kota Bandung Beraroma Konspirasi

Indofakta 2018-02-08 17:57:13 Daerah
Menunjuk Dr. Hj. Evi Syaefini, MPd Sebagai Penjabat Sekda Kota Bandung Beraroma Konspirasi

BANDUNG - Mencermati akan diangkatnya Dr. Hj. Evi Syaefini Shaleha, MPd sebagai Penjabat Sekda dinilai tidak layak. Masalah yang utama dan terutama, usianya kurang dari setahun lagi sudah pensiun.

Hal tersebut dikemukakan Kandar Karnawan. Kepada indofakta online (8/2/2018), Ketua Kajian Hukum Lsm Monitoring Community itu menyebutkan, bila benar informasi Evi akan diangkat menjadi Penjabat Sekda Kota Bandung, itu sudah melanggar Perpres Nomor 3 Tahun 2018. Dalam Pasal 6 Perpres menyebutkan : "Calon Penjabat Sekretaris Daerah diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan : a. Menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama eselon IIa untuk penjabat Sekretaris Daerah Provinsi atau menduduki jabatan tinggi pratama eselon IIb untuk penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, b. Memiliki pangkat paling rendah pembina utama muda golongan IV/c untuk penjabat Sekretaris Daerah Provinsi dan pangkat pembina tingkat I golongan IV/c untuk penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Kota; c. Berusia paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum mencapai batas usia pensiun; d. Mempunyai penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; e. Memiliki rekam jejak jabatan, integritas, moralitas yang baik dan f. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/dan atau berat."

Bila dipedomani Perpres tersebut, maka Evi yang lahir di Bandung, 28 Desember 1958 kriterianya sudah tidak dan cacat hukum karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang diamanatkan dalam Perpres tersebut. Evi akan memasuki masa pensiun pada 28 Desember 2018 yang akan datang, jadi kurang dari 1 (satu) tahun atau 10 bulan, kata penggiat anti korupsi dan pemerhati Pemerintahan itu. 

Selain itu Kandar Karnawan berpendapat jika Ibu Evi yang diusulkan ini sangat riskan selain dituntut mempunyai stamina sehat karena aktifitas sekda Kota Bandung itu memerlukan energi fisik yang kuat. Terlebih selain mengelola kepegawaian maupun anggaran belum lagi melakukan rapat rapat di DPRD yang tentunya akan menguras waktu dan tenaga terkadang sampai dengan larut malam. Demikian juga tentang  pengalaman dalam mengelola anggaran juga bertentangan dengan Pasal 6 dan 8 Perpres No. 3 Tahun2018.

Tentunya yang menjadi pertanyaan ada apa dengan Walikota yg bersikukuh bahwa Plt. Sekda Kota Bandung harus dijabat oleh Evi Syaefini Shaleha padahal masih banyak Birokrat yang andal dan mumpuni di Pemerintahan Kota Bandung. "Kami menduga adanya konspirasi pengaman Anggaran di Tahun ini yang tentunya sangat membutukan pengamanan ganda selain mengunci sosok Kepala Bapeda juga Plt. Sekda harus yang mempunyai loyalitas dalam hal pengalaman bukan yang pintar dan normatif," tutur Aan panggilan akrabnya. (Y CHS).

Berita Terkait