Wed,17 October 2018


Tipikor Bandung Tunda PutusanKorupsi H Amar Kasmara

Indofakta 2018-02-07 14:22:23 Hukum / Kriminal
Tipikor Bandung Tunda PutusanKorupsi H Amar Kasmara

BANDUNG  - Pengadilan Tipikor Bandung menunda Putusan perkara korupsi dengan terdakwa H. Amar Kasmara. Pembacaan Putusan tersebut dinyatakan oleh Sri Mumpuni, SH selaku Majelis Hakim di muka persidangan hari ini (7/2/2018).

Sebelumnya H. Amar dituntut pidana penjara selama 7 tahun, pidana denda sebesar Rp500.000.000,-. Bila denda tersebut tidak dibayar, maka terdakwa dikenakan kurungan selama 3 bulan dan membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,-

Mantan ajudan Sekda Kota Bandung itu telah terbukti melanggar Pasal Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor. Menurut salah satu Jaksa Penuntut Umum (JPU) Gani A, SH seusai sidang (24/1/2018), terdakwa tidak dikenakan uang pengganti. Terdakwa tidak menikmati uang hasil korupsi tersebut. Kesalahannya terletak pada adanya alur uang. Terdakwa pada saat membuat Surat Permohonan Pembayaran Langsung (SPP -LS) dana Bantuan Sosial (Bansos) Kota Bandung 2007 - 2008 didasari atas Perintah dari Dr. H. Edi Siswadi, M.Si yang saat itu menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kota Bandung. Terdakwa diperintah untuk mengajukan SPP - LS dengan mengatasnamakan 3 (tiga) orang pegawai Pemerintahan Kota Bandung yaitu Moch. Lukman, Yusuf Hidayat dan Luftan Barkah.

Di hadapan Majelis Hakim yang diketuai Sri Mumpuni, SH, JPU menguraikan bahwa terdakwa diperintahkan oleh Edi Siswadi kemudian dilakukan penelitian kelengkapan dokumen oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (Pejabat Pembuat Komitmen/PPK). Apabila tidak lengkap, maka dokumen tersebut dikembalikan kepada bendahara untuk dilengkapi. Setelah dinyatakan sah, Edi Siswadi Selaku Pengguna Anggaran lalu menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM). 

H. Amar Kasmara dihadapkan ke muka persidangan terkait dengan kedudukannya sebagai terdakwa dalam perkara korupsi dana Bansos Kota Bandung Tahun 2007 - 2008. Penyidangan Perkara dengan kerugian negara sebesar Rp44.721.100.000,- ( empat puluh empat milyar tujuh ratus dua puluh satu juta seratus ribu rupiah) pada kurun waktu 2007 - 2008.

Sidang perkara dengan Nomor Register : 76/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Bdg itu. H. Amar Kasmara yang sudah ditahan Kejari Kota Bandung sejak tanggal 7 September 2017 itu bersama-sama dengan Dr. H. Edi Siswadi, M.Si, didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 jo. Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 jo. UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dengan ancaman maksimal 20 tahun pidana penjara, pidana denda dan membayar uang pengganti. 

Terdakwa H. Amar Kasmara terlibat tindak pidana korupsi dana Bansos pada tahun 2007-2008. Perbuatannya yaitu melakukan korupsi dana bansos yang seharusnya langsung diberikan kepada penerima malah diberikan ke ajudan Sekda Kota Bandung sehingga tidak sampai ke penerimanya atau bukan peruntukannya. Dari audit yang dilakukan oleh auditor BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor : SR-219/PW10/5/2015 tanggal 8 Mei 2015 itu ditemukan adanya kesalahan dalam proses pencairan dana bansos. Tak heran dalam rentang waktu dua tahun (2007-2008), uang negara yang menguap nilainya mencapai jumlah tersebut dengan rincian Tahun 2007 dengan 153 SP2D = Rp26.800.000.000,- dan Tahun 2008 dengan 103 SP2D = Rp18.107.000.000,-(Yan Chs).

Berita Terkait


 Terbaru