Sat,23 June 2018


Forum Dekan Fakultas Hukum PTM Menyayangkan Sikap Ketua MK RI

Indofakta 2018-02-05 14:15:09 Nasional
Forum Dekan Fakultas Hukum PTM Menyayangkan Sikap Ketua MK RI

BANTUL -- Memperhatikan perkembangan terhadap permasalahan integritas Hakim Konstitusi dalam kehidupan bernegara saat ini, Forum Dekan Fakultas Hukum dan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Perguruan Tinggi Muhammadiyah se-Indonesia -- meliputi 32 FH Universitas Muhammadiyah dan 5 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum -- memutuskan secara bersama-sama dan mengambil sikap bahwa menjadi seorang Mahkamah Konstitusi RI adalah sebuah jabatan yang sangat terhormat dan mulia, yang merupakan salah satu lembaga negara utama pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

 

"Namun, kami sangat menyayangkan atas terbuktinya dua perbuatan yang dilakukan yang mulia Prof Dr Arief Hidayat, SH, MS selaku Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia," kata Trisno Raharjo di depan wartawan, Senin (5/2/2018), di Gedung E Ki Bagus Hadikusumo Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).

 

Diterangkan Ketua Forum Dekan FH dan Ketua STIH PTM se-Indonesia, kasus tahun 2016, saat sebagai Ketua MK memberikan katabelece (pesan khusus) kepada Jaksa Agung Muda untuk memberikan "pembinaan" kepada seorang jaksa di Kejaksaan Negeri Trenggalek.

 

Kasus tahun 2017, saat sebagai Ketua MK, bertemu dengan anggota Komisi III DPR RI, pada saat sedang mencalonkan kembali sebagai Hakim Konstitusi.

 

Terhadap kedua perbuatan itu, Dewan Etik MK telah menjatuhkan sanksi ringan kepada Ketua MK. "Sebagai suatu tolak ukur adanya kesalahan etik yang berulang, maka sanksi etik itu pantas menjadi renungan yang mendalam guna memberikan pembelajaran bahwa sosok hakim adalah bersih, jujur dan adil," papar Trisno Raharjo.

 

Menurut Trisno, kesalahan kecil yang diberikan sanksi merupakan persoalan besar terhadap masalah integritasi dan kepercayaan publik.

 

Hakim konstitusi selain memiliki sifat bersih, jujur dan adil, juga melekat sikap negarawan. "Dan sebagai negarawan sejati adanya sanksi etik merupakan tamparan yang keras dan beban yang berat," terang Trisno.

 

Sikap itu, demi menjaga kehormatan dan marwah MK RI sebagai lembaga negara terhormat yang memiliki fungsi sebagai penjaga konstitusi dan dalam rangka mengembalikan kepercayaan publik terhadap MK RI terkait pelanggaran etik Ketua MK yang dinilai tidak mencerminkan sebagai seorang negarawan yang memiliki integritas tinggi serta demi menjaga kehormatan sebagai guru besar yang diberikan sebagai pencapaian kepangkatan tertinggi akademik di perguruan tinggi yang sepatutnya menjadi contoh teladan bagi kaum intelektual, dosen dan mahasiswa.

 

Dikatakan Rahmat Muhadjir Nugroho, SH, MH (Dekan FH UAD), didampingi Joko Purwanto (Dekan FH UM Jember) dan Said Noor Prasetyo (Wakil Dekan III FH UM Malang), dengan keyakinan Ketua MK lebih mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, mendukung apabila berdasarkan kebesaran jiwa dan sikap negarawan Prof Dr Arief Hidayat, SH, MS, mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh mengundurkan diri dari jabatan Ketua MK dan Hakim Konstitusi.

 

"Hal itu kami sampaikan dalam rangka ikut serta mewujudkan peradilan yang bersih dan berwibawa demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum, konstitusi dan peradilan di Indonesia," kata Rahmat Muhadjir Nugroho. (Affan)

Berita Terkait