Thu,24 May 2018


MUTASI PEJABAT DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG, DISINYALIR SYARAT KKN

Indofakta 2018-02-04 15:46:33 Daerah
MUTASI PEJABAT DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG, DISINYALIR SYARAT KKN

KARAWANG  – Mutasi jabatan ASN dilingkungan Pememerintah
Kabupaten Karawang   yang digelar 2/2 disinyalir masih adanya
praktek KKN  dan jual Beli jabatan.

Seperti dikutip dari beberapa Pejabat yang disinyalir memiliki rekomendasi dari Bupati,  “ Persetan orang ngomong  apa,  saya sudah dipanggil Ibu pasti naik Jabatan untuk menduduki  jabatan baru “

Sumber lain mengatakan buat apa mengikuti Lelang Jabatan kalau jauh sebelumnya tidak dipanggil “ Ibu “.  Biar pangkatnya tinggi dan memenuhi syarat untuk menduduki jabatan, kalau tidak dipanggil “ Ibu “ jangan harap bisa menduduki pos centris di Pemerintah Kabupaten Karawang.

Mutasi PNS diatur dalam Undang Undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara(UUASN) :

Mutasi PNS sebagaimana diatur dalam Undang Undang,dinilai berdasarkan penilaian kionerja PNS yang bertujuan :

1. Menjamin obyektivitas pembinaan PNS yang didasarkan sistem prestasi dan sistem kartier;

2. Penilaian PNS dilakukan berdasarkan perencanaan, kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target capaian, hasil dan manfaat yang dicapai serta prilaku PNS;

Penilaian kinerja PNS berada dibawah kewenangan Pejabat yang berwenang pada Instansi Pemerintah masing masing.

Penilaian kinerja PNS diselenggarakan secara berjenjang, dari atasan langsung PNS yang bersangkutan.

Hasil penilaian kinerja PNS digunakan untuk menjamin obyektivitas dalam pengembangan PNS dan dijadikan sebagai persyaratan dalam pengangkatan jabatan dan kenaikan pangkat, pemberian tunjangan, sanksi, mutasi, dan promosi serta untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Dalam hal  mutasi Pejabat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang, seharusnya mengacu kepada paraturan Per Undang Undangan yang berlaku, serta mempertimbang usulan ASN dari eselon II yang diusulkan untuk menduduki jabatan tersebut berdasarkan penilaian prestasi kerjanya, ungkap salah seorang ASN dilingkungan Disnakertrans  Karawang yang tidak bersedia disebut namanya.

Beberapa ASN di Instansi tersebut mengatakan saya hanya bisa  berdo’a mudah mudahan ucapan Bupati bahwa mutasi Jabatan “ tidak perlu pakai duit “ dapat dipertanggungjawabkan dan jika ada oknum BKD yang melakukan hal tersebut, benar adanya akan ditindak. ( Abd / jay )

Berita Terkait