Pencarian Berita


Hentikan Kasus Bupati Subang Berijazah Palsu, Polda Jabar Menuai Praperadilan

Hentikan Kasus Bupati Subang Berijazah Palsu, Polda Jabar Menuai Praperadilan

BANDUNG - Akibat menghentikan pemeriksaan kasus ijazah palsu Bupati Subang, Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar) Menuai Praperadilan. Warlan sebagai Pelapor  tampil sebagai pemohon menghendaki agar Pengadilan Negeri Kls I A Khusus Bandung menyatakan tidak sah Ketetapan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang dikeluarkan oleh Dit Reskrim Um Polda Jabar. 


Menurut Pemohon yang diwakili oleh Endang Supriadi, SH.,MH, Sukatma. SH.,MH dan M. Irwan Yustiarta, SH pihak Dit Reskrim Um Polda Jabar selaku Termohon yang telah mengeluarkan Surat Ketetapan No. SP. Tap/379.B/XII/2017/Dit. Reskrim Um tentang SP3, sesuai yang diterima Pemohon, fakta hukumnya tidak terdapat tanggal ditetapkannya Surat Ketetapan dimaksud sehingga tidak mempunyai kepastian hukum dan menjadi cacat hukum, SP3 tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut yang berkenaan dengan SP3 oleh Termohon dan Memerintahkan kepada Termohon untuk melanjutkan proses penyidikan perkara.



Sebaliknya dari pihak Termohon yang diwakili oleh AKBP Dr. A. Rusman, SH.,MH, Dkk menyatakan menolak Permohonan Praperadilan untuk seluruhnya dan menyatakan SP3 tersebut adalah sah menurut hukum. 



Praperadilan diajukan oleh Pemohon karena pihak Termohon menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan bernomor : SP.Tap/379/XII/Dit Reskrim Um tertanggal 29 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Umar Surya Fana itu antara lain menyebutkan, menghentikan penyidikan atas nama terlapor Hj. Imas Aryumningsih. Perempuan kelahiran Subang Jawa Barat (67 tahun/19 Agustus 1950) yang saat ini menjabat Bupati Subang dituding ijazah SMA miliknya palsu. Alasan Termohon menghentikan kasus tersebut adalah hasil gelar perkara pada hari Jumat, 29 Desember 2017 bertempat di Ruang Rapat Gelar Perkara Dit. Reskrim Um Polda Jabar bahwa perkara yang dipersangkakan bukan merupakan tindak pidana, memberitahukan penghentian penyidikan kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat serta pihak-pihak yang terkait, dalam hal tersangka ditahan segera dikeluarkan dan benda sitaan dikembalikan kepada orang atau mereka dari siapa benda disita atau kepada mereka yang paling berhak. 


Dalam pertimbangannya, Dit. Reskrim Um Polda Jabar menyatakan bahwa pelapor hanya memberikan bukti pembanding berupa fotocopy ijazah dan tidak ada penjelasan dari lembaga yang berwenang bahwa ijazah Imas Sulaeman tersebut diduga palsu. Penyidik merujuk pada Permendikbud No. 14 Tahun 2017 Tentang Ijazah dan Sertifikasi hasil Ujian Nasional dan No. 29 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Fotocopy Ijazah/Surat Tamat Belajar Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Dan Penertiban Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah.



Imas Aryumningsih yang telah dilantik menjadi Bupati Subang pada 8 Juni 2917 itu dilaporkan ke Polda Jabar oleh Warlan dan Amri Malau dengan kuasa hukum Endang Supriadi ini sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LPB/530/VI/2017/Jabar tertanggal 7 Juni 2017 an. Pelapor Warlan. Dalam Laporannya, Warlan mengungkap sebagian bukti antara lain, surat nikah yang ditandatangani KUA pada 1 November 1969 atas nama Imas Aryumningsih. Tapi pada 8 November 1969 dikeluarkan ijazah atas nama Imas Sulaeman. Saat melaporkan, Warlan mempertanyakan, kenapa di surat nikah atas nama Imas Aryumningsih, tapi di ijazah namanya Imas Sulaeman. Harusnya kan sama. Memangnya sedang sekolah bisa nikah dulu ? Bukti ini harusnya jadi pertimbangan penyidik untuk memanggil terlapor,” ujarnya. Ijazah itu tidak ada nomor register dan tidak ada di stanbook. Padahal jika rusak harusnya ada berita acara (BA). Bukti lainnya, adalah fakta jika ijazah terlapor dipotong di bagian atas, di bagian bawah dan di pinggirnya. Bagian atas ijazah itu sangat penting. Karena bagian itu menerangkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 48 Tahun 1969, artinya itu menerangkan ijazah dikeluarkan sekitar tahun 1968/1969. Jika kemudian faktanya ijazah itu digunting atau dipotong. Perbuatan terlapor tersebut adalah merusak dokumen negara.



Sidang Praperadilan No. 1/Pid.Prap/2018/PN.Bdg yang dimulai pada 29/1/2018, saat ini memasuki agenda pembuktian dari Pemohon dan Termohon (2/2/2018). Perkara akan diputus oleh Hakim Dr. Jonlar Purba, SH., MH pada 6/2/2018.(Y CHS).