Sat,23 June 2018


Proses Hukum Terhadap Advokat Yang Diduga Merintangi Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi

Indofakta 2018-01-23 14:30:44 Serba Serbi
Proses Hukum Terhadap Advokat Yang Diduga Merintangi Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi

Advokat adalah salah satu penegak hukum yang bertugas memberikan bantuan hukum atau jasa hukum kepada masyarakat atau klien yang menghadapi masalah. Dalam sumpahnya, advokat bersumpah tidak akan berbuat palsu atau membuat kepalsuan, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam menjalankan tugasnya advokat memiliki hak dan kewajiban serta fungsinya sesuai Kode Etik Advokat Indonesia dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, yang mengatur bahwa Advokat tidak boleh melanggar aturan hukum yang berlaku. 

 

Profesi Advokat adalah profesi yang mulia (officium nobile), karena advokat mengabdikan dirinya kepada kepentingan masyarakat dan demi penegakan hukum yang berdasarkan kepada keadilan, serta turut menegakkan hak-hak asasi manusia. Di samping itu, advokat bebas dalam membela, tidak terikat pada perintah kliennya dan tidak pandang bulu terhadap terhadap kasus yang dibelanya. Namun dalam kenyataan, ada beberapa orang Advokat yang tidak dapat menjunjung tinggi idealisme dari profesi itu sendiri. Hal itu disebabkan karena faktor di luar dirinya yang begitu kuat dan kurangnya penghayatan advokat yang bersangkutan terhadap esensi profesinya.


 
Sekarang ini advokat sering dihadapkan pada pembelaan terhadap klien yang tersangkut kasus korupsi yang mana hal itu adalah bagian dari tugasnya sebagai bagian dari Sistem Peradilan Pidana. Namun tidak jarang Advokat berada pada kondisi dimana ia dihadapkan pada pilihan untuk menggunakan kemampuannya dalam meringankan atau membebaskan kliennya dari tuduhan tindak pidana korupsi dengan cara menghalang-halangi (berupaya menggagalkan) penyidikan tindak pidana korupsi. Penghalang-halangan penyidikan tindak pidana korupsi oleh advokat bisa diproses secara hukum akan tetapi proses tersebut harus berdasarkan prosedur yang resmi serta tidak boleh bertentangan juga dengan UU Advokat itu sendiri agar advokat dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, “karena penegakan hukum dengan cara melawan hukum juga tidak dapat dibenarkan secara hukum”.

 

Baru-baru ini semua media baik media cetak maupun elektronik sedang hangat-hangatnya memberitakan adanya Advokat yang dijadikan Tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi karena “diduga” merintangi proses penyidikan Tindak Pidana Korupsi, yaitu Advokat yang bernama Fredrich Yunaidi selaku mantan Kuasa hukum dari tersangka Setya Novanto yang diindikasikan / dipandang sengaja terlibat dalam tindak pidana merintangi penyidikan terkait kasus Mega Korupsi E-KTP dan dianggap melanggar pasal 21 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

 

Saya pikir seluruh Advokat di Indonesia ini baik itu dari Kongres Advokat Indonesia (KAI) maupun Peradi pasti setuju dengan adanya Pemberantasan Korupsi di Negara kita ini, namun Advokat juga tidak rela jika Profesinya atau Organisasinya “dikangkangi” atau dilecehkan serta tidak dihargai oleh instansi lain.
Jadi yang menjadi penyebab timbulnya pergunjingan ataupun perbedaan pendapat diantara para Advokat dengan KPK terkait penetapan status tersangka terhadap Advokat Frederik Yunaidi oleh KPK adalah seharusnya KPK berkordinasi lebih dahulu dengan Organisasi Advokat dimana Fredrich Yunaidi bernaung/terdaftar sebagai anggota Advokat apakah di organisasi KAI atau Peradi, agar organisasi Advokat bisa meneliti ataupun memberikan tindakan jika Advokat tersebut melanggar etika profesi dan jika memang ada pelanggaran hukum pidana yang dilakukan Advokat dimaksud silahkan diproses hukum,  jadi para Advokat bukanlah mencampuri perbuatan hukum yang dilakukan oleh Advokat Fredrich Yunaidi, karena bagaimanapun juga KPK haruslah menghargai serta menghormati organisasi Advokat maupun Instansi Penegak Hukum lainnya, harus diakui bahwa tidak ada yang kebal hukum di Negara Republik Indonesia ini. Tapi marilah kita dalam menegakkan hukum dengan tidak melanggar hukum. KPK harus sadar bahwa perkara yang ditanganinya adalah Kejahatan Luar Biasa (extra ordinary crime), untuk itu KPK-pun jangan memberi ruang atau celah-celah bagi pihak-pihak yang ingin melemahkan KPK itu sendiri, karena tindakan KPK dengan tidak berkordinasi dengan organisasi Advokat terkait adalah suatu keteledoran yang bisa menimbulkan persepsi bahwa KPK “arogan” jadi jika KPK salah dalam bertindak akan menjadi bumerang bagi KPK sendiri. Terlebih lagi Karena pasal yang disangkakan tersebut tersebut merupakan pasal yang cukup krusial untuk disalah gunakan dan bahkan dapat mengkriminalisasi pelaku, sehingga dalam menerapkannya harus lebih cermat dan hati-hati dengan bmemperhatikan unsur-unsur pasal tersebut.

 

UU No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat maupun UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, maupun KUHAP mengatur tentang keberadaan Advokat dalam menangani suatu proses penegakan hukum bagi seorang tersangka. Pasal 37 dan 38 UU Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa, setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum. Bahkan dalam perkara pidana, seorang tersangka sejak saat dilakukan penangkapan dan/atau penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan hukum. Dari uraian tersebut dapat di simpulkan bahwa yang di maksud dengan bantuan hukum adalah pelayanan hukum (legal service) yang diberikan oleh penasehat hukum dalam upaya memberikan perlindungan hukum dan pembelaan terhadap hak asasi tersangka/ terdakwa sejak ia ditangkap/ditahan sampai dengan diperolehnya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Jadi yang dibela dan diberi perlindungan hukum bukan kesalahan tersangka/terdakwa melainkan hak-hak hukumnya ataupun HAM-nya, sebagaimana diatur dalam Undang-undang. Dapat diketahui bahwa fungsi advokasi yang dilakukan seorang advokat dalam melaksanakan tugas sebagai salah satu dari empat pilar penegak hukum dalam melaksanakan undang-undang. Dengan demikian ketentuan Pasal 50 KUHP berlaku bagi seorang advokat dalam menjalankan tugasnya, ketentuan ini diperkuat dengan Pasal 16 UU No. 18 Tahun 2003 terkait Hak Imunitas Advokat. 

 

Pasal 50 KUHP : “barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana” dan 
Pasal 16 UU Advokat : “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan”.
Itikad baik yang dimaksud disini adalalah itikad baik dalam memberikan bantuan hukum demi penegakan hukum. Bantuan hukum yang diberikan advokat menurut pasal 3 UU No. 16 tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum : 
a. Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
b. Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum; 
c. Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan d. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

 

Sebagian Advokat ada yang beranggapan bahwa Pasal 21 Undang-Undang No.31 tahun 1999 yang disangkakan adalah Tindak Pidana Umum (yang substansinya sama dengan pasal 216 KUHP), karena tersangka Fredrich Yunaidi bukan pelaku Tindak Pidana Korupsi. Sehingga ada yang menganggap KPK (penyidik KPK) tidak mempunyai wewenang untuk melakukan Penyidikan terhadap tindak pidana umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi, karena hal tersebut didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 25 November 1992 No: 31 PK/Pid /1988, menyatakan “Dakwaan tindak pidana umum yang didasarkan atas Berita Acara Penyidikan yang batal demi hukum, yaitu Berita Acara Penyidikan yang bukan dibuat oleh Polisi Negara RI, tetapi dibuat oleh Jaksa yang tidak mempunyai wewenang untuk melakukan Penyidikan terhadap tindak pidana umum”,

 

Kriteria perbuatan yang dikategorikan merintangi proses penyidikan Tindak Pidana Korupsi Menurut pasal 21 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi : “Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).” Sedangkan kriteria perbuatan yang dikategorikan merintangi proses penyidikan Tindak Pidana berdasarkan pasal 216 Bab VIII KUHP Tentang Kejahatan Terhadap Penguasa Umum yang berbunyi : “Barangsiapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula dengan barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.”
Rumusan Pasal 21 Tindak Pidana Korupsi :
a. Setiap orang;
b. Dengan sengaja;
c. Mencegah, merintangi, atau menggagalkan;
d. Secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan; dan
e. Terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi.

 

Jadi pada hakikatnya Pasal 21 tidak berisi delik tentang tindak pidana korupsi karena yang dilarang adalah perbuatan mencegah, merintangi atau menggagalkan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan perkara korupsi. Tapi karena yang dirintangi dan digagalkan pelaku adalah proses penegakan hukum perkara korupsi, maka Pasal tersebut disebut tindak pidana lain terkait tindak pidana korupsi; dan Subjek yang dimaksud pada Pasal 21 dimaksud bisa siapa saja karena makna “setiap orang” tidak menunjuk kepada pelaku tertentu seperti polisi, jaksa penuntut umum, hakim, advokat, anggota DPR, Presiden, Menteri, Pegawai Swasta dan pihak-pihak lain. 

 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti mencegah,menghalang-halangi, dan menggagalkan adalah:
Mencegah artinya melakukan sesuatu yang nyata baik positif untuk menghindari sesuatu bahaya yang negatif.
Menghalang-halangi adalah mempersulit suatu tindakan yang akan dilakukan.
Menggagalkan adalah membuat suatu tindakan tidak mempunyai akibat atau membuat suatu tindakan yang telah di lakukan menjadi suatu kegagalan.

 

Bahwa hukum pidana kita juga  menganut asas Lex specialis derogat lex generalis, yang artinya walaupun perbuatan tersebut diatur dalam aturan pidana yang umum, namun diatur pula dalam aturan pidana yang khusus maka aturan yang khusus tersebutlah yang diterapkan.* 

 

Penulis :     Adin Sudiarjo Pakpahan,S.H.
    (Advokat dan Tenaga Ahli Hukum Pada UPT-P2TP2A Kota Bandung)

 

 

 

Berita Terkait