Munas Tarjih Muhammadiyah XXX Bahas Fikih Lalu Lintas

 Sun,19 August 2018


Munas Tarjih Muhammadiyah XXX Bahas Fikih Lalu Lintas

Indofakta 2018-01-18 16:07:43 Edukasi
Munas Tarjih Muhammadiyah XXX Bahas Fikih Lalu Lintas

YOGYAKARTA -- Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah bekerjasama dengan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan dan Universitas Muhammadiyah Makassar selenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) Tarjih Muhammadiyah XXX pada 23-26 Januari 2018 di Gedung Iqra' Universitas Muhammadiyah Makassar.

"Hal ini merupakan musyawarah yang diselenggarakan Majelis Tarjih dan Tajdid tingkat pusat atas nama pimpinan Persyarikatan Muhammadiyah," kata Prof Dr Yunahar Ilyas, Lc, MAg, di Kantor PP Muhammadiyah Jl Cik Ditiro Yogyakarta, Kamis (18/1). 

Dan, Munas Tarjih Muhammadiyah ini, menurut Yunahar, adalah satu forum yang diberi tugas dan wewenang penuh untuk membahas dan mengambil keputusan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah keagamaan.

Menurut Dr Khaerudin Hamsi, ketua panitia, Munas Tarjih Muhammadiyah XXX akan diakhiri dengan agenda pembacaan hasil sidang dan rekomendasi Munas.

Diikuti 268 orang terdiri dari PP Muhammadiyah, anggota Majelis Tarjih dan Tajdid tingkat pusat, utusan Majelis Tarjih dan Tajdid wilayah dan peninjau, kegiatan ini akan dibuka Ketua Umum PP Muhammadiyah Dr H Haedar Nashir, MSi.

Kali ini, seperti disampaikan Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Prof Dr H Syamsul Anwar, MA, tema yang diangkat adalah penguatan spiritualitas, perlindungan terhadap anak dan pengelolaan informasi menuju masyarakat berkemajuan.

Dari tema itu dijabarkan dalam bentuk kegiatan Munas Tarjih Muhammadiyah meliputi sidang komisi dan pleno: fikih perlindungan anak, fikih informasi dan tuntunan ibadah.

Dilanjutkan seminar fikih lalu lintas yang menghadirkan pembicara Korlantas Polri, Dr M Isran Ramli (pakar rekayasa transportasi dari Universitas Hasanuddin Makassar) dan Prof Dr Alyasa Abubakar (pakar hukum Islam).

Selain itu, Prof Dr M Din Syamsudin akan menyampaikan ceramah umum tentang politik transaksional dalam demokrasi Indonesia.

Rangkaian acara berikutnya adalah pemaparan manhaj tarjih oleh Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah Prof Dr H Syamsul Anwar, MA, dilanjutkan pembahasan materi fikih perlindungan anak, fikih informasi dan tuntunan ibadah dalam sidang komisi dan pleno.

Persoalan anak menjadi salah satu persoalan yang penting untuk diperhatikan. "Fenomena kasus tindak kekerasan terhadap anak, kejahatan seksual, anak berhadapan dengan hukum, masalah pengasuhan, pendidikan, kesehatan, napza dan pornografi, maka dibutuhkan dan dasar rujukan dalam menyikapi berbagai persoalan anak tersebut," papar Dewi Nurul dari Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah.

Masalah lain yang penting adalah pengelolaan informasi. Revolusi teknologi informasi (TI) membawa perubahan dahsyat yang ditandai oleh kompleksitas masalah pada semua ranah: sosial, budaya, ekonomi, politik dan keagamaan. Maka, perlu tuntunan memecahkan kompleksitas masalah akibat perubahan sosial tersebut. (Affan)

Berita Terkait