Wed,19 September 2018


DR H. Egy Sudjana, Dkk : Terdakwa Tidak Pernah Menerima SPDP

Indofakta 2018-01-17 18:25:53 Hukum / Kriminal
DR H. Egy Sudjana, Dkk : Terdakwa Tidak Pernah Menerima SPDP

BANDUNG - Terdakwa tidak pernah menerima SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan). Hal ini melanggar amanat Keputusan (MK) Mahkamah Konstitusi Nomor : 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2015. 

Hal tersebut diungkapkan oleh DR. H. Egy Sudjana, MSi, Dkk dihadapan Majelis Hakim yang diketuai I Dewa Gede S, SH.,MH (17/1/2018). Menurut Egy yang didampingi 3 orang sebagai Penasehat Hukum Subowo, Amd bin Sarmin (28), terdakwa juga dipersulit oleh Penyidik Polres Sukabumi dalam rangka mencari dan meminta bantuan hukum dari Penasihat Hukum yang dipercayainya, ini melanggar ketentuan Pasal 114 Kuhap; tidak diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan keterangan sesuai yang diketahui nya, ini melanggar Pasal 117 Kuhap; terdakwa telah dipersulit oleh Penyidik Reskrim Polres Sukabumi dalam memperoleh berkas perkara maupun BAP. Hal ini dilakukan oleh Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum, ini melanggar Pasal 72 Kuhap; Terdakwa tidak pernah diberitahukan secara resmi tentang perpanjangan penahanan baik kepada Penasihat Hukum maupun kepada Keluarganya, ini melanggar Pasal 24 ayat (4) Kuhap jo. Pasal 21 ayat (3) Kuhap; Terdakwa telah ditahan dengan sengaja dan melawan hukum oleh Penyidik padahal diketahui tidak ada alasan hukum untuk dilakukan perpanjangan penahanan karena pemeriksaan terhadap terdakwa dinyatakan telah cukup, ini melanggar Pasal 24 ayat (3) Kuhap dan terdakwa telah ditahan oleh Penyidik yang diduga dilakukan tanpa melalui proses gelar perkara sebagaimana mestinya, ini melanggar Pasal 45 ayat (2) Perkap 14/2012 Jo. Pasal 86 ayat (2)  Perkap 12/2009.

Ungkapan Egy tersebut tertuang dalam konteks Nota Keberatan/Eksepsi atas Surat Dakwaan No. Reg. PDS07-CIBAD/12/2017 terhadap Subowo. Menurut Jaksa Penuntut Umum (JPU) Isnan Herdian, SH, Mantan Kepala Desa Pengubahan Kabupaten Sukabumi itu didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi Anggaran Dana Desa sebesar Rp209.895.131,6. 

Dalam Eksepsinya, Egy menyatakan surat dakwaan itu kabur, tidak jelas dan agar Majelis Hakim mengabulkannya. Sidang akan dilanjutkan minggu depan dengan agenda Tanggapan dari JPU. (Y CHS).

Berita Terkait


 Terbaru