Wed,17 January 2018


Menteri LHK Siti Nurbaya Lakukan Pertemuan dengan Ketum PP Muhammadiyah

Indofakta 2018-01-09 06:38:02 Nasional
 Menteri LHK Siti Nurbaya Lakukan Pertemuan dengan Ketum PP Muhammadiyah

JAKARTA -- hari ini, Siti Nurbaya bersama jajaran eselon I KLHK dapat bersilaturahmi dengan Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Ini merupakan lanjutan setelah sebelumnya ada pertemuan di akhir tahun lalu. Kunjungan serupa juga dilakukan dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Siti Nurbaya ucapkan terimakasih kepada Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir, Sekretaris Umum Abdul Mu'ti, Ketua Majelis Lingkungan Hidup Hajriyanto, beserta pengurus Muhammadiyah lainnya. 

Pertemuan ini, menurut Siti Nurbaya, sangat inspiratif sekali. "Karena saya menerima banyak sekali masukan dan saran konstruktif. Selain itu, telah banyak inisiatif yang dilakukan Muhammadiyah untuk isu lingkungan hidup," papar Siti Nurbaya yang berharap ke depan kerjasama antara pemerintah dan Muhammadiyah dapat terlaksana dengan lebih konkrit lagi di antaranya untuk program perhutanan sosial, reforma agraria, pengelolaan sampah, dan persoalan lingkungan lainnya.

"Dengan kebersamaan, diharapkan kita menjaga kepentingan bangsa dan negara," kata Siti Nurbaya.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar, melakukan pertemuan dengan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, Senin (8/1/2018) di Jakarta yang dihadiri jajaran eselon I KLHK, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mukti serta pengurus lainnya.

Pertemuan ini telah diagendakan Menteri Siti Nurbaya guna menjalin kolaborasi bersama menjalankan program kerja pemerintah, khususnya di KLHK. Muaranya untuk menjaga kepentingan bangsa dan negara Indonesia.

''Saya berharap dapat masukan dan saran konstruktif serta aksi nyata di lapangan bersama Muhammadiyah untuk pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan,'' kata Siti Nurbaya.

Walaupun sebelumnya antara KLHK dan Muhammadiyah sudah sering bekerjasama, Siti Nurbaya berharap perlu ditingkatkan dan konkrit di antaranya untuk program perhutanan sosial, reforma agraria, pengelolaan sampah, dan persoalan lingkungan lainnya.

Pada kesempatan itu, Siti Nurbaya mengapresiasi banyak inisiatif yang sudah dilakukan Muhammadiyah. "Kekuatan menggerakkan masyarakat yang telah dilakukan Muhammadiyah perlu dukungan akses dari pemerintah. Oleh karenanya, penting untuk melakukan kerjasama karena Muhammadiyah begitu dekat dengan masyarakat,'' kata Siti Nurbaya.

Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, menyambut baik pertemuan dengan Menteri LHK Siti Nurbaya. "Diharapkan, ada langkah konkrit di lapangan setelah pertemuan ini," kata Haedar Nashir.

Dikatakan Haedar, sejak tahun 2000 Muhammadiyah sudah bekerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan mempunyai Majelis Lingkungan Hidup yang mengurusi isu penting tersebut. Selain itu, Muhammadiyah juga ikut melaksanakan program-program prolingkungan. 

''Kami sudah melakukan pelatihan mubaligh lingkungan, dan sudah beranggotakan lebih seribu orang. Selain itu, ada program Audit Lingkungan Mandiri Muhammadiyah atau ALiMM untuk bangunan ramah lingkungan serta pengembangan sekolah green school,'' jelas Haedar. 

Selain pendekatan fisik, Muhammadiyah juga menekankan pendekatan mental dalam pendidikan lingkungan. Muhammadiyah memiliki program sedekah sampah yang bermanfaat untuk menanamkan moral dan spiritual kepada masyarakat.

Ke depan, Muhammadiyah sangat tertarik untuk ikut mendukung dan membantu menjalankan program KLHK. Salah satunya program perhutanan sosial dan Tora. 

"Kami sangat optimis dengan kerja sama yang akan memberikan manfaat bagi masyarakat luas misalnya program redistribusi lahan,'' ucap Haedar.

Siti Nurbaya menyambut baik masukan yang diberikan PP Muhammadiyah. Diharapkan, hasil masukan dari temuan tim Muhammadiyah di lapangan segera dapat diambil langkah konkrit oleh pemerintah. 

''Kami sudah mendapatkan masukan. Selanjutnya, mana yang harus segera dilakukan dan dibicarakan. Konkritnya nanti langsung pertemuan antara Sekjen LHK dan Sekum PP Muhammadiyah," jelas Siti Nurbaya yang memastikan pemerintah terus mendorong pemberian akses legal pada rakyat untuk mengelola kawasan hutan, melalui program perhutanan sosial. 

Per 18 Desember 2017, akses legal lahan yang sudah terealisasi mencapai 1,33 juta hektare dari target 4,38 juta hektare hingga 2019. 

Pemerintahan Jokowi-JK juga telah mengalokasikan kawasan hutan seluas 12,7 juta hektar atau 10 persen dari luas kawasan hutan Indonesia untuk masyarakat melalui program perhutanan sosial dengan skema hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan adat, hutan tanaman rakyat dan hutan kemitraan. (*/affan)

 

 

Berita Terkait