Wed,17 January 2018


FH UAD Yogyakarta Menjadi Pendidikan Tinggi Hukum Terbaik

Indofakta 2018-01-08 10:19:46 Edukasi
FH UAD Yogyakarta Menjadi Pendidikan Tinggi Hukum Terbaik

YOGYAKARTA -- Gagasan dan konsepsi tentang kebudayaan konstitusi menjadi penting dalam studi mengenai hukum dan konstitusi bernegara. 

Para ahli hukum jangan hanya melihat dan membaca hukum dan konstitusi hanya dari segi bentuk formal dan formulasi tekstualnya saja, tapi juga kontekstualitas internal ide dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya serta kontekstualitas eksternal yang mempengaruhi perumusannya.

Hal itu disampaikan Prof Dr Jimly Asshiddiqie, SH, Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dalam kuliah umum milad ke-20 Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta, hari ini di Taman Budaya Yogyakarta (TBY).

Menurut Jimly, para ahli hukum jangan hanya membaca hukum dan konstitusi secara gramatikal tanpa kedalaman pembacaan secara kebudayaan. "Lebih dari itu, konstitusi sudah seharusnya juga dibaca secara filosofis, sosiologis, sosial ekonomis dan bahkan sosial budaya, sehingga perannya dalam membimbing proses pembangunan bangsa menuju kemajuan peradaban Indonesia berdasarkan Pancasila dapat benar-benar terwujud dengan efektif," papar mantan Ketua MK RI 2003-2009.

Ketika menyampaikan urgensi kebudayaan konstitusi dalam pendidikan dan pembangunan hukum Indonesia, guru besar tamu Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian dan Lembaga Administrasi Negara (LAN), mengatakan, aturan-aturan konstitusional dalam teks-teks konstitusi itu, memang mencerminkan budaya konstitusi yang memang hidup dalam masyarakat.

"Dan, demikian pula aturan-aturan normatif dalam teks-teks konstitusi itu terwujud dan diwujudkan dalam budaya politik, atau lebih tepatnya budaya konstitusi sehari-hari," kata Jimly, Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) 2015-2020.

Mantan Ketua DKPP periode 2012-2017, yang sedang siapkan buku "Konstitusi Keadilan Sosial", menjelaskan, sangat penting bagi kita untuk mengembangkan pemahaman mengenai budaya konstitusi. "Termasuk dalam memahami UUD negara Republik Indonesia tahun 1945," terang Jimly, yang menambahkan merumuskan teks-teks konstitusi hendaklah dilakukan dengan kesadaran kebudayaan.

Bagi Jimly, membaca teks-tels konstitusi juga tidak hanya dilakukan secara gramatikal. "Tapi juga dengan pembacaan kebudayaan," tandasnya.

Sementara itu Wakil Rektor III UAD, Dr Abdul Fadlil, MT, mengatakan, puncak milad ke-20 FH UAD mudah-mudahan prestasi yang telah diraih menjadi modal untuk meningkatkan lebih berkualitas lagi bagi dosen dan mahasiswa. 

"Saya berharap fakultas hukum UAD menjadi fakultas hukum yang unik di antara fakultas hukum di DIY dan Indonesia," kata Abdul Fadlil, yang menjelaskan ide-ide pemikiran di FH UAD mempunyai suatu keunikan yang membedakan fakultas hukum lainnya.

Pada kesempatan otu, WR III UAD memberi apresiasi kepada civitas FH UAD karena Presiden Mahasiswa UAD dari FH UAD. "Ini suatu kebetulan atau upaya yang dilakukan untuk jadi kader pemimpin di masa depan?" kata Fadlil yang berharap ke depan FH UAD jadi yang unggul dan baik.

Dekan FH UAD, Rahmat Muhajir Nugroho, SH, MH, mengatakan, tak sedikit hambatan dan rintangan yang harus dilalui dan akhirnya program studi ilmu hukum FH UAD dapat berdiri.

"Fakultas Hukum UAD tergolong masih muda, jika dibandingkan dengan fakultas hukum dari kampus lainnya di Yogyakarta baik negeri maupun swasta," jelas Rahmat Muhajir Nugroho yang menambahkan usia 20 tahun tidak bisa dibandingkan yang telah berusia 50 atau 70 tahun.

Namun demikian, kata Rahmat Muhajir, geliat dan pertumbuhan FH UAD mulai terlihat. "Dan tentu saja perlu terus didorong agar semakin maju dan berkembang sejajar dengan kampus lain yang lebih dulu lahir dan memiliki eksistensi.

Menurut Rahmat, prodi ilmu hukum FH UAD menjadi prodi ilmu hukum yang unggul dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan ketrampilan hukum, berwawasan global, berbasis pada nilai ke-Islaman serta dijiwai semangat pembaharuan. (Affan)

Berita Terkait