Sun,21 January 2018


LBH Demak Raya pertanyakan, dasar penilaian Kabupaten Demak, mendapatkan Kabupaten peduli HAM 2017

Indofakta 2017-12-22 17:33:38 Daerah
LBH Demak Raya pertanyakan, dasar penilaian Kabupaten Demak, mendapatkan Kabupaten peduli HAM 2017

DEMAK -- Terpasangnya baliho besar dengan tulisan Kabupaten Demak peduli terhadap Hak azasi manusia mendapat tanggapan dari LBH Demak Raya yang selama ini bergerak di dalam pendampingan masyarakat yang tidak mampu dalam perlindungan, pemajuan, penegakan, pemenuhan dan penghormatan Hak Manusia khususnya di Kabupaten Demak. 

Anwar Sadad selaku Sekretaris LBH Demak Raya mempertanyakan kriteria yang digunakan untuk menilai suatu daerah mendapatkan kategori ramah HAM, menurut catatan Anwar Kabupaten Demak memiliki beberapa dosa yang seharusnya itu menjadikan penilaian oleh tim Kemenkumham dan menjadikan dasar penilaian, " katanya sesuai rilis yang diterima indofakta, ( 22/12/17)

Dosa pertama Pemkab Demak tidak menjunjung tinggi Hak Pedagang Kaki Lima (PKL) Kyai Singkil yang digusur tanpa ada solusi yang tepat dan masih terkatung katung sampai saat ini. Dosa Kedua adalah sampai dengan hari ratusan calon perangkat desa di kabupaten Demak juga tidak jelas nasibnya karena buruknya system birokrasi yang ada di Kabupaten Demak, yang jelas ini juga merugikan dan masyarakat terlanggar Hak haknya, dan yang terakhir adalah Pemkab Demak sampai saat ini tidak memiliki Peraturan Daerah tentang bantuan hukum untuk warga miskin, padahal di dalam Undang undang bantuan hukum Nomor 16 tahun 2011 dan perda jawa Tengah Nomor 7 tahun 2014 sudah ada, bahkan di Kabupaten atau kota dijawa tengah pun sudah ada Perda tentang bantuan hukum, karena dalam catatan sejarah penegakan hukum sering melanggar Hak Asasi Manusia khususnya bagi warga miskin yang tidak mendapatkan pendampingan hukum hal ini tentu menjadi penting dalam penilaian Kabupaten Ramah HAM. Sebaiknya baliho Bupati Demak terkait penghargaan Peduli HAM diturunkan dan diganti dengan ucapan yang lain yang berguna bagi masyarakat Kabupaten Demak, karena dengan catatan merah Demak belum layak mendapatkan penghargaan tersebut

Sementara itu menurut Nanang Nasir Kepala Kantor LBH Demak Raya menyampaikan Pemberian Kabupaten/Kota Peduli HAM yang diberikan oleh pemerintah  telah dicanangkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kriteria Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Permenkumham Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM.

Nanang menambahkan
Paradigma mengenai prinsip-prinsip HAM juga harus dimiliki oleh seluruh kepala daerah untuk mewujudkan kota/kabupaten ramah HAM. Sederhananya, kota/kabupaten ramah HAM bukan hanya merubah “wajah” kota menjadi lebih indah melalui pembangunan infrastruktur, namun kepala daerah tersebut juga harus menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi warga kotanya, lalu pertanyaanya adalah apakah Pemkab Demak sudah melakukan itu, tutup Nanang. ( LBH Dk/ Mzr)

Berita Terkait


 Terbaru