Wed,17 January 2018


BPI-KPNPA : BEBAN ASET TAK JELAS KOTA BANDUNG RAIH OPINI WDP

Indofakta 2017-12-11 11:03:42 Serba Serbi
BPI-KPNPA : BEBAN ASET TAK JELAS KOTA BANDUNG RAIH OPINI WDP

BANDUNG - Kota Bandung bersama Kabupaten Bandung, KBB (Kabupaten Bandung Barat) dan Kabupaten Subang mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) untuk Tahun Anggaran 2016. Penetapan keempat  oleh BPK (Badan Pengawasan Keuangan) RI tersebut tentu saja berdasarkan penilaian objektif tanpa diboncengi oleh hal-hal di luarnya.

 

Atas status yang disandang keempat wilayah tersebut, Yunan Buwana selaku Ketua BPI-KPNPA (Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran) Provinsi Jawa Barat berpendapat, ke empat kota/kabupaten tersebut mendapatkan opini WDP dari BPK pada Tahun Anggaran 2016 sedangkan 23 daerahnya dinyatakan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini WDP yang disandang 4 daerah tersebut disebabkan beban Aset yang tidak jelas dan tidak diketahui keberadaannya sangat besar nilainya serta pengelolaan Dana Bos yang sangat besar tapi belum memadai pelaporannya serta diragukan kebenarannya.

 

Kepada indofakta online (11/12/2017) Yunan mengatakan, hasil penelitian untuk Kota Bandung aset-aset yang tidak diketahui keberadaannya terjadi pada masa periode Walikota/Pemerintahan terdahulu. Khusus untuk 3 daerah lainnya (Kabupaten Bandung, KBB dan Subang ) menunjukan belum maksimal dan cenderung tidak ada upaya untuk memperbaiki kondisi yang ada. 

 

Selanjutnya Yunan menggaris bawahi ditetapkannya Kota Cirebon dengan predikat WTP pada Tahun Anggaran 2016 padahal di Tahun Anggaran 2015 masih ada Rp370 milyaran lebih data aset yang masih carut marut namun dalam Tahun Anggaran 2016 dinyatakan WTP. Untuk itu kami akan coba teliti lagi berdasarkan laporan TA 2016 khususnya untuk Kota Cirebon ujarnya mengakhiri.

 

Dalam paparan Ketua BPK Perwakilan Jawa Barat Arman Syfa mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan pemeriksaan dengan menerapkan Peraturan Pemerintah No 71/2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dimana tahun 2015 merupakan tahun pertama bagi Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia menerapkan akuntansi berbasis aktual, yakni penetapan sistem akuntansi pada penyajian laporan keuangannya.

 

Arman Syfa beserta jajaran BPK Perwakilan Jawa Barat pada acara Media Workshop bertajuk : "Mekanisme Perumusan Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (8/12/2017), " menerangkan bahwa dalam penerapan berbasis Aktual, permasalahan yang masih ditemukan di lingkungan pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat diantaranya adalah masalah penyusutan atas rehabilitasi atau renovasi aset tetap dan masalah penyajian Dana BOS dan dana lainnya di Luar APBD. 

 

Pada acara yang dihadiri berbagai media termasuk indofakta online, para humas Pemda dan Lsm itu, Arman berujar, "temuan yang masih perlu memperoleh perhatian diantaranya adalah pembukaan rekening oleh bendahara SKPD tanpa melalui persetujuan kepala daerah dan/atau BUD, aset tetap tanah yang masih belum bersertifikat, fasos fasum yang belum diserahterimakan, kesalahan alokasi penganggaran, dan pengelolaan atas PBB P2. Permasalahan tersebut masih ditemukan pada 12 entitas yang diperiksa, namun nilainya tidak material pada sejumlah entitas sehingga BPK masih dapat memberikan

 

Adapun ke-23 yang meraih opini WTP adalah Kabupaten Bogor,
Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi
Cikarang, Kabupaten Pangandaran, Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Cimahi  Kota Tasikmalaya dan
Kota Banjar. ( Y CHS).

Berita Terkait