Thu,14 December 2017


Para Pejabat Sumedang Ikuti Sosialisasi LHKPN

Indofakta 2017-12-06 18:16:08 Daerah
Para Pejabat Sumedang Ikuti Sosialisasi LHKPN

SUMEDANG -- Para pejabat di lingkup Pemerintahan Kabupaten Sumedang mengikuti Sosialisasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) secara elektronik Tahun 2017 di Aula Tampomas IPP Setda Kab. Sumedang, Rabu (6/12).

Kegiatan tersebut dibuka secara langsung oleh Bupati Sumedang, H. Eka Setiawan dengan didampingi Sekda Kab. Sumedang, H. Zaenal Alimin, MM dan Spesialis LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK).

Dalam sambutannya, Bupati Eka mengatakan para pejabat negara mempunyai peranan pnting yang sangat menentukan dalam penyelenggaraan negara dengan tujuan untuk mencapai cita-cita perjuangan bangsa dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945.

“Dalam mewujudkan penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, para pejabat negara memiliki kewajiban untuk menjalankan fungsi ekskutif, legislatif dan yudikatif dengan memberikan laporan sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan serta sebagai instrumen dalam upaya pencegahan korupsi,”kata Eka.

Dikatakan Eka, melalui sosialisasi LHKPN, para pejabat Sumedang diharapkan dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai implementasi dari transparansi dalam pengelolaan harta kekayaan serta untuk menyajikan informasi yang bermnfaat bagi para pengguna laporan harta kekayaan.

“Sosialisasi ini bertujuan untuk penguatan pemerintahan di Kabupaten Sumedang terkait peraturan KPK Nomor 07 Tahun 2016 tentang tata cara pendaftaran, pengumuman dan pemeriksaan LHKPN. Pengisian LHKPN merupakan kewajiban seluruh pejabat penyelenggara negara yang tujuannya sebagai sarana kontrol para pejabat,”ujar Eka.

Disampaikan Eka lebih lanjut tujuan lain dari sosialisasi LHKPN adalah untuk mewujudkan penyelenggara negara yang taat kepada azas-azas umum agar terbebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme serta perbuatan-perbuatan tercela lainnya. “Setiap penyelenggara negara dituntut untuk melaporkan harta kekayaan melalui format LHPKN yang ditetapkan oleh KPK,’’ujar Eka.

Sementara itu, Spesialis LHKPN KPK, Benhardy Saragih dalam paparannya menyampaikan tujuan dan manfaat LHKPN adalah untuk mewujudkan negara yang bersih, sebagai instrumen transparansi dan manajemen SDM, instrumen pengawasan serta sebagai instrumen akuntabilitas.

“Para pejabat seperti  direksi, komisaris  dan pejabat struktiral lainnya pada pemerintahan, BUMN, BUMD diwajibkan untuk mengisi LHKPN ,”kata Benhardy.

Menurutnya, hal tersebut didasari oleh peraturan mahkamah agung RI nomor 13 Tahun 2016 tentang tata cara penanganan perkara tindak pindana oleh korporasi yaitu tentang cara penanganan tindak pidana korupsi, korporasi induk, mengakomodir perubahan dalam korporasi seperti penggabungan korporasi atau peleburan, pemisah korporasi serta pembubaran korporasi. 

“Pelaporan Harta Kekayaan sebagai perangkat pencegahan diharuskan lapor harta kekayaan dengan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku,”katanya.(rls/hms)

 

Berita Terkait