Thu,14 December 2017


Komitmen Muhammadiyah terhadap Kaum Disabilitas

Indofakta 2017-11-24 19:11:28 Daerah
Komitmen Muhammadiyah terhadap Kaum Disabilitas

YOGYAKARTA - Majelis Pemberdayaan Masyarakat Muhammadiyah (MPM) Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang bekerja untuk pemberdayaan masyarakat, memberikan perhatian serius bagi kaum marjinal, termasuk di dalamnya bagi para penyandang disabilitas. 

MPM PP Muhammadiyah juga aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat marjinal -- termasuk penyandang disabilitas -- dan aktif mendorong upaya pada amal usaha Muhammadiyah lain untuk memperhatikan para penyandang disabilitas. Selain itu, MPM PP Muhammadiyah juga aktif dalam advokasi pada kelompok marjinal.

Ketua Majelis Pemberdayaan Masyarakat PP Muhammadiyah, Dr M Nurul Yamin, MSi, yang didampingi Dr Trisno Raharjo, SH, MHum (Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah) dan Dr Arni Surwanti, MSi (Ketua Divisi Disabilitas MPM PP Muhammadiyah), menyatakan, keberadaan penyandang disabilitas kurang terlihat. "Karena sistem pendataan yang tidak valid," tandas Nurul Yamin kepada jurnalis di aula Kantor PP Muhammadiyah Jl KH Ahmad Dahlan, Jum'at (24/11).

Berdasarkan Word Report On Disability tahun 2011, jumlah penyandang disabilitas adalah sebesar 10-15 persen dari total jumlah penduduk, merupakan jumlah yang cukup besar. 

Kepedulian MPM PP Muhammadiyah terhadap penyandang disabilitas tidak lepas dari kondisi penyandang disabilitas saat masih menghadapi persoalan yang berkenaan dengan penghidupan dan kesejahteraan mereka.

"Penyandang disabilitas merupakan sangat dekat dengan kerentanan," kata Arni Surwanti, yang menambahkan kondisi disabilitas dapat meningkatkan seorang individu atau keluarga pada gilirannya dapat membuat dampak dari kemiskinan menjadi jauh lebih sulit.

Menurut Arni Surwanti, Majelis Pemberdayaan Masyarakat PP Muhammadiyah berperan dalam tiga level upaya pemberdayaan. "Yaitu, pada level kebijakan, pada level organisasi dan pada level individu," jelas Arni.

Adanya kebijakan di tingkat internasional, regional dan nasional, harapannya hak penyandang disabilitas dapat segera terwujud. "Namun perjalanan untuk sampai ke sana sangat lamban," tambah Arni lagi. 

Seperti disampaikan Trisno Raharjo, belum semua komponen masyarakat memahami permasalahan penyandang disabilitas dan memahami berbagai kebijakan yang  ada. "Sehingga implementasi dari kebijakan-kebijakan tersebut masih jauh dari yang diharapkan," kata Trisno Raharjo.

Oleh karena itu, menurut Trisno, diperlukan kebijakan sampai di tingkat kabupaten agar lebih operasional dan menjadi salah satu yang menjadi perhatian MPM PP Muhammadiyah. 

Dengan bekerja sama dengan organisasi penyandang disabilitas  dan organisasi kemasyarakatan, MPM PP Muhammadiyah aktif mendorong terujudnya Perda perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di tingkat kabupaten dan kota di DIY. 

'"Dan alhamdulillah, tiga dari lima kabupaten dan kota di DIY telah mengesahkan Perda disabilitas. Upaya ini juga akan dilakukan masifikasi ke daerah lain," kata Nurul Yamin. 

Penguatan organisasi penyandang disabilitas merupakan hal lain yang penting dilakukan. Peran penyandang disabilitas melalui organisasinya dalam pengambilan keputusan pembangunan, tidak bisa dinafikan. "Karena merekalah yang sangat mengetahui apa kebutuhan mereka," tandas Nurul Yamin. 

Penguatan organisasi penyandang disabilitas untuk menjamin partisipasi dalam masyarakat, juga menjadi pendekatan yang sangat penting, selain pendekatan pemberdayaan secara individu melalui peningkatan kapasitas pendidikan keagamaan dan pemberdayaan ekonomi. 

Bagi Trisno Raharjo, advokasi berkelanjutan terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas antara lain pemberlakuan pendidikan kebencanaan bagi penyandang disabilitas di sekolah luar biasa dan sekolah inklusi menjadi salah satu dari sekian banyak program yang dilaksanakan MPM PP Muhammadiyah. 

Mainstraiming issue disabilitas di berbagai kalangan, temasuk amal usaha di lingkungan Muhammadiyah, juga secara terus-menerus dilakukan.

Berkaitan hal itu, Majelis Pemberdayaan Masyarakat PP Muhammadiyah menyelenggarakan kegiatan memperingati Hari Internasional Penyandang Disabilitas yang akan diselenggarakan pada 26 Nopember 2017. 

"Tujuannya untuk meningkatkan kesadaran pada semua pihak tentang isu-isu disabilitas, hak-hak fundamental para penyandang disabilitas dan integrasi para penyandang disabilitas di dalam setiap aspek kehidupan utama seperti  aspek sosial, politik, ekonomi dan status budaya," papar Nurul Yamin.

Mengacu pada tema nasional, untuk tahun 2017 ini, tema yang dipilih adalah menuju masyarakat inklusif, tangguh dan berkelanjutan.

Kegiatan memperingati Hari Disabilitas Internasional ini dilakukan secara inklusi dengan melibatkan penyandang disabilitas di Yogyakarta bersama dengan dampingan MPM PP Muhammadiyah yang lain. "Kegiatan ini menjadi salah satu dorongan untuk mewujudkan masyarakat yang inlusif dan berkelanjutan dapat terwujud," jelas Nurul Yamin. (Affan)

 

 

 

Berita Terkait