Thu,14 December 2017


DIKERJAKAN TANPA IJIN KONSORSIUM ARM MINTA PEMBANGUNAN KAMPUS II UIN SGD BANDUNG DISEGEL

Indofakta 2017-11-15 19:27:06 Serba Serbi
DIKERJAKAN TANPA IJIN KONSORSIUM ARM MINTA PEMBANGUNAN KAMPUS II UIN SGD BANDUNG DISEGEL

BANDUNG -- Meski Pembangunan kampus II Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati (UIN SGD) di Kota Bandung hampir rampung ternyata masih menyisakan persoalan perijinan. Proyek yang menelan biaya tak kurang dari Rp35,4 milyar itu diduga keras tidak mempunyai IMB (Izin Mendirikan Bangunan) sehingga melanggar ketentuan yang berlaku di kota Bandung sesuai dengan Perda No. 12 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Peraturan Daerah Kota Bandung No 18 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011 - 2031.


Tak adanya IMB, Lsm Konsorsium Aliansi Rakyat Menggugat (ARM) lalu menyurati Pemerintah Kota Bandung. Dalam surat bernomor : 0098/B/Usulan dan Desakan/ARM/XI/2017 tertanggal 14 November 2017  yang ditujukan kepada Kasatpol PP Kota Bandung, perihal : Laporan Dugaan Perijinan Pada Proyek Pembangunan Gedung Pasca Sarjana Kampus II UIN SGD dan Mendesak Pemerintah Kota Bandung Melalui Instansi Terkait Untuk Memberikan Sanksi Tegas Berupa Penyegelan dan Pembongkaran terhadap pembangunan Gedung Pasca Sarjana Kampus II UIN SGD Bandung Yang Saat ini Dikerjakan Tanpa Ijin, Konsorsium ARM meminta agar Pemerintah Kota Bandung bertindak tegas. 


Menurut Mujahid, Pemerintah Kota Bandung,  harus menegakkan peraturan yang sudah ditentukan demi tegak dan berwibawanya Perda tersebut. Ketentuan lebih tegasnya juga sudah ada yaitu Perwal  (Peraturan Walikota) No. 548 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Sanksi Administratif Dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung sebagai Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaannya yang jelas-jelas ditandatangani oleh M. Ridwan Kamil, kata Ketua Umum Konsorsium ARM, Furqon Mujahid (15/11/2017). 


Sebagai lembaga yang peduli akan penegakan peraturan yang berlaku, Konsorsium ARM sebelumnya pada tanggal 27 Oktober 2017 lalu telah menyurati pihak UIN SGD. Melalui Surat No. 0061/B/Konfirmasi/ARM/X/2017 dengan Hal : Dugaan Pelanggaran Perijinan dan Dugaan Tindak Pidana Korupsi dan Penyimpangan Anggaran Pada Gedung Pascasarjana Kampus II UIN Sunan Gunung Djati Bandung TA 2016 - 2017, ARM yang ditujukan kepada Rektor UIN SGD. Dalam surat tersebut ARM mempertanyakan tidak adanya plang proyek pembangunan gedung di lokasi proyek yang mengindikasikan tidak adanya keterbukaan/transparansi. ARM juga menduga telah terjadi KKN antara pihak UIN SGD dengan PT. Amber H sebagai pelaksana pembangunan denga indikasi bahwa perusahaan tersebut pada tahun 2016 telah melakukan wan prestasi atas pembangunan Gedung Kampus II tapi nyatanya PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) pada tahun 2017 masih melaksanakan pembangunan pada objek yang sama.


Untuk menegakkan aturan  Perda dan Perwal, ARM bersama dengan 9 (sembilan) lembaga lainnya mendesak agar Pemerintah Kota Bandung Sesegera mungkin melakukan Penyegelan dan Pembongkaran terhadap Proyek Pembangunan Kampus II (kampus Pasca Sarjana) UIN SGD tersebut, kata Mujahid.


"Proyek Pembangunan Kampus II UIN SGD tersebut dipastikan tidak memiliki Ijin dan telah diperkuat dengan adanya pernyataan dari PPK Proyek tersebut yang juga menjabat sebagai Dekan Fakultas Tarbiyah pada UIN SGD yang menyatakan jika ijin tersebut sedang dalam proses pengurusan.
Hal ini memperkuat dugaan bahwa benar gedung tersebut belum mengantongi perijinan namun telah di bangun hingga hampir selesai saat ini," ujarnya.


Untuk pengurusan ijin itu tidak sebentar. " Saya yakin sampai dengan proyek itu selesai IMB nya belum beres. "Masih menurutnya, Ada kekhawatiran jika telah terjadi unsur pembiaran yang dilakukan oleh Pemkot Bandung atas tidak tersentuhnya proyek tersebut hingga saat ini dan hampir rampung pembangunannya namun tidak atau belum mengantongi ijin.


"Ada hal yang sangat menggelitik kami dari jawaban dan penjelasan dari PPK yang juga menjabat sebagai Dekan Fakultas Tarbiyah yang mengatakan bahwa masalah perijinan tsb merupakan tanggungjawab dari pihak ketiga (kontraktor), dan dalam penjelasan tersebut juga pihak UIN melalui PPK proyek tersebut mengatakan jika IMB proyek dimaksud saat ini sedang di urus oleh pihak ketiga (PT. AMHA). Ironis sekali pernyataan dari pihak UIN SGD tersebut. Saat dikunjungi indofakta online ke lokasi proyek  pada 10/11/2017 lalu, tidak ada person yang bersedia menjawab konfirmasi yang diajukan. Beberapa nama disebut yaitu Ranto dan Bambang yang bersangkutan tidak berada di tempat. Demikian juga saat dikunjungi ke kantor PT. Amber Hasya di Gegerkalong Hilir Kota Bandung (6/11/2017), karyawan di tempat itu tidak berkenan menjawab konfirmasi, "harus ketemu dengan pihak legal perusahaan", ujar resepsionis di situ. (Y CHS).

Berita Terkait