Thu,14 December 2017


Ratusan Buruh harapkan UMK naik 31%

Indofakta 2017-11-15 16:09:39 Daerah
Ratusan Buruh harapkan UMK naik 31%

SUMEDANG -- Ratusan buruh yang tergabung dalam Aliansi Pekerja Buruh Sumedang (APBS) pada Rabu 15 November 2017 pagi, mendatangi Induk Pusat Pemerintahan untuk menyuarakan kenaikan UMK  pada tahun 2018 sebesar 31% dari UMK tahun 2017.

Para buruh yang tergabung ke dalam Serikat Pekerja Nasional (SPN), Serikat Pekerja Seluruh Indonesian (SPSI), SPP Gremedia, SPSI LEM, FSP RTNM (SPSI), dan Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) saat itu berorasi dan menyuarakan Aspirasi mereka untuk menolak Peraturan Pemerintah No.78 tahun 2015 tentang Pengupahan, menolak upah padat karya, menetapkan kenaikan UMK Sumedang sebesar 31% dari UMK 2017, menetapkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Sumedang maret 2018, Stop Outosourching, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan magang.

Kami hadir di tempat ini adalah untuk dengan tegas menolak PP. No. 78 Tahun 2015 yang kami nilai tidak berpihak kepada kaum buruh, serta menuntut UMSK dan ditiadakannya sistem outsourching, ucap salah seorang koordinator demo yang merupakan Ketua SPSI Sumedang, Guruh Hudiyanto.

Slamet Priyanto (47), salah seorang demonstran lainnya mengungkapkan keinginannya untuk menyuarakan aspirasi buruh untuk kenaikan upah. Menurut Slamet, Kedatangan APBS ke IPP untuk menemui orang nomor satu di Sumedang untuk menyampaikan aspirasi mereka secara langsung.

Upah kami pada tahun 2017 mencapai Rp. 2.463.410 dan kami mengharapkan dengan kenaikan UMK sebesar 31% hidup kami menjadi sejahtera, ungkap Slamet.

Setelah sempat tertahan beberapa lama di halaman kantor IPP Sekretariat Daerah, tepat pada pukul 12.17, para Kordinator Lapangan Ketua SPSI Sumedang Guruh Hudiyanto, Ketua KASBI Slamet Priyanto dan ketua SPN Farizan serta beberapa perwakilan buruh lainnya akhirnya diterima langsung oleh Bupati Sumedang H.Eka Setiawan, Asisten Pemerintahan, Asisten Pembanguanan,  Kadisnakertrans, Kabid Hubungan Industrial didampingi Kabag Ops Polres dan Kompol Isman dengan menggunakan tempat di Ruang Cakrabuana IPP Setda, Rabu, (15/11).

Dalam pertemuan tersebut, Ketua SPSI, Guruh Hudiyanto mengatakan dengan ditetapkannya UMK tahun 2017, telah terjadi penolakan yang begitu besar dari para buruh secara Nasional maupun daerah-daerah terkait dengan Peraturan Pemerintah No.78 tahun 2015 tersebut.

Saat ini di tahun ke 2 dari pada pelaksaan PP 78 tahun 2015 kami mengarapkan bahwa secara mekanisme penetapan upah minimum yang akan di rekomendasikan kepada gubernur agar dapat mengabaikan mekanisme PP no 78, serta merekomendasikan UMK tahun 2018 mengalami kenaikan 31% dari UMK tahun sebelumnya, terangnya. 

Masih menurut Guruh, kenaikan upah minimum setiap tahunnya bagi buruh merupakan penyesuaian terhadap kenaikan harga-harga sembako dan kebutuhan hidup lainnya.

Kami meminta kenaikan sebesar 31% dari UMK sebelumnya bukan tanpa alasan tertentu, tetapi kami sudah melakukan survey ke pasar dan Toko/Supermarket dan kami melihat kenaikan kisaran 31% dari harga harga sembako tersebut, imbuhnya.

Sementara itu Bupati Sumedang H. Eka Setiawan saat menerima para demonstran mengatakan bahwa dirinya akan menanggapi aspirasi yang diajukan oleh para buruh. Menurut Bupati, segala aspirasi dari para buruh akan pemda tampung dan dicarikan solusi yang terbaik untuk memecahkan permasalahan kenaikan UMK tersebut.

Saya minta waktu untuk mengkaji semua yang diminta oleh para buruh, sebagai pimpinan Daerah saya tidak mungkin melanggar aturan dan kebijkan yang dikeluarkan pihak pusat karena itu bukan ranah saya. Dan mudah-mudahan masalah ini akan cepat selesai,tandasnya.

Menanggapi pernyataan Bupati, Dodi (SPSI) mengatakan bahwa memang Bupati tidak akan bisa mengubah PP. 78, namun Dodi menuntut Bupati Eka agar membuatkan surat edaran yang meminta pihak perusahaan agar dapat menaikkan upah sampai dengan 31 persen.

Memang kalau urusan PP. 78 itu sudah mutlak dan tidak mungkin untuk diubah oleh Bupati, namun kami mohon Bupati juga membuat surat edaran ke tiap perusahaan sehingga perusahaan bisa menaikkan upah sebanyak 31 persen, tukasnya. (hms/rls)

Berita Terkait