Tue,21 November 2017


WALIKOTA BANDUNG HARUS BONGKAR PEMBANGUNAN PROYEK KAMPUS UIN SGD

Indofakta 2017-11-07 16:31:53 Hukum / Kriminal
 WALIKOTA BANDUNG HARUS BONGKAR PEMBANGUNAN PROYEK KAMPUS UIN SGD

BANDUNG - Walikota Bandung diminta membongkar kegiatan proyek pembangunan kampus II Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati di Bandung. Proyek yang menelan biaya tak kurang dari Rp35,4 milyar itu diduga keras tidak mempunyai IMB (Izin Mendirikan Bangunan) sehingga melanggar ketentuan yang berlaku di kota Bandung sesuai dengan Perda No. 12 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Peraturan Daerah Kota Bandung No 18 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011 - 2031.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum ARM (Aliansi Rakyat Menggugat), Furqon Mujahid kepada indofakta online (7/11/2017). Menurut Mujahid, Walikota Bandung, M. Ridwan Kamil harus menegakkan peraturan yang sudah ditentukan demi tegak dan berwibawanya Perda tersebut. Ketentuan lebih tegasnya juga sudah ada yaitu Perwal  (Peraturan Walikota) No. 548 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Sanksi Administratif Dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung sebagai Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaannya yang jelas-jelas ditandatangani oleh M. Ridwan Kamil. 

Sebagai pihak yang peduli akan penegakan peraturan yang berlaku, pada tanggal 27 Oktober 2017 lalu ARM telah menyurati pihak UIN. Melalui Surat No. 0061/B/Konfirmasi/ARM/X/2017 dengan Hal : Dugaan Pelanggaran Perijinan dan Dugaan Tindak Pidana Korupsi dan Penyimpangan Anggaran Pada Gedung Pascasarjana Kampus II UIN Sunan Gunung Djati Bandung TA 2016 - 2017, ARM yang ditujukan kepada Rektor UIN SGD. Dalam surat tersebut ARM mempertanyakan tidak adanya plang proyek pembangunan gedung di lokasi proyek yang mengindikasikan tidak adanya keterbukaan/transparansi. ARM juga menduga telah terjadi KKN antara pihak UIN SGD dengan PT. Amber H sebagai pelaksana pembangunan denga indikasi bahwa perusahaan tersebut pada tahun 2016 telah melakukan wan prestasi atas pembangunan Gedung Kampus II tapi nyatanya PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) pada tahun 2017 masih melaksanakan pembangunan pada objek yang sama.

Untuk menegakkan aturan  Perda dan Perwal, ARM bersama dengan 9 (sembilan) lembaga lainnya mendesak agar Pemerintah Kota Bandung Sesegera mungkin melakukan Penyegelan dan Pembongkaran terhadap Proyek Pembangunan Kampus II (kampus Pasca Sarjana) UIN SGD tersebut, kata Mujahid.

"Proyek Pembangunan Kampus II UIN SGD tersebut dipastikan tidak memiliki Ijin dan telah diperkuat dengan adanya pernyataan dari PPK Proyek tersebut yang juga menjabat sebagai Dekan Fakultas Tarbiyah pada UIN SGD yang menyatakan jika ijin tersebut sedang dalam proses pengurusan.
Hal ini memperkuat dugaan bahwa benar gedung tsb belum mengantongi perijinan namun telah di bangun hingga hampir selesai saat ini," ujarnya.

Masih menurutnya, Ada kekhawatiran jika telah terjadi unsur pembiaran yang dilakukan oleh Pemkot Bandung atas tidak tersentuhnya proyek tersebut hingga saat ini dan hampir rampung pembangunannya namun tidak atau belum mengantongi ijin.

"Ada hal yang sangat menggelitik kami dari jawaban dan penjelasan dari PPK yang juga menjabat sebagai Dekan Fakultas Tarbiyah yang mengatakan bahwa masalah perijinan tsb merupakan tanggungjawab dari pihak ketiga (kontraktor), dan dalam penjelasan tersebut juga pihak UIN melalui PPK proyek tersebut mengatakan jika IMB proyek dimaksud saat ini sedang di urus oleh pihak ketiga (PT.AMHA). Ironis sekali pernyataan dari pihak UIN SGD tersebut ...

Dengan tuntutan agar Pemkot Bandung Sesegera mungkin melakukan PENYEGELAN dan PEMBONGKARAN atas proyek gedung dimaksud.

Berdasarkan hal tsb, maka kami dari ARM bersama dengan Sembilan Organisasi/lembaga mendesak agar sesegara dilakukan penyegelan dan Pembongkaran atas proyek tsb. Selanjutnya Konsorsium ARM bersama 9 organisasi/lembaga juga telah melakukan rapat koordinasi pada hari Kamis tanggal 2/10 untuk menyikapi hal tersebut dengan melakukan: AKSI UNJUK RASA BERSAMA ke Pemkot Bandung dan ke Gedung Rektorat UIN SGD dalam waktu dekat..," pungkas Mujahid. Pihak UIN SGD saat dihubungi melalui telepon, tidak ada yang bersedia menjawab konfirmasi yang disampaikan indofakta online. ( Y CHS).

Berita Terkait