Tue,21 November 2017


Sambangi Sejumlah SKPD Sumut Gubernur Ingatkan Disiplin dan Pemahaman Tupoksi

Indofakta 2017-11-03 21:21:56 Daerah
Sambangi Sejumlah SKPD Sumut  Gubernur Ingatkan Disiplin dan Pemahaman Tupoksi

MEDAN- Usai bertugas dari luar kota, Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Dr HT Erry Nuradi langsung menyambangi beberapa Kantor Satuan Kerja Perangkar Daerah (SKPD) Provinsi secara mendadak untuk memastikan kehadiran aparatur sipil negara (ASN) maksimal dan bekerja sebagaimana mestinya. Dalam kunjungan tersebut dirinya mengingatkan agar pelayanan kepada masyarakat dapat terus ditingkatkan serta menjaga disiplin kerja.

Tanpa ada jadwal kegaitan, Gubernur pun merangsek masuk ke beberapa kantor instansi tingkat provinsi seperti Badan Penenggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A), Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcatpil) yang berada di lokasi berbeda di Kota Medan dan Deli Serdang.

“Sebagai pemerintah kita diminta menerapkan good governance, terutama soal disiplin kita. Karena sistem kinerja pegawai kita dinilai dari disiplin kehadiran dan kinerja. Saya harap reward and punishment diterapkan sesuai kenyataan,” pesan Gubernur pada inspeksi mendadak (sidak) di beberapa SKPD, Jumat (3/11).

Pesan selanjutnya dari Guernur, setiap pegawai harus memahami tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing, baik Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kepala Seksi hingga sampai semua jajaran di bawahnya. Kemudian iklim dan kenyamana kerja yang dapat ditunjukkan dengan suasana kantor. Bagaimana kebersihan, kerapihan, dan kondusifitas menjadi bagian keseharian di tempat para abdi Negara bekerja.

“Jaga sikap dan jangan ada upaya memecah belah kebersamaan. Karena itu jaga kekompakan, tidak perlu saling menyalahkan dan berburuk sangka kepada yang lain. Jadi semua harus punya rasa saling memiliki, punya senseof belonging. Kalau itu sudah, maka bekerjalah secara profesioal,” tegasnya.

Kepada BPBD Sumut, Gubernur meminta seluruh personel yang dibutuhkan pada saat tidak terduga, bisa terus bersiapsiaga 24 jam. Sebab dikatakannya, bencana terjadi tanpa ada jadwal, tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu. Sehingga membutuhkan reaksi cepat dalam menangani masalah khususnya para korban.

“Bencana itu bukan hanya dari alam, bisa juga karena ulah manusia seperti kebakaran. Jadi siaga setiap saat itu harus, termasuk hari libur. Karena bencana juga tidak terjadi saat hari kerja saja. Jadi walaupun banyak yang dilatih, termasuk folunteer, tetapi yang paling penting adalah kesiapsiagaan,” katanya sekaligus memotivasi agar BPBD meperkuat koordinasi dengan seluruh pihak terkait.

Erry juga pesan kepada Dinas Ketahana Pangan dan Peternakan untuk memperhatikan pelayanan pasca panen dan peternakan di Sumut. Hal itu mengingat anggaran untuk instansi ini bertambah setiap tahun seiring bertambahnya program baru dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

“Saya melihat ada program baru seperti asuransi peternakan. Begitu juga dengan UPT yang ada, kondisi rumah potong hewan di Aek Godang (Paluta), kondisinya tidak baik, belum lagi di tempat-tempat lain. Saya minta diperbaiki, supaya kalau bagus ada semangat ASN untuk bekerja,” sebutnya.

Sedangkan untuk tiga instansi yakni Dinas P3A, Disdukcatpil serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai instansi baru, Gubernur meminta agar pelayanan kepada masyarakat diberikan maksimal khususnya dalam bentuk publikasi dan kejelasan prosedur administrasi melalui papan informasi yang harus tersedia di bagian depan kantor.

“Kita sekarang banyak yang awasi, ombudsman, harus ada papan informasi di dalam kantor. Semua harus jelas administrasi dan aturan yang jelas. Kalau nanti ombudsman kasi nilai merah, berarti tidak mencantumkan papan informasi, tidak transparan. Bagaimana semua jelas dan orang tidak menaruh curiga,” katanya sambil mempersilahkan pegawai meberikan pertanyaan dan pesan tentang pencapaian good governance.

Selain itu, Erry mengingatkan bahwa laporan pertanggungjawaban anggaran dan kinerja juga harus dibuat sebaik-baiknya. Semuanya harus jelas dan tepat untuk disampaikan ke BPK. Meskipun mungkin anggaran yang ada jumlahnya tidak banyak. (Rafa)

 

Berita Terkait