Tue,21 November 2017


LSM ARM UNJUK RASA UNTUK MENDUKUNG KEJATI JABAR UNGKAP KASUS KORUPSI DI PUPR KABUPATEN BANDUNG

Indofakta 2017-10-30 15:46:29 Hukum / Kriminal
LSM ARM UNJUK RASA UNTUK MENDUKUNG KEJATI JABAR UNGKAP KASUS KORUPSI DI PUPR KABUPATEN BANDUNG

BANDUNG - Lsm ARM (Aliansi Rakyat Menggugat) akan melakukan unjuk rasa ke Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat untuk mendukung institusi itu mengungkap kasus korupsi yang terjadi di PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Kabupaten Bandung. Masyarakat juga diajak secara bersama-sama mengungkapnya agar kepentingannya diperhatikan.



Hal tersebut dipaparkan oleh Ketua Umum Lsm ARM, Furqon Mujahid. Ajakan tersebut disampaikan Mujahid kepada indofakta online (29/10/2017). "Kami mengajak masyarakat yang peduli pemberantasan korupsi untuk bersama kami mengungkap sampai kasus tersebut diadili di Pengadilan. Masyarakat kita ajak adalah wajar karena PJU dan pengairan adalah untuk kepentingan masyarakat secara langsung. Bila unjuk rasa diperlukan, ARM siap untuk bergerak, " tegasnya.



Informasi yang diperoleh ARM dari lapangan bahwa tidak jarang terjadi kecelakaan di wilayah Kabupaten Bandung yang disebabkan tidak adanya penerangan jalan. " Sejumlah ruas jalan terdapat lobang terutama pada musim hujan sekarang ini. Hal ini ditambah lagi dengan gelap nya jalanan, sehingga sewaktu-waktu bisa terjadi kecelakaan," kata aktivis yang sering melakukan unjuk rasa itu.



Masih menurut Mujahid, anggaran yang dikucurkan untuk PJU tidak kurang dari Rp26 milyar untuk tahun 2017. Khusus untuk pemeliharaan PJU  lampu PJU jumlahnya Rp8,8 milyar sedangkan untuk pembangunan PJU berjumlah Rp17,4 milyar. Saya dengar dari orang dalam bahwa untuk pemeliharaan PJU itu pelaksanaannya tidak jelas. "Saya sudah kontak ke Kepala Dinas PUPR Agus Nuria beberapa waktu lalu tapi sampai sekarang pak Kadis belum merespon. Telepon saya tidak diangkatnya. Wajar kan pejabat publik diajak untuk berkomunikasi. Ada apa ya, jangan-jangan ada yang tidak beres," ujar Mujahid dengan gemas.



Demikian juga dengan adanya dugaan permainan pada Kegiatan di bidang pengairan. Sejauh ini informasi yang diperoleh indofakta online dari 2 (dua) lsm sebelumnya (Lsm Brantas dan Lsm Monitoring Community) saat ditanyakan kepada Mujahid mengatakan belum mendapat informasi tentang hal tersebut. Meski demikian, Ketua Umum Lsm ARM tersebut akan mencari informasi dan mengajak masyarakat untuk mengungkapnya. " Kita dukung sikap kedua lsm itu. Kami akan mencari tahu dulu, " katanya dengan bersemangat. 



Dalam dua pemberitaan indofakta online sebelumnya, Lsm Monitoring Community mendesak agar Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat mengusut tuntas kasus PJU dan Kegiatan pengairan di lingkungan PUPR Kabupaten Bandung. Demikian juga Lsm Brantas
menyatakan bahwa telah terjadi Perbuatan melawan Hukum diduga terjadi di lingkungan PUPR Kabupaten Bandung yang dilakukan oleh oknum bernama A Eselon IV dengan jabatan Kasubag, dengan cara memonopoli Anggaran PJU dan  Bronjong dan dibentuknya TIM Batman untuk melaksanakan Pemeliharaan lampu PJU. Belum lagi di bidang Pengairan yg jumlahnya sangat signifikan semua dengan cara Penunjukan Langsung



Lsm Brantas menguraikan, bahwa penyimpangannya adalah 1. PJU mekanisme yang tidak jelas dengan anggaran yang begitu besar dilakukan penunjukan langsung terhadap pihak ke tiga dengan dan dikerjakan oleh orang dalam dinas dengan alasan mempunyai sarana mobil tangga sebanyak 4 unit sehingga diduga kegiatan tersebut menjadi bancakan dengan cara meminjam bendera perusahaan dengan fee 30 persen dan sisanya diambil oleh orang dalam dinas untuk dikerjakan, padahal kita tidak tahu berapa jumlah lampu mati dan kerusakan PJU disebabkan oleh apa ? Dan jumlahnya berapa.



Kemudian tentang Pengairan, Pengadaan Bronjong dilakukan oleh orang dalam sendiri dengan pola yang hampir sama. Dan yang ke 3 terkait Pengairan Paket Pekerjaan yang bernilai ratusan miliar tersebut telah diijonkan sebelumnya kepada beberapa pengusaha sehingga terjadi monopoli dengan dugaan dikerjakan oleh orang dalam sendiri dengan cara meminjam bendera perusahaan. Indofakta online sudah berkali-kali mengontak Kadis PUPR Kabupaten Bandung, namun Agus Nuria tidak menanggapinya kecuali pada tanggal 19/10/2017, melalui Whatsappnya mengatakan hal tersebut tidak benar. (Y CHS).

 

Berita Terkait