Tue,21 November 2017


Disperindag Jabar Pertanyakan Legalitas SNI Di Produk Pakaian Bayi

Indofakta 2017-10-29 13:33:27 Serba Serbi
 Disperindag Jabar Pertanyakan Legalitas SNI Di Produk Pakaian Bayi

 

CIREBON --Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian telah menerbitkan Peraturan yang isinya mengharuskan agar produk Pakaian bayi harus memenuhi syarat yaitu harus memenuhi  Standar Nasional  Indonesia (SNI).  Aturan tersebut, berlaku tahun 2015 yang lalu.

 

Sejalan dengan pemberlakukan Peraturan tersebut, pengawasan dilaksanakan oleh Kementerian Perdagangan. Sementara di daerah pengawasan dilaksanakan oleh OPD yang menangani Perindustrian dan Perdagangan.

 

Sejalan dengan adanya peraturan tersebut, Disperindag Jabar sudah melaksanakan pengawasan atas peredaran pakaian bayi dengan batas maksimal usia 36 bulan atau 3 tahun. Dari sampel yang dilaksanakan di beberapa tempat diantaranya Kota dan Kabupaten Cirebon serta Kabupaten Kuningan “ditemukan adanya produk pakaian bayi dengan logo SNI yang bervariasi” sehingga atas syarat SNI pada pakaian bayi dipertanyakan.

 

Hal ini, diungkapkan Kabid Perlindungan Konsumen Disperindag Jabar, Drs. Bismark, SH, MM dalam, keterangannya kepada wartawan di sela-sela pengawasan barang beredar di Kota Cirebon.

 

Bismark, dalam keterangannya memaparkan dari penelusuran ke lapangan di beberapa pakaian bayi label SNI ada yang menggunakan hologram , tetapi di produk lain ada yang hanya ditempel saja.

 

Temuan ini akan dilaporan kepada pihak  Kementerian Perdagangan. Melalui laporan ini, daerah dapat memperoleh laporan yang rinci serta kepastian petunjuk teknis penggunaan SNI yang tepat dalam pakaian bayi.

 

Hal ini diperlukan, ujar Bismark untuk memberikan kenyamanan kepada masyarakat, khususnya pada bayi yang masih sensitif dari gangguan lingkungan termasuk pakaian yang digunakan.(nur)

 

Berita Terkait