Tue,21 November 2017


KEJATI JABAR TERIMA PENGADUAN PEMBIARAN PEMELIHARAAN JALAN CILEUNGSI - CIBEET BOGOR

Indofakta 2017-10-19 17:31:01 Hukum / Kriminal
KEJATI JABAR TERIMA PENGADUAN PEMBIARAN PEMELIHARAAN JALAN CILEUNGSI - CIBEET BOGOR

BANDUNG - Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menerima pengaduan terkait pembiaran Kegiatan Pemeliharaan Jalan Cileungsi - Cibeet Kabupaten Bogor saat ini sudah terjadi keretakan pada jalan tersebut.

 

Pengaduan terhadap hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum Lsm ARM (Aliansi Rakyat Menggugat) Furqon Mujahid dan diterima oleh Kasi Penkum Kejati Jabar, Raymond Ali, SH.,MH (19/10/2017). Usai menyerahkan laporannya, kepada indofakta online, Mujahid mengatakan bahwa pihak Kejati Jabar hendaknya mengusut secara tuntas adanya dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh pihak BPJ -1 (Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pelayanan-1) Dinas Bina Marga Penataan Ruang Jabar berupa pengurangan volume aspal pada Jalan Cileungsi - Cibeet sepanjang 4 kilometer. Penyimpangan tersebut menurut Mujahid karena adanya pembiaran terhadap pemeliharaan jalan. "Seharusnya kontraktor PT. Prima Mixindo Utama melakukan pemeliharaan jalan tersebut sesuai spek nya. Dalam hal ini Pihak BPJ-1 seakan tutup mata atau ada kongkalikong ?," duganya.

 

Sebutlah bahwa benar apa yang dikatakan oleh Kepala BPJ-1, Yongga Bhakti, ST.,MT kepada wartawan terkait pemeliharaan selama 1 tahun beberapa waktu lalu. Nah, kenapa dana pemeliharaan tidak dikeluarkan oleh pihak BPJ-1 ? Dikemanakan uang nya ? Kenapa tidak dikeluarkan saja uang tersebut sekarang dan kenapa mesti sampai FHO (Final Hand Over)/serah terima terakhir ? Tanyanya.

 

Sejak kegiatan pemeliharaan jalan tersebut dilakukan pada tahun 2016, Lsm ARM yang aktif memantau pelaksanaan pekerjaan menemukan adanya keretakan baik pada pekerjaan perkerasan beton maupun perkerasan aspal. Selain itu pemeliharaan bahu jalan juga diabaikan. Terdapat lubang besar menganga yang sewaktu-waktu bisa memakan korban. Berdasarkan peninjauan, lubang besar itu bisa terjadi karena material yang digunakan untuk bahu jalan amblas. Hal ini dibiarkan tanpa ada perawatan dan tidak jelas ada tidaknya tindakan pihak BPJ-1. 

 

Peningkatan Jalan yang menelan biaya tak kurang dari Rp17,2 milyar itu baru setahun dikerjakan tapi saat ini sudah terjadi keretakan pada permukaan jalan yang diduga pihak kontraktor PT. Prima Mixindo Utama mengurangi volume pekerjaan perkerasan aspal. Dalam hal ini pihak BPJ-1 selaku pengawas tidak menjalankan fungsinya dengan benar sebagai alat kontrol,  kata Mujahid. 

 

Masih menurut Mujahid. Pengurangan volume pekerjaan perkerasan jalan tersebut sudah merupakan temuan BPK tahun 2016. Perbuatan tersebut dinilainya semata-mata bukanlah persoalan administratif berupa pengembalian kerugian negara yang ditimbulkan tapi perlu dikaji secara mendalam ada motif apa sehingga kontraktor berani mengurangi volume. Hal ini yang kami laporkan kepada Kejati Jabar,  pungkas Mujahid. Terkait laporan tersebut, Kasi Penkum Kejati Jabar membenarkannya. (Y CHS).

Berita Terkait