Tue,21 November 2017


Komisioner KPU RI Sampaikan Kuliah Umum di Fakultas Hukum UAD Yogyakarta

Indofakta 2017-10-12 08:50:37 Politik
Komisioner KPU RI Sampaikan Kuliah Umum di Fakultas Hukum UAD Yogyakarta

YOGYAKARTA -- Kuliah umum semester ganjil tahun ajaran 2017/2018 Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta berlangsung di Masjid Islamic Center Kampus 4 UAD Yogyakarta.

 

Pramono Ubaid Tanthowi (Komisioner KPU RI) di depan mahasiswa Fakultas Hukum, Dr H Muchlas MT (Wakil Rektor 1 Bidang Konsolidasi dan Peningkatan Kualitas Akademik) dan Rahmat Muhajir Nugroho, SH, MH (Dekan FH UAD), sampaikan sistem Pemilu 2019 dan pengaruhnya terhadap kualitas demokrasi di Indonesia. 

 

Selain itu, juga sampaikan tahapan Pemilu 2019 yang dilaksanakan serentak: pileg dan pilpres. Juga memaparkan tentang demokrasi dan beberapa inisiatif KPU serta sistem dan regulasi Pemilu 2019. 

 

Menurut Pramono, parpol yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI telah mengisi data partainya pada sipol atau sistem informasi partai politik di KPU RI.

 

"Sebagian besar hampir selesai input datanya," terang Pramono, yang menambahkan pihaknya selalu memantau secara terus-menerus perkembangannya.

 

Bagi Pramono, Pemilu menjadi indikator dan sarana rakyat berkuasa atas dirinya serta ruang partisipasi bagi warga negara. 

 

Dikatakan Pramono, seluruh kegiatan Pemilu merupakan hak publik. Oleh karena itu, KPU wajib untuk membuka akses publik tentang informasi itu kepada masyarakat.

 

Seperti disampaikan Pramono, KPU sudah luncurkan sistem informasi data pemilih (sidalih), yang akan berfungsi membantu penyusunan dan pemutakhiran data pemilih.

 

"Sidalih untuk mendeteksi data ganda dan sebagai perekam data pemilih dalam kesinambungan pemilu ke pemilu selanjutnya," kata Pramono yang menambahkan bagi masyarakat bisa mengecek namanya.

 

Masyarakat dapat mengecek langsung namanya pada Sidalih. "Jika belum masuk, bisa lapor ke KPU," kata Pramono. "Sekarang data pemilih berbasis nomor induk kependudukan, nama lengkap, tempat tanggal lahir dan pencatatan di TPS." 

 

Di sisi lain, WR 1 Dr H Muchlas MT, mengatakan, perkembangan dan penggunaan informasi di dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia sangat akrab dengan dunia internet. "Karena teknologi sangat memudahkan dalam kehidupan sehari-hari," papar Muchlas MT.

 

Sedangkan Dekan FH UAD, Rahmat Muhajir Nugroho, SH, MH, mengatakan, sejak 2004 Pemilu sudah mengadopsi teknologi. "Meski banyak yang gagal di tengah jalan," kata Rahmat yang menambahkan KPU tahun 2012-2017 sudah mengadopsi teknologi informasi agar kinerjanya baik, di antaranya sistem informasi daftar pemilih (sidalih), sistem informasi pencalonan (silon), e-katalog dan sipol atau sistem informasi partai politik. (Affan)

 

 

Berita Terkait