Tue,21 November 2017


Dosen UMY Tanggapi Gugatan Praperadilan Setnov

Indofakta 2017-10-06 16:26:51 Serba Serbi
Dosen UMY Tanggapi Gugatan Praperadilan Setnov

YOGYAKARTA -- Cepi Iskandar kini menjadi pembicaraan publik. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu memenangkan gugatan praperadilan Setya Novanto (Setnov) atas penetapan dirinya sebagai tersangka korupsi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Padahal, Setnov dianggap terlibat dalam korupsi proyek e-KTP yang memakan biaya triliunan rupiah.

 

Setnov juga diduga merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun karena ikut mengarahkan penentuan pemenang tender. Dalam dakwaan pelaku lain skandal ini, Setnov juga disebut mendapat jatah 11 persen dari nilai proyek sekitar Rp 574 miliar.
Menanggapi hal tersebut, Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Dr. Trisno Raharjo, SH, M.Hum, memberikan tanggapannya tentang gugatan praperadilan yang diajukan Setnov.

 

Trisno menyebutkan, praperadilan adalah sebuah lembaga yang mempunyai wewenang untuk memeriksa sebuah proses dalam perkara pidana. Seperti yang diatur dalam UU no. 8 tahun 1981 KUHP proses tersebut adalah apakah dilakukan secara sah atau tidak penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan.

 

Hal tersebut ditambah dengan keputusan MK yang menambahkan poin penetapan tersangka dan penyitaan. Fungsi-fungsi tersebut berguna untuk menguji legal atau tidaknya tindakan yang dilakukan oleh aparat keamanan.
Praperadilan dapat digunakan oleh pihak yang berkepentingan, yaitu tersangka dan pihak ke tiga atau oleh penyidik. Praperadilan dapat digunakan oleh tersangka atau pihak ke tiga seperti keluarga dari pihak yang disangkakan, yang merasa ada ketidaksesuaian dalam pelaksaan proses hukum yang berlaku seperti penangkapan, penetapan status tersangka dari seseorang.

 

"Praperadilan bisa pula digunakan oleh penyidik jika terjadi penghentian penuntutan dalam kasus yang diperiksa oleh kejaksaan atau oleh Jaksa," kata Trisno yang menambahkan hal itu ketika SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) sudah diberikan akan tetapi penyidikan diberhentikan sehingga jaksa dapat mengetahui alasan penghentian penyidikan.

 

Dalam sejarah kita, prapradilan sendiri belum pernah digunakan oleh penyidik maupun Jaksa. "Pada umumnya dilakukan oleh tersangka ataupun pihak ke tiga,” ungkap Trisno, Jum'at (6/10).
Menanggapi penghentian status tersangka Setnov, Trisno mengatakan bahwa konstruksinya harus dipahami terlebih dahulu. “Apakah perkara tersebut melibatkan banyak orang atau tidak?" papar Trisno.

 

Nyatanya, memang kasus e-KTP tersebut melibatkan banyak pihak. Dalam kasus seperti ini, kata Trisnoz penyidik KPK dapat menggunakan teknik penyidikan turut serta dalam mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan untuk menetapkan status tersangka. "Kalau memang konstruksi kasusnya seperti itu, maka saya tidak setuju dengan alasan pertimbangan hakim yang meminta agar bukti-bukti untuk menjadikan Setnov sebagai tersangka dikumpulkan ulang," kata Trisno lagi.

 

Mengenai alasan kenapa Setnov dapat mengajukan gugatan status tersangkanya ke praperadilan adalah karena dalam berkas putusan pada persidangan kasus Kementrian Dalam Negeri tidak didapati peran Setnov di dalam kasus tersebut. "Ini yang kemudian dikaitkan dalam gugatan tersangka,” papar Trisno. (Affan) 

Berita Terkait