Tue,21 November 2017


Sekda Pimpin Rakor Pembebasan Lahan IPP

Indofakta 2017-10-04 14:49:52 Serba Serbi
Sekda Pimpin Rakor Pembebasan Lahan IPP

SUMEDANG -- Sekretaris Daerah H. Zaenal Alimin memimpin Rapat Koordinasi Pembebasan Lahan Induk Pusat Pemerintahan (IPP) yang bertempat Aula Kantor Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disrumkimtan) Kabupaten Sumedang Rabu, (4/10). 

Hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Disrumkimtan, Kabid Disrumkimtan, perwakilan dari Polres, pengadilan, kejaksaan, Kabag Tapem, serta peserta rapat lainnya.

Kabid Pertanahan Yayat Mokhamad T.H.,S.Sos menyampaikan, pokok utama dari pertemuan ini adalah untuk membahas mengenai pelaksanaan pembebasan lahan IPP kabupaten Sumedang yang pada saat ini masih dalam tahap pertengahan atau tahap pengukuran. 

Kami harap dengan adanya pertemuan ini kita dapat menyelesaikan segala permasalahan terkait dengan pembebasan lahan IPP Kabupaten Sumedang agar pada pelaksanaannya bisa berjalan lancar sesuai dengan harapan, ujarnya.

Kepala Disrumkimtan Ir.H Gungun Ahmad Nugraha, MT mengatakan, pada tahun 2017 pembebasan lahan hanya sekitar 1 Hektare dari keseluruhan 32 Hektare, sehingga dari perencanaan awal baru terealisasi 12 Hektare ditambah 1 Hektare untuk tahun ini. 

Pada saat ini alhamdulilah sudah pada tahap pengukuran. Namun pada pelaksanaannya ada sedikit permasalahan seperti dari 8 pihak yang memiliki lahan ada yang memang merasa diuntungkan ada juga pihak yang merasa dirugikan.ujar Gungun.

Disampaikan lebih lanjut oleh Gungun, sebagai tindak lanjut penyelesaian dari permasalahan yang dihadapi, pihak Disrumkintan telah melakukan pengukuran ulang dengan harapan tidak terdapat lagi hal-hal yang berdampak tidak baik.

Sementara itu, Sekda Zaenal mengatakan tanah yang akan dibebaskan merupakan program dari Pertanahan/BPN yang disebut program LC (Land Consolidation), dimana program LC ini dilaksanakan di seluruh indonesia.

Ada sekitar 90 proyek/program yang dilaksanakan dan yang terealisasi hanya 2 proyek, kemudian Sumedang termasuk 98 lokasi program LC yang tidak terealisasi, pada akhirnya lokasi yang semula untuk program LC ini oleh Pemerintah Daerah dimanfaatkan untuk pembangunan kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Sumedang sebagai pengganti dari lahan Kareumbi,ungkap Zaenal.
 
Dijelaskan sekda, Pemda sudah berkonsultasi dengan Kementerian Agraria untuk menjawab keluhan-keluhan masyarakat sejak puluhan tahun lalu yang menunggu keputusan tentang pembayaran tanah. Dikatakan Zaenal, keputusan akhir yang diperoleh dari pusat adalah LC itu tidak dapat dicabut.

Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang mendapatkan bantuan dari Provinsi untuk pembebasan tanah Polres sebesar 8 Milyar, dan saya harap pembebasan tanah kali ini tidak akan gagal lagi,tutup Zaenal. (hms/hgky)

Berita Terkait