Tue,21 November 2017


JAKSA AGUNG RI : KEDUDUKAN KEJAKSAAN DALAM UUD RI 1945 BELUM JELAS KEBERADAANNYA

Indofakta 2017-09-22 14:50:02 Nasional
 JAKSA AGUNG RI : KEDUDUKAN KEJAKSAAN DALAM UUD RI 1945 BELUM JELAS KEBERADAANNYA

BANDUNG - Didalam konstitusi kita, kedudukan Kejaksaan R.I sampai saat ini masih belum jelas keberadaannya karena dinyatakan hanya sebagai salah satu bagian dari sub sistem peradilan pidana, mengacu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 24 ayat (3) UUD Negara RI 1945.



Hal tersebut disampaikan oleh Jaksa Agung RI, HM Prasetyo, SH (22/9/2017). Dalam seminar bertajuk : " Posisi Kejaksaan Dalam Amandemen ke-5 Undang-Undang Dasar Negara R.I. Tahun 1945," Pucuk Pimpinan Kejaksaan RI itu menyatakan, "dalam cakupan formulasi pernyataan sedemikianlah selama ini institusi Penegak Hukum Kejaksaan yang juga memiliki kapasitas dan tugas sebagai pengacara negara diposisikan. Penyebutan secara implisit seperti itu sudah barang tentu tidak jelas dan tidak memberi landasan yang cukup bagi lembaga Kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan guna dapat menjalankan tugas, fungsi dan perannya yang memiliki posisi sentral dalam proses penegakkan hukum dan tidak kalah penting dibanding penegak hukum lain, termasuk badan peradilan itu sendiri, kata Prasetyo.



Masih menurutnya, kenyataan dan pandangan yang sedemikian sedikit banyak akan berpengaruh, dapat menjadi penyebab terjadinya ambiguitas posisi Kejaksaan RI yang di satu sisi dinyatakan menjadi salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di ranah yudikatif sementara di sisi lain yang berbeda diberikan kewenangan dan tugas-tugas lain berdasarkan undang-undang dalam rangka turut menyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman serta dapat pula mewakili untuk atas nama negara dan pemerintah baik di dalam maupun di luar pengadilan yang itu semua berada dalam lingkup wilayah kekuasan eksekutif.



Sampai dengan Amandemen ke-4 UUD NRI 1945 di era reformasi, sampai sekarang ini, ternyata sama sekali belum juga kita temukan munculnya keinginan, ide, gagasan dan kehendak untuk memberi ruang pengaturan tentang dan kedudukan tersendiri bagi Kejaksaan RI, baik dalam batang tubuh maupun di dalam penjelasannya. Padahal betapa sebenarnya institusi Kejaksaan memiliki tugas, fungsi dan peran yang demikian pentingnya dalam proses penegakkan hukum, tidak kalah pentingnya dibanding fungsi dan peran institusi lainnya yang telah diatur di dalam UUD NRI 1945.



Dalam pandangan Jaksa Agung RI, terdapat 5 hal penting yang dijadikan bahan diskusi yaitu : 1. Posisi dan kedudukan Kejaksaan serta dasar landas pijak yang diberikan guna dapat melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, 2. Kriteria dan prasyarat yang harus dipenuhi oleh seorang Jaksa Agung yang meskipun dianggap merupakan jabatan politis namun harus memiliki integritas, profesionalitas dan kepribadian tidak tercela, diutamakan dan berasal dari seorang Jaksa yang dipastikan berpengalaman di bidang hukum dan.penegakkan hukum, 3. Jaksa Agung sebagai pengendali dan pimpinan tertinggi Kejaksaan RI juga adalah Penuntut Umum tertinggi, 4. Tentang bagaimana mekanisme pemilihan, pengangkatan dan pertanggungjawaban Jaksa Agung dan 5. Perlu atau tidaknya Jaksa dikategorikan dan diangkat sebagai pejabat negara yang membawa konsekwensi tidak sama antara lain berkenan status, kedudukan, hak pelakuan, pengangkatan dan pemberhentiannya.



Sementara di tempat yang sama, Prof. DR I Gde Pantja Astawa, SH., MH menyarankan,  agar penempatan pasal tentang Kejaksaan dalam UUD 1945, bukan dalam BAB IX Kekuasaan Kehakiman tetapi dimasukkan sebagai bagian dari BAB III Kekuasaan Pemerintahan Negara setelah Pasal 16 UUD 1945 dengan penambahan pasal baru sehingga menjadi Pasal 16 A karena Kejaksaan itu sendiri baik dari sisi kelembagaan maupun dari sisi kewenangannya ada di ranah eksekutif. Artinya berada di bawah Kekuasaan Pemerintahan Negara. Dalam seminar tersebut telah diambil 8 kesimpulan yang pada intinya pihak Kejaksaan segera membuat usulan agar dimasukkan dalam agenda rencana Amandemen ke-5 UUD NRI Tahun 1945 dengan batas waktu maksimal bulan Juni 2018.



Seminar dihadiri para pembicara yaitu : Ketua DPR RI, DR. H. Oesman Sapta Odang, Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR RI, Sumanjaya, Prof. DR. I Gede Pantja Astawa, Komisioner Komjak RI, Para Jaksa Agung Muda dan Plt. Kepala Badan Diklat Kejagung, Para Kajati seluruh Indonesia, Segenap unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Barat, Terkesan civitas Akademika Unpad Bandung, para Kajari se- Jawa Barat, segenap komunitas dan masyarakat hukum serta tamu undangan lainnya. ( Y CHS).

Berita Terkait