Thu,23 November 2017


Tunjangan Transportasi DPRD Kabupaten Tasikmalaya Dipastikan Segera Cair

Indofakta 2017-09-14 14:30:37 Politik
Tunjangan Transportasi DPRD Kabupaten Tasikmalaya Dipastikan Segera Cair
TASIKMALAYA -- Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat akan mendapat tunjangan transportasi sebesar Rp 10 juta tiap bulan.
 

Tunjangan transportasi untuk anggota DPRD Tasikmalaya ini segera cair, menyusul disahkan(PP) Nomor 18 Tahun 2017.Pemberian tunjangan transport bagi anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya sebesar Rp. 10 juta per orang tiap bulan hampir dipastikan final.

 

Tunjangan transportasi ini, tinggal menunggu disahkan dalam Peraturan Bupati Tasikmalaya. Pemberian tunjangan transport sebagai pengganti kendaraan dinas sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

 

Seperti yang di katakan Sekretaris DPRD Kabupaten Tasikmalaya Hj.Nia Kurniati saat di temui sejumlah wartawan di Gedung DPRD Kabupaten Tasikmalaya Kamis (14/09/2017) mengatakan, nantinya, tiap bulan anggota dewan yang berjumlah 46 orang akan mendapatkan beberapa tunjangan diantaranta tunjangan Transportasi ujarnya.

 

Lebih lanjut Nina mengatakan" tunjangan transportasi ini sifatnya hak anggota dewan, mekanismenya ya kita bayarkan tanpa harus ada tanda bukti pemakaian paling dipotong pajak, "Ujarnya.

 

Namun, setelah menerima dana transfortasi ini setiap anggota DPRD di Kabupaten Tasikmalaya tidak berhak memiliki dua tunjangan baik tunjangan pinjam pakai kendaraan dinas dan tunjangan transportasi jelasnya. " asal tidak double, kendaraan dinas terus dipegang dan tunjangan transport juga dapat,  itu tidak boleh, " papar Nia.

 

,”pemberian tunjangan Rp. 10 juta per bulan anggota dewan bias di katakan menghamburkan anggaran. Terlebih tidak ada mekanisme pengukuran yang Kata ketua Wahana Lingkungan Pendidikan dan Sosial (Walpis) Deni Sukron.

 

Lebih lanjut Deni mengatakan" Kalau acuannya harga sewa kendaraan per hari saya rasa itu tidak adil, artinya kenapa tidak dihitung per kehadiran saja jadi lebih jelas, " Ujarnya.

 

Saat ini, lanjut Deni banyak anggota dewan yang jarang masuk kantor kecuali ada kegiatan rapat komisi atau rapat fraksi. " nanti hawatirnya ada kecemburuan diantara anggota dewan, seperti yang jarang hadir dengan yang rajin tunjangan transportnya sama, " Imbuh Deni.

 

Deni berharap legislatif dan eksekutif merubah besaran tunjangan transport dengan menggunakan standar acuan kehadiran anggota dewan bukan acuan harga sewa kendaraan per hari.

 

" kalau bisa dirubah saya berharap sekali angka itu dirubah, tapi kalau tidak bisa ya minimalnya anggota dewan harus memperlihatkan kinerja lebih bagus minimalnya juga tingkat kehadiran ditingkatkan, " pungkas Deni. ( Andri)

 

Berita Terkait