Thu,23 November 2017


DIHUKUM 3 TAHUN, MANTAN KADISDIK JABAR LANGSUNG PINGSAN

Indofakta 2017-09-06 14:31:01 Hukum / Kriminal
DIHUKUM 3 TAHUN, MANTAN KADISDIK JABAR LANGSUNG PINGSAN

BANDUNG - Pengadilan Tipikor Bandung menghukum DR. H. Asep Hilman, M.Pd selama 3 tahun pidana penjara dan pidana denda Rp200 juta subsider 2 bulan kurungan. Mendengar hukuman tersebut, mantan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat itu jatuh pingsan di ruang sidang. Terdakwa langsung dilarikan ke RS Hermina di jalan AH. Nasution Kota Bandung.

 

Hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim Endang Makmun. Dkk itu lebih ringan dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut agar terdakwa Pengadaan Buku Aksara Sunda itu dijatuhi hukuman 5 tahun pidana penjara. Dalam hal ini terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya dengan memperkaya orang lain yaitu Adang Walatara, dkk.

 

Menurut Majelis Hakim, perbuatan korupsi pengadaan buku Aksara Sunda TA Perubahan 2010 dilakukan bersama antara terdakwa dengan Saiful Rokhman telah disusun tidak berdasarkan pada penilaian bukti hasil penyidikan secara objektif. Sejak awal dalam penyidikan sudah sangat jelas kedudukan serta peranan keduanya dalam kegiatan tersebut.  Tidak ada satu bukti pun yang menunjukkan adanya perbuatan bersama-sama atau keterlibatan atau peranan dari terdakwa. Adanya kontrak, berita acara serah terima barang dan semua dokumen pengadaan yang terdapat tanda tangan terdakwa sudah dibuktikan sesuai hukum (hasil labkrim) bukanlah tanda tangan terdakwa. 

 

DR. H. Asep Hilman, M.Pd yang dituntut pidana  penjara selama 5 tahun, pidana Denda sebesar Rp.200 juta subsider selama 3 bulan kurungan dan harus membayar biaya perkara. Tuntutan tersebut sama dengan tuntutan yang dikenakan kepada Saiful Rokhman sebelumnya yang sudah diputus Pengadilan Tipikor Bandung sebelumnya. 

 

Sesuai fakta di persidangan bahwa  kerugian negara sebesar Rp3.980.826.013,- (tiga milyar sembilan ratus delapan puluh juta delapan ratus dua puluh enam ribu tiga belas rupiah. Kerugian negara muncul antara lain disebabkan bahwa dalam Pengadaan Buku Aksara Sunda TA 2010 ada penyimpangan terhadap peraturan hukum yang dilakukan Saiful Rokhman  yaitu tidak membuat HPS secara keahlian dan tidak dilakukan survey dalam rangka penyusunan HPS sehingga dalan Pengadaan Buku tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara cq. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat berdasarkan perhitungan audit BPK Perwakilan Jawa Barat No. 01/LHPPKD/XVIII.BDG/10/2016 tanggal 14 Oktober 2016. 

 

Dalam Surat Tuntutan turut dilampirkan sebanyak 64 bukti dokumen dan bukti uang Rp230.000.000,- dari Dedi Jamaludin, Rp25.000.000,- atas nama Suwandi/Dirut PT. Gelora Megah Sejahtera dan Rp5.000.000,-.

 

Pembacaan Putusan perkara korupsi tersebut diiringi unjuk rasa besar-besaran dari LSM-GMBI. Lsm tersebut sudah 3 hari berturut-turut melakukan unjuk rasa di jalan Martadinata Kota Bandung yang mengakibatkan lalu lintas di depan Kantor Pengadilan Negeri Bandung dialihkan. (Y CHS).

Berita Terkait