Thu,23 November 2017


Kasus Rohingya Bukan Isu Agama

Indofakta 2017-09-05 19:26:49 Nasional
Kasus Rohingya Bukan Isu Agama

YOGYAKARTA -- Memanasnya kembali kondisi Rohingya, mendapat perhatian dari banyak kalangan. Termasuk para akademisi yang menilai apa yang terjadi di Rohingya bukan semata-mata hanya berkaitan dengan isu agama, khususnya agama Islam.

 

Namun lebih kompleks dari hal itu, sebagaimana disampaikan kalangan akademisi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) dalam Focus Grup Discussion (FGD) "Rohingya dalam Isu Kemanusiaan, Agama dan Politik", yang diadakan di Ruang Sidang Direktur Pascasarjana UMY, Selasa (5/9).

 

Guru besar Hubungan Internasional UMY, Prof Dr Tulus Warsito, mengatakan, kasus yang terjadi di Rohingya kurang relevan jika hanya dikatakan berkaitan dengan isu agama Islam. "Namun lebih kompleks daripada itu, kasus Rohingya ini merupakan masalah pluralisme, perbatasan dan kewarganegaraan," kata Tulus.

 

Menurut Tulus, tiga sebab itu mengakibatkan masyarakat Rohingya mengkristal menjadi gerakan separatis yang menginginkan Rakhine menjadi negerinya sendiri. "Untuk mengatasi hal itu, maka ini harus diangkat menjadi isu internasional,” jelas Tulus.

 

Hal senada juga disampaikan Dr. Rahmawati Husain, Wakil Ketua Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC), permasalahan Rohingya adalah permasalahan yang mempunyai sejarah panjang. "Namun semakin memanas pada akhir-akhir ini," tandas Rahmawati Husain.

 

Total masyarakat yang terkena dampak dari kasus ini ada 525 ribu orang. Dari jumlah total itu, 218 ribu orang berada di camp pengungsian dan 507 ribu orang lainnya tinggal di rumah-rumah penduduk.

 

Menurut Rahmawati, dalam rangka gerakan nyata membantu kasus Rohingnya, Indonesia merupakan satu-satunya negara yang diterima untuk ikut membantu menyelesaikan kasus Rohingnya.

 

Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar memutuskan bersama pemerintah Myanmar untuk mengantarkan bantuan pada penduduk Rohingya. Karena Indonesia satu-satunya yang dipercaya ypemerintah Myanmar.

 

Dan, Aung San Suu Kyi menelpon langsung pemerintah daerah Rakhine untuk melindungi bantuan kemanusiaan Indonesia dan bahkan harus difasilitasi. "Kalau tidak ada telpon mungkin pihak dari Indonesia tidak akan bisa masuk,” terang Rahmawati.

 

Di sisi lain, Budi Setiawan selaku Ketua Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC), menjelaskan, salah satu kesulitan yang dihadapi dalam membantu kasus Rohingya adalah perilaku etnis Rohingya yang kurang mendukung.

 

"Namun kami tetap memegang prinsip membantu kemanusiaan dan tidak memandang etnis dan agama. Akan tetapi, karena di Myanmar terdapat isu tentang agama, jadi kami selalu berhati-hati dalam melakukan berbagai tindakan," kata Budi Setiawan yang menambahkan ada beberapa langkah-langkah yang diambil seperti membantu di bidang kesehatan, pendidikan dan pasar.

 

Sementara itu, menurut Ali Muhammad, SIP, MA, PhD, dosen Hubungan Internasional UMY, ini merupakan salah satu permasalahan yang disebut dengan ethnic cleansing. "Di mana suatu negara menganggap terdapat etnis yang perlu untuk dihapuskan," kata Ali Muhammad. (affan)

Berita Terkait