Sat,18 November 2017


LSM-GMBI BEBERKAN SEJUMLAH NAMA YANG TERLIBAT KORUPSI PENGADAAN BUKU AKSARA SUNDA

Indofakta 2017-09-04 18:26:57 Hukum / Kriminal
LSM-GMBI BEBERKAN SEJUMLAH NAMA YANG TERLIBAT KORUPSI PENGADAAN BUKU AKSARA SUNDA

BANDUNG - Tak hanya melakukan unjuk rasa.  Lembaga Sosial Masyarakat-Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (LSM-GMBI) menyurati Ketua Pengadilan Negeri Bandung dengan tembusan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat dan Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta. Surat tersebut selain memaparkan dasar hukum, juga membeberkan hasil investigasinya terkait  beberapa nama yang diduga terlibat tapi Jaksa tidak menyeretnya ke persidangan.

Melalui Surat Nomor : 01A. Pem-Kla/DPP -GMBI/IX/2017 tertanggal 4/9/2017 Perihal : Permintaan - Pertimbangan - Bebaskan, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bandung, berdasarkan investigasi GMBI di lapangan bahwa salah satu dari Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) merupakan dosen pengajar mata kuliah Hukum Acara Pidana dan Tipikor Fakultas Hukum Universitas Karawang (Unika) dimana Rektornya adalah Wahyudin Zarkasih yang pada tahun 2010 sebagai Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan selaku Pengguna Anggaran (PA) Pengadaan Buku Aksara Sunda tahun 2010. Temuan Kejanggalan di persidangan bahwa WZ sebagai penanggung jawab atas proses perencanaan baik di APBD Murni maupun APBD Perubahan tidak terlihat JPU menuntut untuk bertanggungjawab (dalam perkara H. Asep Hilman, red).

Masih menurut Fauzan, Temuan bahwa WZ mengangkat pejabat Panitia Pengadaan Barang, Saeful dan Pemeriksa Barang Bapak Amin, Hamzah, dkk. Temuan bahwa yang masuk tahanan hanya salah satu panitia Pelelangan Pengadaan Barang dan Jasa, mengapa Pemeriksa Barang yang jelas terlibat dalam proses akhir Pengadaan Barang tidak satupun yang dilibatkan termasuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Edi Setiadi.

Dalam surat tersebut, LSM-GMBI menyampaikan saran dan pendapat bahwa Asep Hilman diangkat menjadi KPA/PPK tertanggal 4 Februari 2010 dan pada waktu yang sama ditunjuk untuk mengikuti Dilatpim selama 10 minggu. Pada waktu itu Asep Hilman menolak usulan anggaran Buku Aksara Sunda dengan meminta dukungan dari MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) Bahasa Sunda dan BPBD (Balai Pengembangan Bahasa Daerah) serta mengeluarkan Nota Dinas kepada Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, WZ sekaligus sebagai PA dan yang mengangkat PPTK Edi Setiadi, Pejabat Panitia Pengadaan dan Panitia Pemeriksa Barang, Amin, Hamzah, Dkk adalah PA. Didalam pelelangan dokumen yang ada mirip tangan tangan Asep Hilman adalah palsu. Juga perlu dicatat dengan mengikuti Diklatpim, Asep Hilman segala tugas dibebas tugaskan tidak mempunyai kewenangan. Bahwa dengan dasar pemikiran, investigasi, tinjauan dan dasar hukum, maka saya sebagai pimpinan memberikan saran dan usulan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bandung untuk segera memberi masukan kepada Hakim Pengadilan Tipikor yang menangani perkara Asep Hilman agar diputuskan bebas dikarenakan fakta-fakta hukum bahwa Asep Hilman tidak terlibat. (Y CHS).

Berita Terkait